Visi Poros Maritim Jokowi Bantu Kurangi Kesenjangan Ekonomi di Pulau Morotai

TERNATE - Visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia membuat pemerintah daerah terbantu dalam membangkitkan ekonomi. Di antaranya di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku. Infrastruktur pelabuhan yang dibangun membuat ekonomi masyarakat menggeliat, sehingga perekonomian semakin meningkat.

Hal itu diakui Kepala Bappeda Kabupaten Pulau Morotai, Thamrin Fabanyo. Ia mengatakan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan langkah yang sangat tepat. Lantaran Indonesia memiliki potensi kekayaan lautan yang melimpah.



Dia menambahkan, kebijakan maritim Presiden Jokowi yang diturunkan dalam Program Tol Laut menjadi jawaban dari persoalan daerah selama ini. Sebab kehadiran program tersebut terbukti membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari.

"Pertama dari regulasinya terutama dari pemerintah pusat untuk membackup dalam rangka mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata Thamrin di Ternate, dikutip Minggu (30/1/2022).

Lebih lanjut dia berharap dengan terus menggencarkan pemanfaatan perjalanan kapal di lautan sebagai salah satu pilar poros maritim akan dapat mempermudah distribusi barang hingga ke pelosok nusantara. Dengan begitu imbasnya dapat memeratakan harga seluruh wilayah Indonesia.

"Saya kira ini hal yang sangat positif dan strategis dalam rangka pengimbangan kabupaten atau kota terutama di wilayah timur Indonesia," tambah Thamrin.


Dia menuturkan di Kabupaten Morotai terdapat dua kapal-kapal yang tersedian melakukan perlayaran rutin mendukung program kelautan Presiden Jokowi. Sampai saat ini kapal tersebut selalu disiapkan untuk melakukan proses distribusi berbagai barang.

"Nah kehadiran ini sangat berpengaruh sekali terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai," ujar Thamrin.



Poros Maritim Dunia memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur. Melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengawal kepentingan dan keamanan maritim.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia Presiden Jokowi telah menyiapkan 5 pilar kebijakan utama.

Kelimanya meliputi memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab, serta memproyeksikan kepentingan nasional melalui leadership Indonesia di dunia internasional.