Masih Ada Oknum Bermain di Lapas, Kemenhumham: Akan Diberhentikan

BANDUNG - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenhumham ) Jabar berkomitmen untuk meningkatkan kinerja lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan memberikan sanksi bagi oknum yang masih bermain. Sanksi bisa dalam bentuk pemberhentian dari pekerjaan atau jabatannya.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar Sudjonggo pada Deklarasi Janji Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Kantor Kemenhumham Jabar, Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung, Rabu (12/1/2022).

"Kami akan berkomitmen melakukan peningkatan integritas secara individu atau di semua UPT kami seperti lapas, rutan, imigrasi, dan lainnya. Kami akan turun ke semua UPT," jelas dia.



Salah satu yang akan menjadi fokus pembenahan adalah lapas di Jawa Barat. Dia mengakui, selama ini masih ada oknum lapas yang bermain. Pihaknya tidak lagi mentolerir terjadinya pelanggaran birokrasi atau bermain dengan hukum. "Kita tidak lagi main-main dengan itu (oknum). Nanti kalau masih akan kami sanksi, kalau perlu sampai pemberhentian," tegas dia.

Tak hanya di lapas atau rutan, pihaknya juga tak main-main dengan berbagai perilaku oknum yang mencoreng nama baik UPT. "Tantangan yang akan kami hadapi cukup banyak. Selalu ada saja modus operandinya. Tapi kami akan hadapi, " katanya.

Untuk mendorong terciptanya integrasi di lingkungan Kemenhumham, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Polisi, Kejaksaan, dan lainnya.

Semetara itu, Kegiatan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 diikuti oleh 51 Unit Pelaksana Teknis dan seluruh ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Deklarasi Janji Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat meliputi penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas.

Komitmen bersama meliputi Komitmen Janji Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.