Jatim Provinsi Terbanyak PPKM Level 1 se-Jawa Bali, Masyarakat Diminta Tetap Disiplin Prokes

SURABAYA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 COVID-19 di Jawa dan Bali.

Untuk Jawa Timur (Jatim) saat ini yang masuk dalam kategori level 1 terdapat sebanyak 18 kabupaten/kota. Diantaranya, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bojonegoro.

Baca juga: Hunian Sementara Korban Erupsi Gunung Semeru Dibangun, Tahap Pertama 1.500 Unit

Sedangkan untuk level 2 sebanyak 16 kabupaten/kota antara lain Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Kemudian yang menerapkan level 3 sebanyak 4 kabupaten/kota. Antara lain Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Bangkalan.

Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat untuk tidak abai pada penerapan protokol kesehatan (prokes). Serta tentunya juga mempercepat vaksinasi. "Meski banyak yang masuk dalam kategori PPKM Level 1, kita tetap tidak boleh lengah. Disiplin prokes harus tetap dilakukan," ungkap Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (5/1/2022).

Selain menerapkan prokes ketat dan mempercepat vaksinasi, Khofifah juga mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitasnya. Utamanya, dengan terkonfirmasinya varian Omicron yang ada di Jatim. Untuk itu, dirinya juga meminta masyarakat untuk tidak panik dan tetap memastikan situasi kondusif. "Penularannya memang tidak bisa dihindari. Sehingga saya minta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi mobilitas," katanya.

Baca juga: Komplotan Begal Sadis 23 TKP Diringkus Polrestabes Surabaya, 2 Masih di Bawah Umur

Ketua Umum PP Muslimat NU itu juga mengharapkan masyarakat bisa menjadi agen-agen persuasif yang bisa mengajak masyarakat sekitarnya untuk segera mendapatkan dosis vaksinnya."Saya mohon untuk masyarakat yang belum mendapatkan dosis vaksinnya, bisa segera datang ke fasilitas layanan kesehatan terdekat," tutur Khofifah.

Khofifah menegaskan, meski COVID-19 di Jatim relatif terkendali, dirinya meminta masyarakat untuk tidak melakukan euforia. Untuk tenaga kesehatan yang brrtugas di lapangan, Khofifah juga mengatakan untuk memperkuat pelaksanaan 3T (testing, tracing dan treatment).

"Intervensi khusus 3T ini harus di lanjutkan dan harus dipastikan memenuhi target yang ditentukan. Testing dilakukan dengan target positivity rate <5 persen. Tracing harus 15 orang kontak erat, dan perawatan (treatment) dilakukan dengan intensif jika memang diperlukan," jelasnya detil.



Menurutnya, pelaksanaan PPKM Mikro merupakan kunci keberhasilan pengendalian situasi COVID-19 di Jatim. Sehingga, penerapan pembatasan ini harus dilakukan secara ketat.

"Kita sudah membentuk tim seperti dulu saat gelombang kedua (varian delta). Pemulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) pun diawasi ketat. Untuk yang di wilayah Kelurahan, RT dan RW mohon untuk menegakkan kembali PPKM Mikro di wilayahnya," imbuhnya