Kado Pahit Jelang Puasa: Sembako, Minyak Goreng, dan BBM Naik
Jum'at, 01 April 2022 - 11:19 WIB
loading...
BBM naik jelang Ramadhan. Foto: Adi/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG BARAT - Menjelang bulan Ramadan tahun ini, masyarakat mendapatkan kado pahit dari pemerintah dengan naiknya harga-harga kebutuhan sehari-hari secara bersamaan.
Seperti naiknya harga sembako, daging ayam, daging sapi, sayur-sayuran, minyak goreng, dan yang terakhir adalah pemerintah pusat dan DPR sepakat untuk menaikan harga BBM jenis pertamax.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu menilai, masyarakat saat ini harus menanggung beban ekonomi yang sangat berat. Padahal pandemi COVID-19 masih jadi ancaman dan pemerintah belum bisa memprediksi kapan itu akan berakhir.
Baca juga: Solar Langka, Antrean Kendaraan Mengular di SPBU Semarang dan Salatiga
"Harga-harga naik menjelang Ramadan, BBM juga yang terbaru saya liat juga naik. Padahal masyarakat masih disibukan dengan persoalan minyak goreng yang tak kunjung tuntas," ucapnya, saat ditemui di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (1/4/2022).
Dirinya menganggap, gejolak ekonomi berbagai kebutuhan masyarakat yang melambung tinggi terjadi akibat pemerintah pusat kehilangan kemampuan untuk mengintervensi harga pasar. Pemerintah seperti tidak berdaya mengatasi persoalan minyak goreng yang sudah terjadi dalam dua bulan terakhir.
Faktanya, bisa dilihat ketika minyak goreng disubsidi dengan kebijakan satu harga dimana Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter, barangnya langka. Masyarakat harus antre di pasar modern, minimarket, bahkan pasar tradisional, karena stok terbatas.
Baca: Jelang Ramadhan, Minyak Goreng Curah Hilang di Pasaran Majalengka
Namun ketika subsidi dicabut dan harga dikembalikan ke harga pasar, minyak goreng kembali melimpah dengan stok yang banyak. Namun harganya jadi melambung tinggi, antara Rp48.000-50.000/dua liter. Akibatnya banyak warga yang beralih ke minyak curah, dan sekarang minyak curah yang kondisinya langka di pasaran.
"Kalau pemerintah punya kemampuan dan menjalankan regulasi dengan benar, fenomena harga kebutuhan pokok tidak akan seperti ini. Pemerintah dan DPR kini justru punya pemikiran sama, contoh soal kenaikan BBM pemerintah dan DPR setuju, tapi kan tidak tidak mewakili masyarakat. Itu bahaya, banyak yang akan kesulitan," pungkasnya.
Seperti naiknya harga sembako, daging ayam, daging sapi, sayur-sayuran, minyak goreng, dan yang terakhir adalah pemerintah pusat dan DPR sepakat untuk menaikan harga BBM jenis pertamax.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu menilai, masyarakat saat ini harus menanggung beban ekonomi yang sangat berat. Padahal pandemi COVID-19 masih jadi ancaman dan pemerintah belum bisa memprediksi kapan itu akan berakhir.
Baca juga: Solar Langka, Antrean Kendaraan Mengular di SPBU Semarang dan Salatiga
"Harga-harga naik menjelang Ramadan, BBM juga yang terbaru saya liat juga naik. Padahal masyarakat masih disibukan dengan persoalan minyak goreng yang tak kunjung tuntas," ucapnya, saat ditemui di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (1/4/2022).
Dirinya menganggap, gejolak ekonomi berbagai kebutuhan masyarakat yang melambung tinggi terjadi akibat pemerintah pusat kehilangan kemampuan untuk mengintervensi harga pasar. Pemerintah seperti tidak berdaya mengatasi persoalan minyak goreng yang sudah terjadi dalam dua bulan terakhir.
Faktanya, bisa dilihat ketika minyak goreng disubsidi dengan kebijakan satu harga dimana Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter, barangnya langka. Masyarakat harus antre di pasar modern, minimarket, bahkan pasar tradisional, karena stok terbatas.
Baca: Jelang Ramadhan, Minyak Goreng Curah Hilang di Pasaran Majalengka
Namun ketika subsidi dicabut dan harga dikembalikan ke harga pasar, minyak goreng kembali melimpah dengan stok yang banyak. Namun harganya jadi melambung tinggi, antara Rp48.000-50.000/dua liter. Akibatnya banyak warga yang beralih ke minyak curah, dan sekarang minyak curah yang kondisinya langka di pasaran.
"Kalau pemerintah punya kemampuan dan menjalankan regulasi dengan benar, fenomena harga kebutuhan pokok tidak akan seperti ini. Pemerintah dan DPR kini justru punya pemikiran sama, contoh soal kenaikan BBM pemerintah dan DPR setuju, tapi kan tidak tidak mewakili masyarakat. Itu bahaya, banyak yang akan kesulitan," pungkasnya.
(hsk)
Lihat Juga :
