KM Ladang Pertiwi Karam, Legislator Sulsel Soroti Lemahnya Peran Syahbandar-Polairud
Sabtu, 04 Juni 2022 - 12:02 WIB
loading...
KM Ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar diketahui membawa 50 penumpang, dimana 31 orang telah ditemukan selamat. Sisanya, 4 orang ditemukan tewas dan 15 lainnya masih hilang. Foto/Ilustrasi
A
A
A
PANGKEP - Anggota DPRD Sulsel, Irwan, menyoroti lemahnya peran Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Polairud Polda Sulsel atas insiden tenggelamnya KM Ladang Pertiwi di Selat Makassar. Kapal itu karam bersama 50 penumpang, dimana 31 penumpang ditemukan selamat, 4 orang meninggal dunia dan 15 orang lainnya masih hilang.
Baca Juga: KM Ladang Pertiwi yang Tenggelam Rupanya Berpenumpang 50 Orang
Irwan menyoroti pengawasan yang belum maksimal dari pihak Syahbandar dan Polairud. Terlebih, KM Ladang Pertiwi bukan kapal penumpang, tetapi ternyata lolos membawa penumpang dalam jumlah yang cukup banyak.
"Kenapa sampai ada penumpang yang lolos naik dan ikut berlayar di kapal KM Ladang Pertiwi, yang harusnya hanya muat pasir untuk bahan pembangunan pondasi menara telekomunikasi yang merupakan program pemerintah serta sembako dan bahan bangunan milik masyarakat," ujar Irwan kepada SINDOnews, Sabtu (4/6/2022).
Legislator asal Kabupaten Pangkep ini berpendapat, sebagai penanggungjawab kepelabuhanan mestinya Syahbandar dan Polairud ikut bertanggungjawab atas peristiwa nahas tersebut. "Di pelabuhan tersebut ada KSOP dan Polairud, tapi kenapa kapal motor tersebut bisa lolos berlayar tanpa surat izin berlayar. Ini yang harusnya menjadi perhatian Polda Sulsel," tegasnya.
Baca Juga: KM Ladang Pertiwi yang Tenggelam Rupanya Berpenumpang 50 Orang
Irwan menyoroti pengawasan yang belum maksimal dari pihak Syahbandar dan Polairud. Terlebih, KM Ladang Pertiwi bukan kapal penumpang, tetapi ternyata lolos membawa penumpang dalam jumlah yang cukup banyak.
"Kenapa sampai ada penumpang yang lolos naik dan ikut berlayar di kapal KM Ladang Pertiwi, yang harusnya hanya muat pasir untuk bahan pembangunan pondasi menara telekomunikasi yang merupakan program pemerintah serta sembako dan bahan bangunan milik masyarakat," ujar Irwan kepada SINDOnews, Sabtu (4/6/2022).
Legislator asal Kabupaten Pangkep ini berpendapat, sebagai penanggungjawab kepelabuhanan mestinya Syahbandar dan Polairud ikut bertanggungjawab atas peristiwa nahas tersebut. "Di pelabuhan tersebut ada KSOP dan Polairud, tapi kenapa kapal motor tersebut bisa lolos berlayar tanpa surat izin berlayar. Ini yang harusnya menjadi perhatian Polda Sulsel," tegasnya.
Lihat Juga :
