Ketua Umum DPP Partai Perindo Soroti Mahalnya Harga Minyak Goreng
Sabtu, 19 Maret 2022 - 15:39 WIB
loading...
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rakerwil DPW Perindo Sulteng, Sabtu (19/3/2022). Foto/MPI/Avirista Midaada
A
A
A
PALU - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyoroti melonjaknya harga minyak goreng yang menjadi keluhan sebagian besar masyarakat. Hal itu disampaikan HT saat memberikan sambutan secara virtual pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (19/3/2022).
Hary Tanoesoedibjo menyatakan, seandainya Partai Perindo diberikan kesempatan membuat kebijakan terkait pengaturan minyak goreng, maka ia akan meminta setiap perusahaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk mewajibkan sebagian produknya dengan harga yang dibatasi.
Baca juga: DPW Perindo Sulteng Diminta Siap Hadapi Pemilu 2024, HT: Komunikasikan dengan DPP Jika Ada Hambatan
Hal ini agar harga minyak goreng tidak mahal. Mengingat harganya yang bergantung bahan baku minyak kelapa sawit mentah. Menurutnya, kebijakan ini pernah diterapkan di kebijakan batubara. Sehingga tarif listrik yang disuplai oleh batubara tidak mengalami kenaikan.
"Kalau misalnya harga CPO mengikuti harga pasar, tidak akan pernah harga minyak goreng itu turun, harganya naik. Jadi itulah yang disebut kebijakan berpihak, contoh lagi misalnya bagaimana mempercepat produktivitas masyarakat," kata Hary Tanoesoedibjo.
Hary Tanoesoedibjo menyatakan, seandainya Partai Perindo diberikan kesempatan membuat kebijakan terkait pengaturan minyak goreng, maka ia akan meminta setiap perusahaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk mewajibkan sebagian produknya dengan harga yang dibatasi.
Baca juga: DPW Perindo Sulteng Diminta Siap Hadapi Pemilu 2024, HT: Komunikasikan dengan DPP Jika Ada Hambatan
Hal ini agar harga minyak goreng tidak mahal. Mengingat harganya yang bergantung bahan baku minyak kelapa sawit mentah. Menurutnya, kebijakan ini pernah diterapkan di kebijakan batubara. Sehingga tarif listrik yang disuplai oleh batubara tidak mengalami kenaikan.
"Kalau misalnya harga CPO mengikuti harga pasar, tidak akan pernah harga minyak goreng itu turun, harganya naik. Jadi itulah yang disebut kebijakan berpihak, contoh lagi misalnya bagaimana mempercepat produktivitas masyarakat," kata Hary Tanoesoedibjo.
Lihat Juga :
