Dewan Minta PLN Lebih Transparan Soal Keluhan Kenaikan Tagihan

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar , meminta PLN lebih transparan terkait tarif listrik masyarakat yang belakangan sempat ramai diributkan karena dianggap mengalami kenaikan tagihan.

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah dewan di ruang komisi D, dewan meminta PLN bisa lebih transparan ke masyarakat dengan lebih memasifkan sosialisasi. Pasalnya hingga saat ini sikap yang dianggap tak transparan tersebut justru yang kerap membuat gejolak di masyarakat.



"Ini menjadi buah bibir menjadi viral di mana kalau PLN ini tagihan ke masyarakat semakin banyak. Ada keterbatasan akses, susah dapat informasi padahal mereka butuh kejelasan," ujar Anggota Komisi D Bidang Kesra Irwan Djafar.

Legislator Nasdem ini mengatakan, bahwa kalaupun telah terkonfirmasi tidak ada kenaikan seharusnya PLN bisa bertindak cepat untuk memberikan pemahaman ke masyarakat, apalagi di tengah situasi saat ini, psikologi masyarakat sangat mudah terganggu alias sensitif.

PLN melalui RDP tersebut diketahui telah mengkonfirmasi tidak adanya kenaikan tarif, lonjakan yang terjadi ditengarai akibat penggunaan yang meningkat.

Tarif yang meningkat itu merupakan kalkulasi dari dua bulan sebelumnya yaitu pada April dan Mei dimana pihak PLN menggunakan sistem taksasi.

Kenaikan ditengarai akibat adanya kenaikan penggunaan yang sedikit tiap bulannya, alhasil ketika diakumulasi secara keseluruhan justru terlihat membengkak.



Meski menekankan tidak ada kenaikan tarif, Irwan menjelaskan bahwa semestinya PLN bisa melihat hal ini berpotensi dapat bergejolak di masyarakat sehingga penting seefisien mungkin informasi seperti ini dapat sampai ke mereka agar rasa penasaran mereka dapat terjawab.

"Perlu ada tranparansi untuk masyarakat mengadu, perlu ada respon cepat, dengan komunikasi kita bisa berikan edukasi ke masyarakat," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Nurhaldin yang sempat menghadiri RDP, tersebut juga menjelaskan pentingnya pemberian informasi yang cepat ke masyarakat, apalagi PLN memiliki metode sendiri dalam melakukan kalkulasi.

"Jadi kita minta kalau memang tidak ada kenaikan PLN lakukan demonstrasi penghitungannya ke masyarakat biar masyarakat tahu," katanya.

Sementara itu PLN Sulselbar menjelaskan, bahwa upaya ini telah dilakukan oleh pihaknya, dia mengkui memang ada beban yang terjadi pada Call Centre 123 yang disediakan pihaknya namun hal ini telah diantisipasi dengan membuka sejumlah posko aduan di beberapa tempat.

Tercatat sebanyak 2.200 aduan yang telah masuk ke pihaknya, sebagian dari mereka dianggap bisa menerima setelah diberikan penjelasan, sisanya yang merasa keberatan diberi keringanan dengan pembayaran cicilan selama tiga bulan.

"Disiapkan posko pengaduan mulai tiga hari ini, cukup banyak yang mengadu terhadap masalah ini sampai tanggal 9 ada 2200 pelanggan yang dilayani," ujar Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan UIW Sulselbar Sudirman.