Skema Peminjaman Lahan Pabrik Gula Camming Mulai Digodok
Sabtu, 21 Mei 2022 - 07:12 WIB
loading...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone mulai menggodok skema peminjaman lahan milik Pabrik Gula Camming, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat setempat. Foto/SINDOnews/Justang Muhammad
A
A
A
BONE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone mulaimenggodok skema peminjaman lahan milik Pabrik Gula Camming, dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat setempat. Rapat itu menghadirkan perwakilan Pabrik Gula Camming di Gedung DPRD Bone.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Bone, HA Andi Idris Alang. Selain itu hadir anggota Komisi II yakni Bustanil Arifin, Hasrul Harahap, Muliadi, Andi Atoro, dan Herman
Baca Juga: Angka Perkawinan Anak Tinggi, DPRD Bone Godok Perda PPA
Tampak hadir juga Manajer Pabrik Gula Camming Hamzah, Camat Tonra Andi Supriadi, Kepala Desa Bulu-bulu, Muhammad Arif, dan Kepala Desa Padatuo, Safiuddin.
Ketua Komisi II DPRD Bone , Andi Muh Idris Rahman, mengatakan rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat wilayah Pabrik Gula Camming.
“Ini menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Sesuai dengan penjelasan pihak pabrik bahwa memang ada tahapan yang harus dilalui dalam rangka pembebasan lahan,” kata politisi Golkar Bone itu, Jumat (20/5/2022).
Kata dia, aspirasi masyarakat yang dimaksud yakni aspirasi untuk peminjaman lahan pabrik gula guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Camat Tonra, Andi Supriadi, pada kesempatan itu menuturkan lahan pabrik gula yang rencananya bakal dipinjam masyarakat yakni lahan pertanian untuk jagung dan tebu.
“Kami melihat di Kecamatan Tonra banyak lahan tidur milik Pabrik Gula Camming. Sehingga kami berpandangan bahwa ini sangat strategis dikelola oleh masyarakat. PBB nantinya mesti jadi tanggung jawab bagi masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, Manajer Pabrik Gula Camming, Hamzah, menyebutkan untuk kerja sama dengan memanfaatkan pinjam pakai lahan-lahan tebu bisa saja dilakukan.
Kendati demikian, ia bilang ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya yakni harus jelas lahan alasan peruntukan lahan, dan berapa lama masa peminjaman oleh masyarakat.
Baca Juga: Bahas Jalan, Rapat DPRD Bone dan Masyarakat Desa Usa dan Mico Memanas
"Akan lebih mudah jika Bumdes yang bermohon, maka akan lebih muda. Namun, kemudian ketika perorangan maka prosesnya akan sedikit menyulitkan," tuturnya.
Hamzah melanjutkan, usulan dari masyarakat tersebut akan diproses dengan diserahkan kepada pihak Direksi untuk ditindaklanjuti dan dibahas.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Bone, HA Andi Idris Alang. Selain itu hadir anggota Komisi II yakni Bustanil Arifin, Hasrul Harahap, Muliadi, Andi Atoro, dan Herman
Baca Juga: Angka Perkawinan Anak Tinggi, DPRD Bone Godok Perda PPA
Tampak hadir juga Manajer Pabrik Gula Camming Hamzah, Camat Tonra Andi Supriadi, Kepala Desa Bulu-bulu, Muhammad Arif, dan Kepala Desa Padatuo, Safiuddin.
Ketua Komisi II DPRD Bone , Andi Muh Idris Rahman, mengatakan rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat wilayah Pabrik Gula Camming.
“Ini menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Sesuai dengan penjelasan pihak pabrik bahwa memang ada tahapan yang harus dilalui dalam rangka pembebasan lahan,” kata politisi Golkar Bone itu, Jumat (20/5/2022).
Kata dia, aspirasi masyarakat yang dimaksud yakni aspirasi untuk peminjaman lahan pabrik gula guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Camat Tonra, Andi Supriadi, pada kesempatan itu menuturkan lahan pabrik gula yang rencananya bakal dipinjam masyarakat yakni lahan pertanian untuk jagung dan tebu.
“Kami melihat di Kecamatan Tonra banyak lahan tidur milik Pabrik Gula Camming. Sehingga kami berpandangan bahwa ini sangat strategis dikelola oleh masyarakat. PBB nantinya mesti jadi tanggung jawab bagi masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, Manajer Pabrik Gula Camming, Hamzah, menyebutkan untuk kerja sama dengan memanfaatkan pinjam pakai lahan-lahan tebu bisa saja dilakukan.
Kendati demikian, ia bilang ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya yakni harus jelas lahan alasan peruntukan lahan, dan berapa lama masa peminjaman oleh masyarakat.
Baca Juga: Bahas Jalan, Rapat DPRD Bone dan Masyarakat Desa Usa dan Mico Memanas
"Akan lebih mudah jika Bumdes yang bermohon, maka akan lebih muda. Namun, kemudian ketika perorangan maka prosesnya akan sedikit menyulitkan," tuturnya.
Hamzah melanjutkan, usulan dari masyarakat tersebut akan diproses dengan diserahkan kepada pihak Direksi untuk ditindaklanjuti dan dibahas.
(tri)
Lihat Juga :
