Geliatkan Perekonomian, Wali Kota Eri Cahyadi Tandatangani MoU dengan 46 Hotel di Surabaya

KOTA SURABAYA - Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Tak terkecuali di Kota Surabaya. Tingginya jumlah UMKM, tentu tak lepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi Covid-19. Hal itu mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Surabaya terus berinovasi untuk menjawab sejumlah tantangan tersebut.

Yang terbaru, Pemko Surabaya menjalin sinergi dengan puluhan hotel berbintang di Kota Pahlawan. Sinergi itu berupa komitmen dukungan penggunaan produk UMKM serta memberdayakan minimal 50 persen pekerja dari masyarakat setempat.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan pihak perwakilan dari 46 hotel se-Kota Pahlawan. Penandatanganan ini berlangsung di halaman Balai Kota Surabaya pada Jumat (18/3/2022) lalu.

"Dengan kekuatan yang luar biasa antara pemerintah kota dengan semua stakeholder, maka saya yakin, kemiskinan, pengangguran dan permasalahan di Kota Surabaya bisa kita selesaikan dan lewati," kata Wali Kota
Surabaya Eri Cahyadi.

Sebagai upaya menggeliatkan sektor perekonomian, pemko terus membuka kesempatan lebar bagi setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Surabaya. Tentu saja dengan kemudahan akses perizinan serta infrastruktur yang memadahi, Kota Pahlawan menjadi salah satu destinasi primadona investasi di Indonesia.

"Membangun kota itu harus dengan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu kalau ada investasi masuk, jangan pernah ganggu investasi di Surabaya. Tapi ketika investasi itu ada, maka secara otomatis saya sampaikan harus bisa menarik warga sekitarnya," ujar Eri.

Saat ini sejumlah rencana investasi telah siap direalisasikan. Kota Surabaya juga tetap konsisten mencatatkan diri sebagai destinasi investasi utama di Indonesia. Bahkan, pada tahun 2021, capaian investasi di Surabaya mencapai Rp29,22 triliun dan menjadi yang tertinggi kedua di Indonesia.

”Investor yang masuk ke Surabaya pastinya akan membutuhkan mitra untuk menunjang supply chain bisnis maupun operasional perusahaannya. Di situlah pintu kolaborasi dengan UMKM terbuka, dan akan kami fasilitasi,” paparnya.

Salah satu bentuk kemitraan tersebut telah ditunjukkan oleh 46 hotel di Surabaya. Puluhan akomodasi jasa penginapan itu pun siap melengkapi kebutuhan hotelnya dengan produk-produk UMKM kebanggaan Kota Pahlawan. Termasuk melengkapi kebutuhan tenaga kerja minimal 50 persen berasal dari warga Surabaya.

Meski begitu, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga meminta agar setiap produk UMKM juga memperhatikan harga maupun kualitasnya. Artinya, setiap produk UMKM yang dikirim sesuai dengan kebutuhan dan standart yang diinginkan pihak hotel. "Karena itu pemkot membantu meningkatkan kemampuan dari UMKM kita. Sehingga produknya bisa diambil oleh hotel-hotel sesuai standarnya," ujar dia.

Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, bahwa Pemkot Surabaya tak sekadar memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Bahkan, melalui Surabaya Kriya Gallery (SKG), UMKM diberi pembinaan agar kualitasnya naik kelas. Ada pendampingan, riset pasar, hingga product development dilakukan melalui SKG. Oleh sebab itu, pemkot juga melakukan kurasi kepada setiap produk UMKM yang akan dihadirkan di hotel Surabaya.

"Seperti sandal hotel, makanan kecil (kue), kebutuhan seperti sabun, tusuk gigi itu semuanya bisa dipenuhi Pemkot Surabaya. Juga ada sayur-sayuran. Setelah itu tenaga kerjanya minimal 50 persen harus orang Surabaya dan ini semua harus disepakati," tuturnya.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKORP) Surabaya Wiwiek Widayati menjelaskan, penandatanganan NKB bertujuan untuk mengoptimalisasi penggunaan produk UMKM dan memberdayakan masyarakat sekitar. Ini sebagaimana bentuk tanggung jawab pemkot dan stakeholder dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Kota Surabaya. "NKB ini bertujuan untuk menguatkan koneksi antara UMKM dengan pihak hotel agar lebih optimal," katanya.

