Januari 2022, Realisasi APBN Bosowa Tembus Rp57,11 Miliar
loading...
Kepala KPPN Watampone Rintok Juhirman memberikan arahan saat Bimtek Laporan Keuangan Desa, beberapa waktu lalu. Foto: SINDOnews/Justang Muhammad
A
A
A
WATAMPONE - KPPN Watampone mencatat realisasi belanja APBN di wilayah kerjanya meliputi Bone, Soppeng dan Wajo alias Bosowa mencapai Rp57,11 miliar pada Januari 2022 atau 2,26% dari total pagu Rp2,52 triliun. Data tersebut merujuk Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN, Watampone Rintok Juhirman, mengungkapkan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sedikit mengalami penurunan persentase sebesar 0,33% dari realisasi Januari tahun 2021 sebesar Rp60,55 miliar atau 2,59% dari total pagu sebesar Rp2,34 triliun.
Baca Juga: Anggaran Disdik Makassar Tahun Depan Tembus Rp1 Triliun
"Dimana realisasi tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat tahun 2022 sebesar Rp57,11 miliar atau 4,31% dari pagu sebesar Rp1,32 triliun untuk kantor vertikal di daerah," kata dia, kepada SINDOnews, Selasa (1/2/2022).
Rintok menambahkan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) belum terdapat realisasi dari total pagu tahun 2022 sebesar Rp1,20 triliun. "Berbeda dengan tahun lalu, Dana Desa pada bulan Januari 2022 tidak terdapat realisasi disebabkan belum ada Desa yang memenuhi persyaratan penyaluran," ungkapnya.
Selain itu, pada tahun 2022 ini terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp203,12 miliar untuk pemerintah daerah lingkup Bosowa, yang disalurkan oleh KPPN Watampone guna keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
Secara lebih rinci, realisasi Januari 2022 belanja APBN di Bosowa terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp57,11 miliar atau 4,31% dari pagu sebesar Rp972,27 miliar. Adapun realisasi Belanja Barang bulan Januari 2022 sebesar Rp6,73 miliar atau 2,15% dari total pagu sebesar Rp313,72 miliar. Sementara itu, realisasi Belanja Modal sebesar Rp134,92 juta atau 0,46% dari total pagu sebesar Rp29,33 miliar.
Belanja Sosial untuk bulan Januari 2022 merupakan satu-satunya dari belanja Pemerintah Pusat yang belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp8,19 miliar.
Rintok berharap melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Watampone diharapkan dapat bermanfaat guna pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.
Kepala KPPN, Watampone Rintok Juhirman, mengungkapkan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sedikit mengalami penurunan persentase sebesar 0,33% dari realisasi Januari tahun 2021 sebesar Rp60,55 miliar atau 2,59% dari total pagu sebesar Rp2,34 triliun.
Baca Juga: Anggaran Disdik Makassar Tahun Depan Tembus Rp1 Triliun
"Dimana realisasi tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat tahun 2022 sebesar Rp57,11 miliar atau 4,31% dari pagu sebesar Rp1,32 triliun untuk kantor vertikal di daerah," kata dia, kepada SINDOnews, Selasa (1/2/2022).
Rintok menambahkan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) belum terdapat realisasi dari total pagu tahun 2022 sebesar Rp1,20 triliun. "Berbeda dengan tahun lalu, Dana Desa pada bulan Januari 2022 tidak terdapat realisasi disebabkan belum ada Desa yang memenuhi persyaratan penyaluran," ungkapnya.
Selain itu, pada tahun 2022 ini terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp203,12 miliar untuk pemerintah daerah lingkup Bosowa, yang disalurkan oleh KPPN Watampone guna keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
Secara lebih rinci, realisasi Januari 2022 belanja APBN di Bosowa terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp57,11 miliar atau 4,31% dari pagu sebesar Rp972,27 miliar. Adapun realisasi Belanja Barang bulan Januari 2022 sebesar Rp6,73 miliar atau 2,15% dari total pagu sebesar Rp313,72 miliar. Sementara itu, realisasi Belanja Modal sebesar Rp134,92 juta atau 0,46% dari total pagu sebesar Rp29,33 miliar.
Belanja Sosial untuk bulan Januari 2022 merupakan satu-satunya dari belanja Pemerintah Pusat yang belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp8,19 miliar.
Rintok berharap melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Watampone diharapkan dapat bermanfaat guna pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.
(tri)
Explore More