Fantastis! Biaya Perjalanan Dinas di Lingkup Aceh Capai Rp 433 Miliar
Jum'at, 14 Januari 2022 - 02:25 WIB
loading...
Tampak salah satu pejabat lingkup Pemerintah Aceh saat melakukan perjalanan dinas. Foto: Istimewa
A
A
A
BANDA ACEH - Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat bahwa Aceh yang merupakan provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai provinsi termiskin di Sumatera .
Hingga kini, Aceh juga masih dilanda pandemi COVID-19 . Namun, biaya belanja perjalanan dinas Pemerintah Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 tercatat sebesar Rp 433 miliar atau 2,6 persen dari total APBA 2022.
Baca juga: Rem Blong, Truk Pikap Dipenuhi Belasan Emak-emak Terbalik di Pidie Jaya Aceh
Hal tersebut terungkap berdasarkan dokumen evaluasi Kemendagri terhadap APBA 2022, belanja perjalanan dinas dalam negeri mencapai Rp 414 miliar atau 2,56% dari APBA 2022, dan untuk luar negeri biaya perjalanan dinas tercatat Rp 19,7 miliar.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa belanja dinas biasa mencapai Rp370 miliar, belanja perjalanan dinas tetap sebanyak Rp 45,4 juta, belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 31,8 miliar, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp 11,1 miliar dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebanyak Rp 61 juta.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta Pemerintah Aceh agar anggaran tersebut dirasionalkan dalam artian harus digunakan sesuai kebutuhan.
Baca juga: Minta Bantuan Istri pada Acara Kedinasan Melantik Pejabat, Bupati Simalungun Dinilai Keliru
Sementara, Angkatan Pemuda Peduli Aceh (APPA), melalui Sulthan Alfaraby, CPS., CHG.Sch., mengatakan bahwa Kemendagri harus mengevaluasi secara berkala efektivitas dan kepatutan penggunan biaya perjalanan dinas tersebut.
"Kami hari ini bersuara di media untuk meminta kepada Kemendagri untuk melakukan pemantauan, evaluasi, kepatutan atau kewajaran penggunaan anggaran Pemerintah Aceh. Karena di tengah kondisi saat ini masyarakat akan menyorot anggaran itu. Jangan sampai digunakan untuk foya-foya", ujarnya, Kamis (13/01/2022).
Beliau khawatir, jika nantinya anggaran tersebut akan menjadi bulan-bulanan masyarakat, dikarenakan ada banyak masyarakat Aceh yang perlu dibantu di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit ini.
Baca juga: Geger! Petani Keramba di Lhokseumawe Ajukan Suntik Mati ke Pengadilan
"Aceh hari ini sedang kena musibah. Baik bencana alam, maupun bencana biologis seperti virus corona yang belum berakhir. Harusnya anggaran yang tidak perlu, semestinya dipotong dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Ingat, Aceh masih jadi provinsi miskin, saya minta elitnya jangan foya-foya", tegasnya
Alfaraby juga akan mengawal Pemerintahan Aceh sepanjang 2022 dengan menurunkan sejumlah tim khusus di lapangan.
"Kita ada tim khusus. Gunanya untuk mengawasi dan melaporkan kondisi di lapangan. Jika ada masalah, kita akan suarakan sampai Pak Jokowi dengar bahwa Aceh hari ini butuh perhatian dan kesejahteraan pemimpin", tandas dia.
Hingga kini, Aceh juga masih dilanda pandemi COVID-19 . Namun, biaya belanja perjalanan dinas Pemerintah Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 tercatat sebesar Rp 433 miliar atau 2,6 persen dari total APBA 2022.
Baca juga: Rem Blong, Truk Pikap Dipenuhi Belasan Emak-emak Terbalik di Pidie Jaya Aceh
Hal tersebut terungkap berdasarkan dokumen evaluasi Kemendagri terhadap APBA 2022, belanja perjalanan dinas dalam negeri mencapai Rp 414 miliar atau 2,56% dari APBA 2022, dan untuk luar negeri biaya perjalanan dinas tercatat Rp 19,7 miliar.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa belanja dinas biasa mencapai Rp370 miliar, belanja perjalanan dinas tetap sebanyak Rp 45,4 juta, belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 31,8 miliar, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp 11,1 miliar dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebanyak Rp 61 juta.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta Pemerintah Aceh agar anggaran tersebut dirasionalkan dalam artian harus digunakan sesuai kebutuhan.
Baca juga: Minta Bantuan Istri pada Acara Kedinasan Melantik Pejabat, Bupati Simalungun Dinilai Keliru
Sementara, Angkatan Pemuda Peduli Aceh (APPA), melalui Sulthan Alfaraby, CPS., CHG.Sch., mengatakan bahwa Kemendagri harus mengevaluasi secara berkala efektivitas dan kepatutan penggunan biaya perjalanan dinas tersebut.
"Kami hari ini bersuara di media untuk meminta kepada Kemendagri untuk melakukan pemantauan, evaluasi, kepatutan atau kewajaran penggunaan anggaran Pemerintah Aceh. Karena di tengah kondisi saat ini masyarakat akan menyorot anggaran itu. Jangan sampai digunakan untuk foya-foya", ujarnya, Kamis (13/01/2022).
Beliau khawatir, jika nantinya anggaran tersebut akan menjadi bulan-bulanan masyarakat, dikarenakan ada banyak masyarakat Aceh yang perlu dibantu di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit ini.
Baca juga: Geger! Petani Keramba di Lhokseumawe Ajukan Suntik Mati ke Pengadilan
"Aceh hari ini sedang kena musibah. Baik bencana alam, maupun bencana biologis seperti virus corona yang belum berakhir. Harusnya anggaran yang tidak perlu, semestinya dipotong dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Ingat, Aceh masih jadi provinsi miskin, saya minta elitnya jangan foya-foya", tegasnya
Alfaraby juga akan mengawal Pemerintahan Aceh sepanjang 2022 dengan menurunkan sejumlah tim khusus di lapangan.
"Kita ada tim khusus. Gunanya untuk mengawasi dan melaporkan kondisi di lapangan. Jika ada masalah, kita akan suarakan sampai Pak Jokowi dengar bahwa Aceh hari ini butuh perhatian dan kesejahteraan pemimpin", tandas dia.
(nic)
Lihat Juga :
