Kasus Video Mahasiswi Mandi, Perguruan Tinggi Dinilai Belum Sadar Satgas PPKS
Rabu, 23 Februari 2022 - 19:18 WIB
loading...
Aktivis Perempuan Kabupaten Majalengka, Gayatri Sekar. Foto: Istimewa
A
A
A
MAJALENGKA - Terbongkarnya kasus video 5 mahasiswi Universitas Majalengka ( UNMA ) yang sedang mandi oleh rekannya memunculkan temuan baru.
Perguruan Tinggi (PT) di Kabupaten Majalengka diketahui belum memiliki kesadaran terkait perlindungan terhadap 'warga kampus,' dalam hal perlindungan dari kasus seksual.
Aktivis perempuan Kabupaten Majalengka, Gayatri Sekar menjelaskan, kasus video mandi itu, sudah selayaknya menjadi pembelajaran terkait pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
Baca juga: Video 5 Mahasiswi Mandi saat KKN Dijual di Medsos, ARM Dibekuk Polisi
Apalagi, pemerintah lewat Kemendikbud Ristek Telah mengamanatkan setiap PT untuk memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
“Dengan adanya kasus kemarin sudah saatnya semua kampus di Majalengka membentuk Satgas PPKS. Ini agar kampus bisa menciptakan ruang belajar yang aman bagi mahasiswa dan mahasiswinya," kata Gayatri.
Baca juga: Perekam Video Mahasiswi KKN Mandi Sudah Disanksi DO Pihak Kampus
Dia menegaskan, pembentukan Satgas PPKS itu adalah kebijakan dari Kemendikbud Ristek yang disahkan pada 31 Agustus 2021 lalu. Kebijakan itu tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021.
Namun, peraturan itu belum sepenuhnya dilakukan para pejabat di lingkungan PT di Kabupaten Majalengka.
“Padahal Mendikbud Ristek juga meminta, tahun ini semua kampus membentuk Satgas PPKS. Tapi kampus-kampus di Majalengka belum sadar tentang itu,” tegas dia.
Baca juga: Mahasiswa di Majalengka Rekam Teman KKN saat Mandi dan Menjual Videonya Rp 200.000
Sementara, kasus video mahasiswi mandi yang direkam oleh rekan sesama peserta KKN, sempat menghebohkan warga Majalengka.
Pasalnya, pelaku berinisial ARM itu sempat menjual video itu di salah satu website, dengan harga Rp200 ribu per video.
Perguruan Tinggi (PT) di Kabupaten Majalengka diketahui belum memiliki kesadaran terkait perlindungan terhadap 'warga kampus,' dalam hal perlindungan dari kasus seksual.
Aktivis perempuan Kabupaten Majalengka, Gayatri Sekar menjelaskan, kasus video mandi itu, sudah selayaknya menjadi pembelajaran terkait pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
Baca juga: Video 5 Mahasiswi Mandi saat KKN Dijual di Medsos, ARM Dibekuk Polisi
Apalagi, pemerintah lewat Kemendikbud Ristek Telah mengamanatkan setiap PT untuk memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
“Dengan adanya kasus kemarin sudah saatnya semua kampus di Majalengka membentuk Satgas PPKS. Ini agar kampus bisa menciptakan ruang belajar yang aman bagi mahasiswa dan mahasiswinya," kata Gayatri.
Baca juga: Perekam Video Mahasiswi KKN Mandi Sudah Disanksi DO Pihak Kampus
Dia menegaskan, pembentukan Satgas PPKS itu adalah kebijakan dari Kemendikbud Ristek yang disahkan pada 31 Agustus 2021 lalu. Kebijakan itu tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021.
Namun, peraturan itu belum sepenuhnya dilakukan para pejabat di lingkungan PT di Kabupaten Majalengka.
“Padahal Mendikbud Ristek juga meminta, tahun ini semua kampus membentuk Satgas PPKS. Tapi kampus-kampus di Majalengka belum sadar tentang itu,” tegas dia.
Baca juga: Mahasiswa di Majalengka Rekam Teman KKN saat Mandi dan Menjual Videonya Rp 200.000
Sementara, kasus video mahasiswi mandi yang direkam oleh rekan sesama peserta KKN, sempat menghebohkan warga Majalengka.
Pasalnya, pelaku berinisial ARM itu sempat menjual video itu di salah satu website, dengan harga Rp200 ribu per video.
(nic)
Lihat Juga :