Adapun sinergi kerja sama ini, berupa penyediaan barang-barang kebutuhan hotel dari pelaku UMKM Surabaya. Misalnya, seragam batik untuk karyawan hotel. Sandal hotel untuk tamu atau pengunjung. Hingga, makan-minum maupun perlengkapan penunjang kamar hotel atau amenities. "Dan hotel juga memprioritaskan untuk mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang ber-KTP Surabaya kurang lebih sedikitnya 50 persen menjadi karyawan-karyawati di hotel," kata dia.

Menurut Wiwiek, 46 hotel yang menandatangani NKB itu masih sebagian kecil dari sekitar 240 hotel yang ada di Kota Surabaya. Secara bertahap, dia memastikan, pemko akan menjalin sinergi untuk menjembatani UMKM dengan seluruh hotel yang ada di Kota Pahlawan. "Jadi setelah NKB ini, maka ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Kerja Sama (PKS). Sedangkan untuk hotel-hotel yang lain, akan kami proses secara bertahap," imbuhnya.

Adapun ke 46 hotel yang telah melakukan penandatanganan NKB itu terdiri dari, Hotel Oakwood Hotel And Residence, Hotel Double Tree, Hotel Tunjungan, Hotel Mercure Grand Mirama, Hotel Country Heritage Resort, Hotel Bisanta Bidakara, Hotel Elmi, Hotel Gunawangsa Manyar, Hotel Vasa, Hotel Java Paragon, Hotel Aria Centra Surabaya, Hotel Grand Inna Tunjungan, Hotel Santika Premiere Gubeng, Hotel Arcadia, Hotel Verwood Surabaya, Hotel Crown Prince, Hotel Harris Gubeng, Hotel Ciputra World, Hotel Varna, Hotel Bekizaar dan Hotel G Suites.

Ada pula Hotel Garden Palace, Hotel Midtown Residence, Hotel Grand Dafam, Hotel Sahid Surabaya, Hotel Midtown, Aston Inn, Hotel Ibis Surabaya City Center, Hotel Yello, Ibis Budget Diponegoro, Hotel Pop Gubeng, Hotel Narita, Hotel Pesonna, Pop Stasiun Kota, Hotel Pop Diponegoro, Hotel Istana Permata Ngagel, Istana Permata Dinoyo, Hotel Cleo Business Jemursari, Hotel Max One, Hotel Gunawangsa Merr, Hotel 88 Embong Malang, Hotel V3 (Vini, Vidi, Vici), Hotel Oval, Hotel Grand Surabaya, Deka dan Gold Vitel.

Wiwiek menambahkan, dalam PKS itu akan diatur lebih teknis mengenai kerja sama serta hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Termasuk di dalamnya diatur mengenai kualitas, harga, serta produk yang menjadi kebutuhan dari setiap hotel. "Karena kualitas dan harganya juga harus sesuai kebutuhan hotel. Jadi (PKS) untuk memastikan kembali bahwa produk UMKM itu sesuai dengan kebutuhan dan standar hotel," katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Timur, Dwi Cahyono menerangkan, sebelum pandemi Covid-19, pihaknya telah mendorong destinasi wisata hotel maupun restoran agar mendukung produk UMKM setempat. Artinya, kebutuhan hotel dan restoran di setiap kabupaten/kota itu dapat disuplai dari pelaku UMKM setempat.

"Jadi kita mendukung sekali. Cuma karena pandemi, memang kondisinya sekarang tidak seperti sebelumnya. Karena itu harus betul-betul banyak komunikasi antara UMKM dengan PHRI," katanya.

Namun demikian, Dwi juga mengingatkan kepada para pelaku UMKM agar yang pertama adalah memperhatikan segi kualitas dan harga. Termasuk pula konsistensi terhadap keberlanjutan produk tersebut. “Jadi jangan sampai sekarang (produk) sudah kita sebarkan, terus berhenti atau beralih ke bidang lain. Ketika sudah ada MoU (Memorandum Of Understanding), maka kita harus konsisten," ucapnya.

Di sisi lain, pihaknya pun berharap, sektor pariwisata khususnya di Jawa Timur dan Surabaya dapat terus kondusif di segala bidang. Makanya dia juga mendorong agar kerja sama ini dapat menjadi satu jaringan. Artinya, MoU antara pelaku UMKM dengan pihak hotel tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, kita harus menjadi menjadi satu jaringan dan konsisten terus dilakukan. Apalagi dengan dibukanya Bandara Juanda untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), maka kita harus persiapkan semuanya bersama-sama,” pungkas Dwi. Advertorial