Tunggakan Uang Sekolah Rp4,6 Miliar, 1.100 Siswa SMK di Tangsel Tertunda Ikut Ujian
Sabtu, 12 Maret 2022 - 19:15 WIB
loading...
Ribuan orang tua murid di SMK Nusantara, Ciputat, Kota Tangsel, resah dengan kabar anak-anaknya tidak akan dapat mengikuti ujian semester tepat waktu. Foto/MPI/Hambali
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Ribuan orang tua murid di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, resah dengan kabar anak-anaknya tidak akan dapat mengikuti ujian semester tepat waktu. Pasalnya, sebanyak 1.100 siswa SMK Nusantara menunggak pembayaran yang total nilainya mencapai Rp4,6 miliar.
Tunggakan masing-masing siswa berbeda-beda, dari yang terkecil hingga ada yang mencapai Rp10 juta per siswa. Kondisi itu membuat sejumlah orang tua murid resah, mereka khawatir anaknya tertekan secara psikologis lantaran tak bisa mengikuti ujian semester seperti siswa lain yang tak menunggak.
Salah satu perwakilan orang tua murid berinisial PA, mengaku, sudah mencoba memberi penjelasan ke sekolah soal kebijakan mengikuti ujian. Namun pihak sekolah tetap mengharuskan adanya pembayaran uang tunggakan.
"Kasihan kan, namanya anak-anak takut mentalnya gimana gitu enggak bisa ujian bareng. Kita sudah beberapa kali coba bertemu pihak sekolah agar anak-anak tetap ikut ujian dulu, tapi ya enggak bisa. Jadi harus membayar uang tunggakan dulu," ujarnya, Sabtu (12/03/22).
Mnurut dia, pihak sekolah telah mengeluarkan surat yang meminta adanya pembayaran tunggakan tersebut. Adapun toleransi nilai tunggakan bisa diberikan kepada para siswa yang menunggak dengan kisaran Rp500.000 hingga Rp1 juta.
"Kita sebagai orang tua merasa anak kita didiskriminasi aja. Harusnya kan biarin saja ikut ujian semester dulu, nanti soal tunggakan kita komunikasikan seperti apa kemampuan orang tua, namanya juga pandemi begini kemampuan ekonomi orang pasti berbeda-beda kan," katanya.
Kepala Sekolah SMK Nusantara, Rasudin, menjelaskan, pihaknya tidak melarang siswa-siswa yang menunggak untuk mengikuti ujian semester. Hanya saja, waktunya yang dibedakan antara yang menunggak dengan tidak menunggak.
"Tidak benar ada siswa yang tidak boleh ikut ujian, yang ada hanya tertunda ke tahap kedua atau tahap selanjutnya," katanya. Baca: PPKM Level 2, Ganjil Genap Kota Bogor Dihentikan Sementara
Menurut dia, penundaan ujian semester memang disebabkan adanya kewajiban pembayaran uang sekolah yang belum disetor orang tua siswa. Namun begitu, pihak sekolah terus membuka komunikasi bersama guna mencari solusi.
"Untuk yang tertunda, orang tua harus melakukan usaha dan juga komunikasi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi yang sama-sama bisa diterima pihak orang tua dan sekolah," ujarnya.
Rasudin membeberkan jumlah biaya tunggakan itu makin membengkak sejak awal pandemi melanda. Di mana awalnya tunggakan uang sekolah siswa mencapai Rp2,7 miliar."Sejak pandemi, dari Rp2,7 miliar menjadi Rp4,6 miliar," ucapnya.
Dia juga menyebutkan, tunggakan yang jumlahnya cukup besar itu memberi dampak atas berlangsungnya operasional sekolah serta terhambatnya pemberian gaji para guru."Yang bermasalah adalah operasional sekolah dan gaji guru terpaksa beberapa kali tidak bisa gajian maksimal," katanya.
Sementara, Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) SMA Kota Tangsel, Suryadi mengatakan, segera mengonfirmasi hal itu kepada pihak SMK Nusantara.
