2 Oknum Polisi Penganiaya Wartawan di Surabaya Divonis 10 Bulan Penjara
Kamis, 13 Januari 2022 - 00:22 WIB
loading...
Ilustrasi sidang. Foto: Istimewa/SINDOnews
A
A
A
SURABAYA - Dua oknum polisi pelaku penganiayaan wartawan Nurhadi, yakni Bripka Purwanto dan Brigpol Muhammad Firman Subakhi, divonis 10 bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana pers sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
“Mengadili menyatakan terdakwa Firman dan Purwanto terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pers secara bersama sebagaimana dakwaan pertama," kata Ketua Majelis Hakim Muhamad Basir di PN Surabaya, Rabu (12/1/2022).
Baca juga: Peringati World Press Freedom Day, FJK: Stop Kekerasan terhadap Jurnalis
Selain pidana, dua terdakwa juga dijatuhi denda restitusi atau ganti rugi kepada korban Nurhadi sebesar Rp13.813.000. Adapun pertimbangan yang memberatkan, kedua terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
Sedangkan pertimbangan meringankan, kedua terdakwa dianggap sopan dan belum pernah dihukum. Atas vonis ini, ketua majelis hakim memberi waktu dua minggu kepada kedua polisi itu untuk banding atau menerima putusan.
Penasehat hukum kedua terdakwa, Joko Cahyono mengatakan, akan menyatakan pikir-pikir. Namun pihaknya berencana banding terhadap putusan hakim. Sebab vonis 10 bulan penjara dinilai tidak ringan.
Baca: Wartawan Surabaya Unjuk Rasa, Desak Polisi Usut Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi
"Besar kemungkinan kami banding. Putusan 10 bulan tidak ringan untuk orang yang berprofesi," kata Joko usai sidang.
Sebelumnya, JPU Winarko menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan membayar restitusi kepada korban dan saksi.
Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa telah melanggar Pasal 4 ayat (2) tentang penyensoran, pelarangan dan pembredelan penyiaran, serta ayat (3) tentang penghalang-halangan penyebarluasan gagasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.
Baca: IJTI Aceh Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis di Lampung Utara
Perkara ini bermula ketika jurnalis Nurhadi melakukan liputan terkait Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji dalam kasus suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nurhadi dituduh masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak Angin di Gedung Graha Samudra Bumimoro (GSB), di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Surabaya, pada Sabtu 27 Maret 2021 malam.
Meski sudah menyampaikan statusnya sebagai wartawan, para pengawal Angin diduga tetap memberikan perlakukan yang mengarah pada penganiayaan. Sejumlah pihak pun mendesak polisi mengusut tuntas kekerasan tersebut.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana pers sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
“Mengadili menyatakan terdakwa Firman dan Purwanto terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pers secara bersama sebagaimana dakwaan pertama," kata Ketua Majelis Hakim Muhamad Basir di PN Surabaya, Rabu (12/1/2022).
Baca juga: Peringati World Press Freedom Day, FJK: Stop Kekerasan terhadap Jurnalis
Selain pidana, dua terdakwa juga dijatuhi denda restitusi atau ganti rugi kepada korban Nurhadi sebesar Rp13.813.000. Adapun pertimbangan yang memberatkan, kedua terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
Sedangkan pertimbangan meringankan, kedua terdakwa dianggap sopan dan belum pernah dihukum. Atas vonis ini, ketua majelis hakim memberi waktu dua minggu kepada kedua polisi itu untuk banding atau menerima putusan.
Penasehat hukum kedua terdakwa, Joko Cahyono mengatakan, akan menyatakan pikir-pikir. Namun pihaknya berencana banding terhadap putusan hakim. Sebab vonis 10 bulan penjara dinilai tidak ringan.
Baca: Wartawan Surabaya Unjuk Rasa, Desak Polisi Usut Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi
"Besar kemungkinan kami banding. Putusan 10 bulan tidak ringan untuk orang yang berprofesi," kata Joko usai sidang.
Sebelumnya, JPU Winarko menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan membayar restitusi kepada korban dan saksi.
Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa telah melanggar Pasal 4 ayat (2) tentang penyensoran, pelarangan dan pembredelan penyiaran, serta ayat (3) tentang penghalang-halangan penyebarluasan gagasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.
Baca: IJTI Aceh Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis di Lampung Utara
Perkara ini bermula ketika jurnalis Nurhadi melakukan liputan terkait Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji dalam kasus suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nurhadi dituduh masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak Angin di Gedung Graha Samudra Bumimoro (GSB), di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Surabaya, pada Sabtu 27 Maret 2021 malam.
Meski sudah menyampaikan statusnya sebagai wartawan, para pengawal Angin diduga tetap memberikan perlakukan yang mengarah pada penganiayaan. Sejumlah pihak pun mendesak polisi mengusut tuntas kekerasan tersebut.
(hsk)
Lihat Juga :
