Ketua Umum DPP Partai Perindo Soroti Mahalnya Harga Minyak Goreng

PALU - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyoroti melonjaknya harga minyak goreng yang menjadi keluhan sebagian besar masyarakat. Hal itu disampaikan HT saat memberikan sambutan secara virtual pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (19/3/2022).

Hary Tanoesoedibjo menyatakan, seandainya Partai Perindo diberikan kesempatan membuat kebijakan terkait pengaturan minyak goreng, maka ia akan meminta setiap perusahaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk mewajibkan sebagian produknya dengan harga yang dibatasi.



Hal ini agar harga minyak goreng tidak mahal. Mengingat harganya yang bergantung bahan baku minyak kelapa sawit mentah. Menurutnya, kebijakan ini pernah diterapkan di kebijakan batubara. Sehingga tarif listrik yang disuplai oleh batubara tidak mengalami kenaikan.

"Kalau misalnya harga CPO mengikuti harga pasar, tidak akan pernah harga minyak goreng itu turun, harganya naik. Jadi itulah yang disebut kebijakan berpihak, contoh lagi misalnya bagaimana mempercepat produktivitas masyarakat," kata Hary Tanoesoedibjo.

Dia juga menyoroti masih rendahnya akses pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini didasari pada catatan statistik yang menyebut mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan lulusan SMP. Dari sanalah diperlukan kebijakan pendidikan formal dan nonformal yang berpihak kepada masyarakat.

Faktor produktivitas juga disebutnya penting. Karena dengan tingkat produktivitas tinggi mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat Indonesia. Dia menyebut, bila diberi kesempatan akan mengambil kebijakan yang berpihak ke masyarakat.



"Mereka juga ikut bayar pajaknya banyak. Sehingga pendapatan negara besar sekali akhirnya pembangunan bisa lebih pesat. Dan di situlah kesejahteraan bisa diwujudkan pada saat masyarakat Indonesia sejahtera persatuan dan kesatuan otomatis lebih mudah dikokohkan secara solid," terangnya.

Oleh karena itu, Hary Tanoesoedibjo berharap Perindo bisa maksimal meraih suara terbanyak demi dapat memperbaiki kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.