Muktamar X Hima Persis Diwarnai Aksi Walk Out
Jum'at, 01 April 2022 - 23:58 WIB
loading...
Muktamar X Hima Persis. Foto: Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Muktamar X Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) yang berlangsung sejak tanggal 29-31 Maret 2022 di Banten, diwarnai aksi walk out.
Sekretaris Pimpinan Wilayah (Hima Persis) Kepulauan Riau, Roni Bastiar mengatakan, Muktamar X Hima Persis dinilai melenceng dari khittah perjuangan sebagai organisasi kader.
Pasalnya, calon Ketua Umum dari DKI Jakarta, Ilham Nur Hidayatullah dianggap tidak memenuhi syarat utama pencalonan, yakni proses kaderisasi tahap tiga, atau dikenal dengan istilah Masa Dinamisasi Hima Persis (Madinah).
Baca juga: Konferprov Tak Penuhi Kuorum, Calon Ketua PWI Jateng Walk Out
Atas hal itu, ia bersama dengan tiga Pimpinan Wilayah (PW) lainnya memilih walk out dari Forum musyarawah tertinggi kalangan mahasiswa Persis tersebut.
"Karena ini masalah prinsip perjuangan, nilai kekaderan Hima Persis, maka Kepri bersama Jateng, Lampung dan Jabar memilih balik kanan dan tidak mengakui jika hasil pemilihan Ketua Umum Hima Persis saat ini menetapkan orang yang belum tuntas proses kaderisasinya," ujar Roni, Jumat (4/1/2022).
Ketua PW Hima Persis Lampung, Fahmi menambahkan, sikap walk out yang diambil merupakan bentuk protes atas terjadinya pelanggaran besar terhadap Qaidah Asasi/Qaidah Dakhili Hima Persis oleh salah satu Calon Ketua Umum yang diusung oleh PW Hima Persis DKI Jakarta.
Menurut Fahmi, prinsip kaderisasi di Hima Persis itu harga mati. Sehingga siapapun yang akan memimpin Hima Persis ke depan harus sudah melewati jenjang kaderisasi sesuai dengan level kepemimpinan yang diatur konstitusi organisasi.
Baca: Pemilihan Pimpinan Baru BEM SI Diwarnai Aksi Walk Out 132 Universitas
"Kami walk out, karena melihat adanya upaya pemerkosaan konstitusi oleh kelompok Caketum Ilham Nur Hidayatullah dengan memaksakan maju tapi melanggar aturan fundamental dalam organisasi," kata Fahmi.
"Apa itu? Bahwa Caketum PP Hima Persis harus sudah melewati jenjang kaderisasi Madinah karena pada sebelumnya Pusat sudah melaknakan Madinah itu. Sementara, Ilham belum. Nah ini konteksnya lain dengan periode sebelumnya," lanjutnya.
Wakil Ketua PW Hima Jawa Barat, Muzani menambahkan, pihaknya tidak mempersoalkan siapa pun yang menjadi Ketua Umum ke depan. Asal, kata Muzani, sudah melalui proses kaderisasi sesuai dengan ketentuan organisasi.
"Kami bukan menjegal niat seseorang membesarkan Hima Persis, yang kami soroti adalah prosesnya harus menjungjung tinggi nilai nilai organisasi sebagaimana diamanatkan founding fathers Hima Persis. Soal QA QD yang mereka dalilkan untuk mengusung Ilham, tidak lagi relevam pada saat sekarang ini," kata Muzani.
Sementara itu, Ketua Hima Persis Wilayah DKI Jakarta, Mustafa Bayin saat dikonfirmasi membenarkan adanya aksi walk out, lantaran sosok yang diusung pihaknya dianggap tidak memenuhi syarat utama pencalonan yakni tidak menempuh jenjang kaderisasi tahap tiga. "Iya mas," kata Bayin.
Baca: Fraksi PKS Ngambek dan Walk Out Gara-gara Testimoni HUT KBB Disalip PDIP di Sidang Paripurna
Namun, ia menyampaikan klarifikasi soal perdebatan terkait keabsahan kaderisasi calon ketua umum dalam aturan organisasi Hima Persis.