"Nanti kita panggil, kebijakannya seperti apa. Terkait hal itu, itu kan kebijakan sekolah. Benar enggaknya kita konfirmasi ke sekolah. Kalau kita, tetap siswa itu diikutsertakan, cuma nanti komitmennya orang tua dengan sekolah. Urusan bayaran kan urusan orang tua, bukan urusan siswa," ucapnya.
Tunggakan masing-masing siswa berbeda-beda, dari yang terkecil hingga ada yang mencapai Rp10 juta per siswa. Kondisi itu membuat sejumlah orang tua murid resah, mereka khawatir anaknya tertekan secara psikologis lantaran tak bisa mengikuti ujian semester seperti siswa lain yang tak menunggak.
Salah satu perwakilan orang tua murid berinisial PA, mengaku, sudah mencoba memberi penjelasan ke sekolah soal kebijakan mengikuti ujian. Namun pihak sekolah tetap mengharuskan adanya pembayaran uang tunggakan.
"Kasihan kan, namanya anak-anak takut mentalnya gimana gitu enggak bisa ujian bareng. Kita sudah beberapa kali coba bertemu pihak sekolah agar anak-anak tetap ikut ujian dulu, tapi ya enggak bisa. Jadi harus membayar uang tunggakan dulu," ujarnya, Sabtu (12/03/22).
Mnurut dia, pihak sekolah telah mengeluarkan surat yang meminta adanya pembayaran tunggakan tersebut. Adapun toleransi nilai tunggakan bisa diberikan kepada para siswa yang menunggak dengan kisaran Rp500.000 hingga Rp1 juta.
"Kita sebagai orang tua merasa anak kita didiskriminasi aja. Harusnya kan biarin saja ikut ujian semester dulu, nanti soal tunggakan kita komunikasikan seperti apa kemampuan orang tua, namanya juga pandemi begini kemampuan ekonomi orang pasti berbeda-beda kan," katanya.
Kepala Sekolah SMK Nusantara, Rasudin, menjelaskan, pihaknya tidak melarang siswa-siswa yang menunggak untuk mengikuti ujian semester. Hanya saja, waktunya yang dibedakan antara yang menunggak dengan tidak menunggak.
"Tidak benar ada siswa yang tidak boleh ikut ujian, yang ada hanya tertunda ke tahap kedua atau tahap selanjutnya," katanya. Baca: PPKM Level 2, Ganjil Genap Kota Bogor Dihentikan Sementara
Menurut dia, penundaan ujian semester memang disebabkan adanya kewajiban pembayaran uang sekolah yang belum disetor orang tua siswa. Namun begitu, pihak sekolah terus membuka komunikasi bersama guna mencari solusi.
"Untuk yang tertunda, orang tua harus melakukan usaha dan juga komunikasi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi yang sama-sama bisa diterima pihak orang tua dan sekolah," ujarnya.
Rasudin membeberkan jumlah biaya tunggakan itu makin membengkak sejak awal pandemi melanda. Di mana awalnya tunggakan uang sekolah siswa mencapai Rp2,7 miliar."Sejak pandemi, dari Rp2,7 miliar menjadi Rp4,6 miliar," ucapnya.
Dia juga menyebutkan, tunggakan yang jumlahnya cukup besar itu memberi dampak atas berlangsungnya operasional sekolah serta terhambatnya pemberian gaji para guru."Yang bermasalah adalah operasional sekolah dan gaji guru terpaksa beberapa kali tidak bisa gajian maksimal," katanya.
Sementara, Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) SMA Kota Tangsel, Suryadi mengatakan, segera mengonfirmasi hal itu kepada pihak SMK Nusantara.
"Nanti kita panggil, kebijakannya seperti apa. Terkait hal itu, itu kan kebijakan sekolah. Benar enggaknya kita konfirmasi ke sekolah. Kalau kita, tetap siswa itu diikutsertakan, cuma nanti komitmennya orang tua dengan sekolah. Urusan bayaran kan urusan orang tua, bukan urusan siswa," ucapnya.
(hab)
Lihat Juga :
