DKI Minta Bantuan Pemerintah Pusat Tuntaskan 8 Program, Anggota DPRD: Kenapa Baru Sekarang?
Minggu, 17 April 2022 - 16:32 WIB
loading...
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPRD Hardiyanto Kenneth mengkritisi permintaan DKI kepada pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta. Salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.
Pria yang kerap disapa Kent ini mempertanyakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru saat ini meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk menuntaskan program-program unggulannya. Baca juga: Anies Raih Penghargaan Lingkungan Hidup, Warganet: Masyaallah Salawat Buat Pak Anies
"Kenapa baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," kata anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).
Menurut Kent, sejak dari awal mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pemerintah pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau kolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta.
"Tapi responsnya selalu tidak nyambung dengan pemerintah pusat. Alhasil menjelang jabatan sebagai Gubernur Jakarta akan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini," katanya.
Kent menilai, selama ini Pemprov DKI Jakarta tak pernah membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi Sungai Ciliwung. Alhasil program normalisasi sungai mandek.
Alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap. Padahal, sambung Kent, pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun pada 2020. Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.
"Pemprov DKI lambat dalam menyerap anggaran PEN. Mereka mengaku penggunaan dana PEN dari pemerintah pusat cukup kompleks, kan aneh itu. Seharusnya di awal pada saat permohonan anggaran PEN tersebut harus disusun program yang realistis, bukan mengusulkan program program yang nyeleneh yang tidak realistis. Akibatnya jadi berantakan seperti sekarang ini," ketus Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas IKAL PPRA Angkatan LXII itu.
Pria yang kerap disapa Kent ini mempertanyakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru saat ini meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk menuntaskan program-program unggulannya. Baca juga: Anies Raih Penghargaan Lingkungan Hidup, Warganet: Masyaallah Salawat Buat Pak Anies
"Kenapa baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," kata anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).
Menurut Kent, sejak dari awal mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pemerintah pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau kolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta.
"Tapi responsnya selalu tidak nyambung dengan pemerintah pusat. Alhasil menjelang jabatan sebagai Gubernur Jakarta akan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini," katanya.
Kent menilai, selama ini Pemprov DKI Jakarta tak pernah membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi Sungai Ciliwung. Alhasil program normalisasi sungai mandek.
Alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap. Padahal, sambung Kent, pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun pada 2020. Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.
"Pemprov DKI lambat dalam menyerap anggaran PEN. Mereka mengaku penggunaan dana PEN dari pemerintah pusat cukup kompleks, kan aneh itu. Seharusnya di awal pada saat permohonan anggaran PEN tersebut harus disusun program yang realistis, bukan mengusulkan program program yang nyeleneh yang tidak realistis. Akibatnya jadi berantakan seperti sekarang ini," ketus Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas IKAL PPRA Angkatan LXII itu.
Lihat Juga :