"Bahwasanya dalam QA QD Hima Persis syarat menjadi ketua umum adalah minimum mengikuti kaderisasi tingkat dua dan harus mengikuti jenjang pengkaderan ke tiga ketika terpilih," tandasnya.
Sekretaris Pimpinan Wilayah (Hima Persis) Kepulauan Riau, Roni Bastiar mengatakan, Muktamar X Hima Persis dinilai melenceng dari khittah perjuangan sebagai organisasi kader.
Pasalnya, calon Ketua Umum dari DKI Jakarta, Ilham Nur Hidayatullah dianggap tidak memenuhi syarat utama pencalonan, yakni proses kaderisasi tahap tiga, atau dikenal dengan istilah Masa Dinamisasi Hima Persis (Madinah).
Baca juga: Konferprov Tak Penuhi Kuorum, Calon Ketua PWI Jateng Walk Out
Atas hal itu, ia bersama dengan tiga Pimpinan Wilayah (PW) lainnya memilih walk out dari Forum musyarawah tertinggi kalangan mahasiswa Persis tersebut.
"Karena ini masalah prinsip perjuangan, nilai kekaderan Hima Persis, maka Kepri bersama Jateng, Lampung dan Jabar memilih balik kanan dan tidak mengakui jika hasil pemilihan Ketua Umum Hima Persis saat ini menetapkan orang yang belum tuntas proses kaderisasinya," ujar Roni, Jumat (4/1/2022).
Ketua PW Hima Persis Lampung, Fahmi menambahkan, sikap walk out yang diambil merupakan bentuk protes atas terjadinya pelanggaran besar terhadap Qaidah Asasi/Qaidah Dakhili Hima Persis oleh salah satu Calon Ketua Umum yang diusung oleh PW Hima Persis DKI Jakarta.
Menurut Fahmi, prinsip kaderisasi di Hima Persis itu harga mati. Sehingga siapapun yang akan memimpin Hima Persis ke depan harus sudah melewati jenjang kaderisasi sesuai dengan level kepemimpinan yang diatur konstitusi organisasi.
Baca: Pemilihan Pimpinan Baru BEM SI Diwarnai Aksi Walk Out 132 Universitas
"Kami walk out, karena melihat adanya upaya pemerkosaan konstitusi oleh kelompok Caketum Ilham Nur Hidayatullah dengan memaksakan maju tapi melanggar aturan fundamental dalam organisasi," kata Fahmi.
"Apa itu? Bahwa Caketum PP Hima Persis harus sudah melewati jenjang kaderisasi Madinah karena pada sebelumnya Pusat sudah melaknakan Madinah itu. Sementara, Ilham belum. Nah ini konteksnya lain dengan periode sebelumnya," lanjutnya.
Wakil Ketua PW Hima Jawa Barat, Muzani menambahkan, pihaknya tidak mempersoalkan siapa pun yang menjadi Ketua Umum ke depan. Asal, kata Muzani, sudah melalui proses kaderisasi sesuai dengan ketentuan organisasi.
"Kami bukan menjegal niat seseorang membesarkan Hima Persis, yang kami soroti adalah prosesnya harus menjungjung tinggi nilai nilai organisasi sebagaimana diamanatkan founding fathers Hima Persis. Soal QA QD yang mereka dalilkan untuk mengusung Ilham, tidak lagi relevam pada saat sekarang ini," kata Muzani.
Sementara itu, Ketua Hima Persis Wilayah DKI Jakarta, Mustafa Bayin saat dikonfirmasi membenarkan adanya aksi walk out, lantaran sosok yang diusung pihaknya dianggap tidak memenuhi syarat utama pencalonan yakni tidak menempuh jenjang kaderisasi tahap tiga. "Iya mas," kata Bayin.
Baca: Fraksi PKS Ngambek dan Walk Out Gara-gara Testimoni HUT KBB Disalip PDIP di Sidang Paripurna
Namun, ia menyampaikan klarifikasi soal perdebatan terkait keabsahan kaderisasi calon ketua umum dalam aturan organisasi Hima Persis.
"Bahwasanya dalam QA QD Hima Persis syarat menjadi ketua umum adalah minimum mengikuti kaderisasi tingkat dua dan harus mengikuti jenjang pengkaderan ke tiga ketika terpilih," tandasnya.
(hsk)
Lihat Juga :
