PPDI Jatim Siap Sinergi dengan DPD RI Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa
loading...
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim di sela-sela kegiatan resesnya, Kamis (24/2/2022). Foto/Ist
A
A
A
SURABAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim di sela-sela kegiatan resesnya, Kamis (24/2/2022).
PPDI Jatim menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa.
Hadir pada kesempatan itu Ketua PPDI Jatim, Gatot Suyatman, Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko, Wakil Ketua IV PPDI Jatim Sali S dan Seksi Bidang Pendampingan Hukum PPDI Jatim Warseno.
Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko menjelaskan, ada beberapa aspirasi yang disampaikannya kepada LaNyalla. Pertama berkaitan dengan revisi UU Desa.
"Kedua mengenai status perangkat desa. Gaji perangkat desa itu kalau bisa diambil dari APBN," kata Soedjoko.
Dia sependapat dengan LaNyalla bahwa gaji perangkat desa bisa dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang bisa dialokasikan oleh Pemda.
"Kami sependapat dengan DPD RI bahwa gaji perangkat desa terdiri dari DAU yang bisa dari DAU Pemda," tutur dia.
Mengenai unsur kewilayahan yang hilang dan menjadi konflik, Soedjoko berharap agar hal itu dapat dikembalikan statusnya. "Jadi, kami merasa siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI," ujarnya.
PPDI Jatim menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa.
Hadir pada kesempatan itu Ketua PPDI Jatim, Gatot Suyatman, Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko, Wakil Ketua IV PPDI Jatim Sali S dan Seksi Bidang Pendampingan Hukum PPDI Jatim Warseno.
Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko menjelaskan, ada beberapa aspirasi yang disampaikannya kepada LaNyalla. Pertama berkaitan dengan revisi UU Desa.
"Kedua mengenai status perangkat desa. Gaji perangkat desa itu kalau bisa diambil dari APBN," kata Soedjoko.
Dia sependapat dengan LaNyalla bahwa gaji perangkat desa bisa dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang bisa dialokasikan oleh Pemda.
"Kami sependapat dengan DPD RI bahwa gaji perangkat desa terdiri dari DAU yang bisa dari DAU Pemda," tutur dia.
Mengenai unsur kewilayahan yang hilang dan menjadi konflik, Soedjoko berharap agar hal itu dapat dikembalikan statusnya. "Jadi, kami merasa siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI," ujarnya.
Explore More