DPR Jadikan Kesetaraan Gender Isu Mainstream Pada Sidang IPU di Bali
loading...
Pertemuan Inter Parliamentary Union (IPU) yang digelar pada 20-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. Foto/Ist
A
A
A
BADUNG - Ketua DPR RI Puan Maharani menaruh perhatian besar pada isu kesetaraan gender dalam Inter Parliamentary Union (IPU) yang digelar pada 20-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan bahwa perempuan terkena dampak yang paling besar. Bahkan 80 persen dari displaced persons akibat perubahan iklim adalah perempuan.
Untuk itu, Puan menekankan perlu adanya kerja sama untuk memastikan kepentingan perempuan tetap didengar, dan kebutuhannya diperhatikan.
“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik. Kesetaraan gender juga terkait akses kepada kekuasaan,” kata Puan di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, dikutip Kamis (24/3/2022)
Menurut mantan Menko PMK ini, perempuan perlu mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Mereka yang memegang kekuasaan harus memiliki wawasan untuk mengembangkan kesetaraan gender.
“IPU harus berada di garis terdepan, lead by exampledalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing.
Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat.
“Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,” tandasnya.
Untuk itu, Puan menekankan perlu adanya kerja sama untuk memastikan kepentingan perempuan tetap didengar, dan kebutuhannya diperhatikan.
“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik. Kesetaraan gender juga terkait akses kepada kekuasaan,” kata Puan di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, dikutip Kamis (24/3/2022)
Menurut mantan Menko PMK ini, perempuan perlu mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Mereka yang memegang kekuasaan harus memiliki wawasan untuk mengembangkan kesetaraan gender.
“IPU harus berada di garis terdepan, lead by exampledalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing.
Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat.
“Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,” tandasnya.
(shf)
Explore More