Pengamat Sebut Rencana Kenaikan Tarif Taksi Daring Butuh Kajian Mendalam
Sabtu, 04 Juni 2022 - 10:18 WIB
loading...
Dishub Sulsel berencana melakukan pengaturan kembali tarif layanan taksi daring yang akan diberlakukan pada semua aplikasi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan berencana melakukan pengaturan kembali tarif layanan taksi daring yang akan diberlakukan pada semua aplikasi. Tarif yang akan ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilometer.
Selain itu, juga diatur tarif untuk jarak 1 kilometer - 3 kilometer, atau 3 kilometer ke bawah, maka penumpang akan diwajibkan langsung membayar biaya Rp19.500 dengan asumsi 3 kilometer dikali Rp6.500.
Baca Juga: Tarif Taksi Daring di Provinsi Sulsel Direncanakan Naik
Pengamat Kebijakan Publik, Rizal Pauzi, menilai rencana penetapan tarif batas atas tersebut tidak rasional. Pasalnya saat ini kondisi perekonomian masyarakat masih dalam masa pemulihan pascapandemi. Penetapan tarif yang lebih tinggi tersebut dinilai bisa berdampak pada banyak hal, termasuk inflasi dan mobilitas masyarakat.
Akademisi Prodi Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas) itu juga menyebut penetapan kebijakan tersebut tidak didasari oleh kajian. Olehnya itu, dikhawatirkan tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar.
Kalau pun ada rencana kenaikan, kata dia, harus dan memang butuh kajian yang mendalam dulu. Dalam rumusannya ada ATP (ability to pay) dan WTP (willingness to pay), bagaimana kemampuan dan keinginan masyarakat untuk membayar, serta harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Selain itu, juga diatur tarif untuk jarak 1 kilometer - 3 kilometer, atau 3 kilometer ke bawah, maka penumpang akan diwajibkan langsung membayar biaya Rp19.500 dengan asumsi 3 kilometer dikali Rp6.500.
Baca Juga: Tarif Taksi Daring di Provinsi Sulsel Direncanakan Naik
Pengamat Kebijakan Publik, Rizal Pauzi, menilai rencana penetapan tarif batas atas tersebut tidak rasional. Pasalnya saat ini kondisi perekonomian masyarakat masih dalam masa pemulihan pascapandemi. Penetapan tarif yang lebih tinggi tersebut dinilai bisa berdampak pada banyak hal, termasuk inflasi dan mobilitas masyarakat.
Akademisi Prodi Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas) itu juga menyebut penetapan kebijakan tersebut tidak didasari oleh kajian. Olehnya itu, dikhawatirkan tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar.
Kalau pun ada rencana kenaikan, kata dia, harus dan memang butuh kajian yang mendalam dulu. Dalam rumusannya ada ATP (ability to pay) dan WTP (willingness to pay), bagaimana kemampuan dan keinginan masyarakat untuk membayar, serta harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Lihat Juga :
