Angka Kemiskinan di Surabaya Naik 0,21 Persen Selama Pandemi Covid-19

SURABAYA - Selama Pandemi COVID-19, angka kemiskinan di Kota Surabaya meningkat 0,21 persen. Jumlah itu terjadi di sepanjang 2021. Berbagai sektor pun terus digerakan untuk mengembalikan kebutuhan keseharian warga.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menuturkan, selama setahun terakhir ini Surabaya relatif mampu mengerakan ekonomi, terutama untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi di sektor bawah.

Semua itu tak lepas dari penanganan pandemi di Surabaya berjalan cukup baik. Gotong-royong seluruh kalangan mampu mengelola pandemi, dengan vaksinasi yang masif serta pelaksanaan 3T yang baik.



"Yang menarik ada inisiatif kerelawanan sosial dengan menggandeng berbagai pihak untuk saling bantu di masa pandemi," ujar Awi, panggilan akrabnya, Senin (28/2/2022)..

Ia melanjiutkan, pemulihan ekonomi Surabaya sudah fokus terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, UMKM Surabaya terus didorong agar survive, termasuk lewat inovasi berbasis digital seperti e-Peken.

"Ketiga, sebagai catatan, saya berharap ke depan Pemkot Surabaya menaruh perhatian serius pada pengelolaan banjir dan upaya perlindungan sosial warga. Soal banjir, solusi terintegrasi dari hulu ke hilir harus dijalankan," jelasnya.



Kemudian terkait perlindungan sosial, Awi juga mendorong pemkot agar upaya-upaya jemput bola rutin dilakukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. Baik terkait warga sakit, putus sekolah, rumah tidak layak huni (rutilahu) dan sebagainya.

"Pola bottom up dalam strategi perlindungan sosial harus terus didorong dengan membuka ruang masukan warga seoptimal mungkin. Sehingga semua problem cepat teratasi dan tidak menjadi bom waktu," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Bagi dia, soal perlindungan sosial tersebut harus menjadi atensi yang ke depan diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Eri Cahyadi-Armuji.



"Karena pandemi ini sejak 2020 ke 2021, Surabaya mengalami kenaikan angka kemiskinan dari 5,02 persen menjadi 5,23 persen atau naik 0,21 persen, dengan total jumlah penduduk miskin 152.000," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H. Thony berpandangan, bahwa Eri Cahyadi-Armuji mampu mengubah masa transisi pemerintahan dengan smooth dari para pemimpin sebelumnya.

Masa transisi itu diawali dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang visioner dan mencakup kepentingan lebih besar.



"Secara lengkap RPJMD ini memang dibutuhkan waktu lama, tidak bisa dijadikan ukuran dalam kurun satu tahun. Namun kami sebagai wakil ketua melihat kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji cukup bagus, karena banyak target-target yang sudah dilakukan mendekati kepada progres yang sudah dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya," kata AH Thony.

Misalnya, dia menyebut, target setahun mengenai recovery ekonomi dan pemulihan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kedua target pada sektor tersebut, dinilainya telah mampu dilampaui Eri Cahyadi-Armuji dengan baik. "Tapi di sisi lain, memang ada beberapa tantangan yang ke depan harus diselesaikan," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan, salah satunya soal penyelesaian pemetaan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Meski begitu, dia menilai, di masa kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Pemkot Surabaya berani memaparkan masalah itu secara terbuka dan terang.