KH Miftachul Akhyar Siap Mundur dari Ketua Umum MUI
Sabtu, 08 Januari 2022 - 15:39 WIB
loading...
Rais Aam PBNU KH Maftachul Akhyar (kanan) menerima lukisan dari Ketua MUI Gresik, H Mansoer Shodik saat Haloqoh Ulama dan Umara di Masjid Agung Gresik, Sabtu (8/1/2021). Foto/SINDOnews/Ashadi Iksan
A
A
A
GRESIK - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar siap meletakkan jabatan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), meski rangkap jabatan tidak dilarang dalam AD/ART NU.
"Saya siap mundur. Kalau sekarang disuruh mundur, jangankan MUI diminta, Rais Aam pun saya serahkan. Saya tidak ada kepentingan," ujarnya saat hadir di acara Halaqah Ulama dan Umara MUI Gresik, Sabtu (8/1/2022).
Baca juga: Polemik Rangkap Jabatan Kiai Miftachul Akhyar, Ini Sikap Wapres Ma'ruf Amin
Kebijakan rangkap jabatan berlaku sejak zaman KH Sahal Mahfudz dan KH Ma'ruf Amin. Keduanya, juga rangkap jabatan sebagai Rais Aam PBNU sekaligus ketua umum MUI.
Diakui, dirinya menerima sebagai ketua umum MUI setelah dirayu hampir selama dua tahun. Bahkan ditolak berkali-kali.
"Saya tolak, saya katakan tidak. Tapi, setelah kira-kira satu tahun lebih, ada utusan PBNU menyampaikan salam dari Panglima TNI dan Kapolri, waktu itu dijabat Pak Hadi dan Pak Tito. Saya tanya, apa kirim salamnya? Dijawab, nagih janji. Saya bilang, saya janji apa," ungkapnya.
Waktu itu, Kiai Miftach memilih tetap diam saja. Dia tidak bilang mengiyakan juga tidak menyatakan menolak. "Saya menjadi pendengar yang baik," ujarnya.
Baca juga: Ini Alasan Anwar Abbas Minta NU Perbolehkan KH. Miftachul Akhyar Tetap Jadi Ketum MUI
Dia menambahkan, ketika menerima amanah sebagai ketua umum MUI itupun semua susunan kepengurusan sudah terisi. Mulai pengurus harian hingga dewan pertimbangan. Tinggal satu yang belum, yakni wakil sekretaris.
"Hanya satu yang sempat saya mengisikan (memilihkan). Saya tidak banyak mengenal pengurus sebelumnya yang dipilih itu siapa, masuk sudah diisi," ujarnya.
Namun, dia sempat berbicara dengan KH Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI sebelumnya untuk memasukkan beberapa nama sebagai pengurus. Akhirnya, usulan itu diterima.
"Itulah ceritanya. Kalau sekarang disuruh mundur, mundur. Saya tidak ada kepentingan. Kepada AHWA saya sampaikan, samikna wa athokna. NU diminta pun saya serahkan. Inilah yang ada, maka mohon doanya semua itu berjalan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, dalam muktamar ke-34 di Lampung pada 23-24 Desember 2021 lalu, KH Miftachul Akhyar kembali dipilih ahlul halli wal aqdi (AHWA) sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026.
Namun, salah satu catatan dalam musyawarah sembilan kiai sepuh itu adalah KH Miftachul Akhyar tidak rangkap jabatan di organisasi lain, yakni sebagai ketua umum MUI.
Setelah Muktamar di Lampung selesai, banyak pengurus NU dan MUI meminta agar KH Miftachul Akhyar tidak mundur atau tetap menjabat sebagai ketua umum MUI. Termasuk dari Jawa Timur.
"Saya siap mundur. Kalau sekarang disuruh mundur, jangankan MUI diminta, Rais Aam pun saya serahkan. Saya tidak ada kepentingan," ujarnya saat hadir di acara Halaqah Ulama dan Umara MUI Gresik, Sabtu (8/1/2022).
Baca juga: Polemik Rangkap Jabatan Kiai Miftachul Akhyar, Ini Sikap Wapres Ma'ruf Amin
Kebijakan rangkap jabatan berlaku sejak zaman KH Sahal Mahfudz dan KH Ma'ruf Amin. Keduanya, juga rangkap jabatan sebagai Rais Aam PBNU sekaligus ketua umum MUI.
Diakui, dirinya menerima sebagai ketua umum MUI setelah dirayu hampir selama dua tahun. Bahkan ditolak berkali-kali.
"Saya tolak, saya katakan tidak. Tapi, setelah kira-kira satu tahun lebih, ada utusan PBNU menyampaikan salam dari Panglima TNI dan Kapolri, waktu itu dijabat Pak Hadi dan Pak Tito. Saya tanya, apa kirim salamnya? Dijawab, nagih janji. Saya bilang, saya janji apa," ungkapnya.
Waktu itu, Kiai Miftach memilih tetap diam saja. Dia tidak bilang mengiyakan juga tidak menyatakan menolak. "Saya menjadi pendengar yang baik," ujarnya.
Baca juga: Ini Alasan Anwar Abbas Minta NU Perbolehkan KH. Miftachul Akhyar Tetap Jadi Ketum MUI
Dia menambahkan, ketika menerima amanah sebagai ketua umum MUI itupun semua susunan kepengurusan sudah terisi. Mulai pengurus harian hingga dewan pertimbangan. Tinggal satu yang belum, yakni wakil sekretaris.
"Hanya satu yang sempat saya mengisikan (memilihkan). Saya tidak banyak mengenal pengurus sebelumnya yang dipilih itu siapa, masuk sudah diisi," ujarnya.
Namun, dia sempat berbicara dengan KH Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI sebelumnya untuk memasukkan beberapa nama sebagai pengurus. Akhirnya, usulan itu diterima.
"Itulah ceritanya. Kalau sekarang disuruh mundur, mundur. Saya tidak ada kepentingan. Kepada AHWA saya sampaikan, samikna wa athokna. NU diminta pun saya serahkan. Inilah yang ada, maka mohon doanya semua itu berjalan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, dalam muktamar ke-34 di Lampung pada 23-24 Desember 2021 lalu, KH Miftachul Akhyar kembali dipilih ahlul halli wal aqdi (AHWA) sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026.
Namun, salah satu catatan dalam musyawarah sembilan kiai sepuh itu adalah KH Miftachul Akhyar tidak rangkap jabatan di organisasi lain, yakni sebagai ketua umum MUI.
Setelah Muktamar di Lampung selesai, banyak pengurus NU dan MUI meminta agar KH Miftachul Akhyar tidak mundur atau tetap menjabat sebagai ketua umum MUI. Termasuk dari Jawa Timur.
(shf)
Lihat Juga :
