Pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung di Jalur Puncak Butuh Rp7,31 Triliun
Minggu, 20 Maret 2022 - 16:28 WIB
loading...
Kajian BPTJ menyebut pembangunan moda berbasis rel menuju Kawasan Puncak dengan kombinasi Kereta AGT dan Kereta Gantung, membutuhkan biaya Rp7,31 triliun. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
BOGOR - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merekomendasikan kombinasi antara Kereta Automated Guideway Transit (AGT) dan kereta gantung (Cable Car) sebagai model moda transportasi massal berbasis di jalur Puncak, Bogor . Namun proyek ini terbentur biaya yang cukup besar.
Kajian yang dilakukan BPTJ menyebutkan, pembangunan moda berbasis rel menuju Kawasan Puncak dengan kombinasi Kereta AGT dan Kereta Gantung, membutuhkan biaya tak kurang dari Rp7,31 triliun.
Baca juga: Jurus Mengatasi Macet, Banjir, dan Air Baku di Jabodetabekpunjur
Jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan kereta AGT sebesar Rp6,32 triliun dan kereta gantung hampir Rp1 triliun. Jumlah sebesar itu belum termasuk untuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp693 miliar.
"Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case, maka sudah muncul perhitungan awal. Kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha)," ujar Direktur Prasarana BPTJ Jumardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/3/2022).
Baca juga: Solusi Kemacetan di Jalur Puncak, BPTJ Usul Pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung
Kajian juga telah menghitung biaya operasional sarana prasarana, potensi pendapatan utama, dan pendapatan tambahan serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money. Hasilnya, opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan kereta AGT dan kereta gantung di Puncak melalui KPBU paling memungkinkan apabila disertai dukungan pemerintah yang diperkuat.
Dukungan pemerintah yang diperkuat, misalnya menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian.
"Kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder kelembagaan, pemerintah pusat maupun daerah berkaitan penanganan permasalahan Puncak," katanya.
Baca juga: Kemenhub Akan Kaji Usulan Sandiaga Uno Bangun Kereta Gantung di Kawasan Puncak
Menurutnya, kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.
"Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain," pungkas Jumardi.
Kajian yang dilakukan BPTJ menyebutkan, pembangunan moda berbasis rel menuju Kawasan Puncak dengan kombinasi Kereta AGT dan Kereta Gantung, membutuhkan biaya tak kurang dari Rp7,31 triliun.
Baca juga: Jurus Mengatasi Macet, Banjir, dan Air Baku di Jabodetabekpunjur
Jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan kereta AGT sebesar Rp6,32 triliun dan kereta gantung hampir Rp1 triliun. Jumlah sebesar itu belum termasuk untuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp693 miliar.
"Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case, maka sudah muncul perhitungan awal. Kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha)," ujar Direktur Prasarana BPTJ Jumardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/3/2022).
Baca juga: Solusi Kemacetan di Jalur Puncak, BPTJ Usul Pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung
Kajian juga telah menghitung biaya operasional sarana prasarana, potensi pendapatan utama, dan pendapatan tambahan serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money. Hasilnya, opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan kereta AGT dan kereta gantung di Puncak melalui KPBU paling memungkinkan apabila disertai dukungan pemerintah yang diperkuat.
Dukungan pemerintah yang diperkuat, misalnya menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian.
"Kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder kelembagaan, pemerintah pusat maupun daerah berkaitan penanganan permasalahan Puncak," katanya.
Baca juga: Kemenhub Akan Kaji Usulan Sandiaga Uno Bangun Kereta Gantung di Kawasan Puncak
Menurutnya, kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.
"Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain," pungkas Jumardi.
(thm)
Lihat Juga :
