Bupati Wajo Minta Kepala OPD Akomodir Hasil Musrembang
Selasa, 22 Februari 2022 - 15:39 WIB
loading...
Bupati Wajo, Amran Mahmud saat membuka Musrenbang Kecamatan Pammana, Selasa (22/2/2022). Foto: SINDOnews/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - Bupati Wajo , Amran Mahmud meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengakomodir usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
Hal tersebut disampaikan Amran saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Kecamatan Pammana tahun anggaran 2022, Selasa (22/2/2022).
Baca juga: Peringati HPSN, Pemkab Wajo Luncurkan 3 Program Dukung Wajo Mapaccing
"Saya meminta kepada kepala OPD agar betul-betul mengawal usulan masyarakat sesuai dengan tingkat prioritas. Meski kita pahami bahwa karena pandemi sehingga postur anggaran kita terbatas, tetapi saya minta agar dimaksimalkan," ujar Bupati .
Amran menyampaikan, apa yang menjadi usulan prioritas di tingkat kecamatan di musrenbang akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk dibahas bersama usulan kecamatan lain, sehingga bisa ditetapkan menjadi prioritas daerah.
Sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan Pammana, Bupati berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pengarahan. Hal ini agar perencanaan pembangunan bisa terarah, sekaligus selaras dengan program pemerintah daerah.
Baca juga: Buka Musrenbang, Bupati Wajo Paparkan Fokus Rencana Pembangunan 2023
"Kita ubah pola musrenbang sehingga bukan lagi seremonial yang ditonjolkan. Jadi, perwakilan masyarakat diberikan ruang untuk diskusi dan mengusulkan programnya ke OPD terkait. Nanti kita masuk memberikan pengarahan di akhir ataupun di awal acara. Jadi, waktu masyarakat tidak terbuang untuk menunggu pembukaan," katanya.
Orang nomor satu di Bumi Lamadukelleng itu menjelaskan, penggunaan anggaran daerah harus sesuai regulasi yang ada. Sebab, segala sesuatu yang menggunakan anggaran daerah harus melalui proses perencanaan dan tahap lainnya.
Baca juga: Tahun 2022, KIA di Kecamatan Tempe Ditarget Bisa 100 Persen
Bahkan program yang telah direncanakan bisa saja berubah, seperti pada kasus pandemi Covid-19 sejak 2020 sampai sekarang, banyak program yang harus ditunda karena anggarannya dialihkan.
"Tidak ada lagi istilah karena kedekatan dengan Bupati dan Wakil Bupati sehingga bisa langsung mengusulkan program tanpa melalui musrenbang. Semua sekarang harus melalui musrenbang," tegasnya.
Hal tersebut disampaikan Amran saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Kecamatan Pammana tahun anggaran 2022, Selasa (22/2/2022).
Baca juga: Peringati HPSN, Pemkab Wajo Luncurkan 3 Program Dukung Wajo Mapaccing
"Saya meminta kepada kepala OPD agar betul-betul mengawal usulan masyarakat sesuai dengan tingkat prioritas. Meski kita pahami bahwa karena pandemi sehingga postur anggaran kita terbatas, tetapi saya minta agar dimaksimalkan," ujar Bupati .
Amran menyampaikan, apa yang menjadi usulan prioritas di tingkat kecamatan di musrenbang akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk dibahas bersama usulan kecamatan lain, sehingga bisa ditetapkan menjadi prioritas daerah.
Sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan Pammana, Bupati berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pengarahan. Hal ini agar perencanaan pembangunan bisa terarah, sekaligus selaras dengan program pemerintah daerah.
Baca juga: Buka Musrenbang, Bupati Wajo Paparkan Fokus Rencana Pembangunan 2023
"Kita ubah pola musrenbang sehingga bukan lagi seremonial yang ditonjolkan. Jadi, perwakilan masyarakat diberikan ruang untuk diskusi dan mengusulkan programnya ke OPD terkait. Nanti kita masuk memberikan pengarahan di akhir ataupun di awal acara. Jadi, waktu masyarakat tidak terbuang untuk menunggu pembukaan," katanya.
Orang nomor satu di Bumi Lamadukelleng itu menjelaskan, penggunaan anggaran daerah harus sesuai regulasi yang ada. Sebab, segala sesuatu yang menggunakan anggaran daerah harus melalui proses perencanaan dan tahap lainnya.
Baca juga: Tahun 2022, KIA di Kecamatan Tempe Ditarget Bisa 100 Persen
Bahkan program yang telah direncanakan bisa saja berubah, seperti pada kasus pandemi Covid-19 sejak 2020 sampai sekarang, banyak program yang harus ditunda karena anggarannya dialihkan.
"Tidak ada lagi istilah karena kedekatan dengan Bupati dan Wakil Bupati sehingga bisa langsung mengusulkan program tanpa melalui musrenbang. Semua sekarang harus melalui musrenbang," tegasnya.
(luq)
Lihat Juga :
