PPDI Jatim Siap Sinergi dengan DPD RI Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa
Kamis, 24 Februari 2022 - 14:38 WIB
loading...
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim di sela-sela kegiatan resesnya, Kamis (24/2/2022). Foto/Ist
A
A
A
SURABAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim di sela-sela kegiatan resesnya, Kamis (24/2/2022).
PPDI Jatim menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa.
Baca juga: Ketua DPD RI Dukung Kolaborasi Kemendagri-BRI Beri Perlindungan Hari Tua Perangkat Desa
Hadir pada kesempatan itu Ketua PPDI Jatim, Gatot Suyatman, Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko, Wakil Ketua IV PPDI Jatim Sali S dan Seksi Bidang Pendampingan Hukum PPDI Jatim Warseno.
Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko menjelaskan, ada beberapa aspirasi yang disampaikannya kepada LaNyalla. Pertama berkaitan dengan revisi UU Desa.
"Kedua mengenai status perangkat desa. Gaji perangkat desa itu kalau bisa diambil dari APBN," kata Soedjoko.
Dia sependapat dengan LaNyalla bahwa gaji perangkat desa bisa dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang bisa dialokasikan oleh Pemda.
"Kami sependapat dengan DPD RI bahwa gaji perangkat desa terdiri dari DAU yang bisa dari DAU Pemda," tutur dia.
Baca juga: Berharap BUMDes Maksimal, Ketua DPD RI Minta Motivasi Perangkat Desa Ditingkatkan
Mengenai unsur kewilayahan yang hilang dan menjadi konflik, Soedjoko berharap agar hal itu dapat dikembalikan statusnya. "Jadi, kami merasa siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI," ujarnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan persoalan perangkat desa memang menjadi konsentrasi lembaganya.
"Selain guru honorer, kami menaruh perhatian lebih pada perangkat desa," kata LaNyalla.
Senator asal Jatim itu mengucapkan terima kasih kepada PPDI Jatim yang siap berkolaborasi, bersinergi dan berjuang bersama-sama dengan DPD RI.
"Tentu ini menjadi semangat bagi kami untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkannya di tingkat nasional," terangnya.
LaNyalla menilai perangkat desa perlu diberikan kewenangan dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan dengan baik oleh negara.
"Perangkat desa merupakan unit terkecil dari negara ini. Tentu aspek kesejahteraan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan," ujar LaNyalla.
PPDI Jatim menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa.
Baca juga: Ketua DPD RI Dukung Kolaborasi Kemendagri-BRI Beri Perlindungan Hari Tua Perangkat Desa
Hadir pada kesempatan itu Ketua PPDI Jatim, Gatot Suyatman, Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko, Wakil Ketua IV PPDI Jatim Sali S dan Seksi Bidang Pendampingan Hukum PPDI Jatim Warseno.
Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko menjelaskan, ada beberapa aspirasi yang disampaikannya kepada LaNyalla. Pertama berkaitan dengan revisi UU Desa.
"Kedua mengenai status perangkat desa. Gaji perangkat desa itu kalau bisa diambil dari APBN," kata Soedjoko.
Dia sependapat dengan LaNyalla bahwa gaji perangkat desa bisa dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang bisa dialokasikan oleh Pemda.
"Kami sependapat dengan DPD RI bahwa gaji perangkat desa terdiri dari DAU yang bisa dari DAU Pemda," tutur dia.
Baca juga: Berharap BUMDes Maksimal, Ketua DPD RI Minta Motivasi Perangkat Desa Ditingkatkan
Mengenai unsur kewilayahan yang hilang dan menjadi konflik, Soedjoko berharap agar hal itu dapat dikembalikan statusnya. "Jadi, kami merasa siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI," ujarnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan persoalan perangkat desa memang menjadi konsentrasi lembaganya.
"Selain guru honorer, kami menaruh perhatian lebih pada perangkat desa," kata LaNyalla.
Senator asal Jatim itu mengucapkan terima kasih kepada PPDI Jatim yang siap berkolaborasi, bersinergi dan berjuang bersama-sama dengan DPD RI.
"Tentu ini menjadi semangat bagi kami untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkannya di tingkat nasional," terangnya.
LaNyalla menilai perangkat desa perlu diberikan kewenangan dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan dengan baik oleh negara.
"Perangkat desa merupakan unit terkecil dari negara ini. Tentu aspek kesejahteraan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan," ujar LaNyalla.
(shf)
Lihat Juga :
