2 Terdakwa Penembakan Dituntut 6 Tahun Penjara, Begini Respons Keluarga Laskar FPI
Selasa, 22 Februari 2022 - 19:23 WIB
loading...
Eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI, Aziz Yanuar.Foto/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Keluarga Laskar FPI menyatakan tidak sepakat dengan seluruh proses persidangan terhadap dua terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella terkait kasus unlawful killing. Sehingga keluarga Laskar FPI yang menjadi korban penembakan pun tak sepakat dengan tuntutan 6 tahun penjara terhadap dua terdakwa.
Eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI, Aziz Yanuar menegaskan, tidak sepakat dengan seluruh proses sidang kasus penembakan Laskar FPI tersebut. Pihak FPI dan keluarga korban menginginkan kasus itu digelar di pengadilan hak asasi manusia (HAM).
"Seharusnya diselesaikan dengan peradilan HAM. Itu saja satu-satunya keinginan kami dan keluarga korban," kata Aziz lewat pesan singkat, Selasa (22/2/2022).
Lantaran sidang tak digelar di pengadilan HAM, Aziz mewakili keluarga korban tak sepakat atas digelarnya sidang tersebut. "Dengan sidangnya saja tidak sepakat. Tentu sluruh prosesnya tidak sepakat," kata Aziz Yanuar.
Menurut Aziz, seharusnya penegak hukum menyadari adanya beragam luka pada tubuh korban sebagaimana dakwaan JPU. Aziz menegaskan dakwaan JPU itu menjadi bukti nyata adanya pelanggaran HAM berat atas insiden itu.
Eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI, Aziz Yanuar menegaskan, tidak sepakat dengan seluruh proses sidang kasus penembakan Laskar FPI tersebut. Pihak FPI dan keluarga korban menginginkan kasus itu digelar di pengadilan hak asasi manusia (HAM).
"Seharusnya diselesaikan dengan peradilan HAM. Itu saja satu-satunya keinginan kami dan keluarga korban," kata Aziz lewat pesan singkat, Selasa (22/2/2022).
Lantaran sidang tak digelar di pengadilan HAM, Aziz mewakili keluarga korban tak sepakat atas digelarnya sidang tersebut. "Dengan sidangnya saja tidak sepakat. Tentu sluruh prosesnya tidak sepakat," kata Aziz Yanuar.
Menurut Aziz, seharusnya penegak hukum menyadari adanya beragam luka pada tubuh korban sebagaimana dakwaan JPU. Aziz menegaskan dakwaan JPU itu menjadi bukti nyata adanya pelanggaran HAM berat atas insiden itu.
Lihat Juga :
