Koordinasi dengan KPK, Akmal Ingin Wujudkan Pemerintahan Bersih di Sulbar
Selasa, 07 Juni 2022 - 15:24 WIB
loading...
Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik, melalukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa, (7/5/2022).
A
A
A
JAKARTA - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik, melalukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (7/5/2022).
Koordinasi dilakukan oleh Akmal Malik dengan sejumlah anggota KPK yang tergabung dalam tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi. Tim ini diketahui menjalankan kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan korupsi dan menjadi acuan yang digunakan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Pemprov Sulbar Jajaki Kerja Sama dengan Sriwijaya Air
"Kami ingin membangun pondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan di Sulbar. Bebas korupsi atau korupsi itu harus dicegah. Diskusi dan koordinasi dengan Stranas PK dari KPK adalah untuk mewujudkan hal tersebut," kata Akmal Malik, Selasa (7/5/2022).
Diketahui, terdapat enamstrategi nasionalyang telah dirumuskan dalam upaya pemberantasan korupsi. Antara lain, melaksanakan upaya-upayapencegahan, melaksanakan langkah-langkahstrategisdi bidang penegakan hukum, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidangpemberantasan korupsidan sektor terkait lain.
"Kami di Sulawesi Barat dalam tahap-tahap awal menjalankan roda pemerintahan ini melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD dan juga sasaran penggunaan anggaran. Kedepannya kami akan membuat pola penyusunan anggaran yang efektif digunakan untuk kepentingan rakyat tapi transparan," terang Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri ini.
Selain itu, Akmal menegaskan, pihaknya menggandeng semua stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari semua perangkat daerah yang ada di Sulawesi Barat, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.
Untuk membuat formulasi anggaran yang tepat sasaran, Akmal mengakui kini pihaknya melakukan perbaikan dan penyempurnaan data semua aspek di lingkup Provinsi Sulbar . Salah satunya dengan memanfaatkan data desa presisi.
"Data yang bagus akan membuat kebijakan yang dikeluarkan itu efektif. Salah satunya soal data desa presisi,"kata Akmal di hadapan pegawai KPK dan tim Stranas PK KPK.
Baca Juga: Pasangkayu Terima Bantuan 15.000 Liter Disinfektan dari Pemprov Sulbar
Diketahui, data desa presisi menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah.
Data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Penyusunan datanya dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus.
Koordinasi dilakukan oleh Akmal Malik dengan sejumlah anggota KPK yang tergabung dalam tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi. Tim ini diketahui menjalankan kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan korupsi dan menjadi acuan yang digunakan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Pemprov Sulbar Jajaki Kerja Sama dengan Sriwijaya Air
"Kami ingin membangun pondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan di Sulbar. Bebas korupsi atau korupsi itu harus dicegah. Diskusi dan koordinasi dengan Stranas PK dari KPK adalah untuk mewujudkan hal tersebut," kata Akmal Malik, Selasa (7/5/2022).
Diketahui, terdapat enamstrategi nasionalyang telah dirumuskan dalam upaya pemberantasan korupsi. Antara lain, melaksanakan upaya-upayapencegahan, melaksanakan langkah-langkahstrategisdi bidang penegakan hukum, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidangpemberantasan korupsidan sektor terkait lain.
"Kami di Sulawesi Barat dalam tahap-tahap awal menjalankan roda pemerintahan ini melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD dan juga sasaran penggunaan anggaran. Kedepannya kami akan membuat pola penyusunan anggaran yang efektif digunakan untuk kepentingan rakyat tapi transparan," terang Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri ini.
Selain itu, Akmal menegaskan, pihaknya menggandeng semua stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari semua perangkat daerah yang ada di Sulawesi Barat, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.
Untuk membuat formulasi anggaran yang tepat sasaran, Akmal mengakui kini pihaknya melakukan perbaikan dan penyempurnaan data semua aspek di lingkup Provinsi Sulbar . Salah satunya dengan memanfaatkan data desa presisi.
"Data yang bagus akan membuat kebijakan yang dikeluarkan itu efektif. Salah satunya soal data desa presisi,"kata Akmal di hadapan pegawai KPK dan tim Stranas PK KPK.
Baca Juga: Pasangkayu Terima Bantuan 15.000 Liter Disinfektan dari Pemprov Sulbar
Diketahui, data desa presisi menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah.
Data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Penyusunan datanya dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus.
(agn)
Lihat Juga :
