Tangani Pandemi Covid-19, Kinerja Kepala Daerah Jadi Panggung Politik

JAKARTA - Dalam menangani pandemi Covid-19, kinerja sejumlah kepala daerah mendapat penilaian positif dari publik. Sehingga mereka dinilai layak masuk ke dalam deretan bakal calon presiden atau wakil presiden yang akan bersaing pada Pemilu 2024.

Kepala daerah ini dinilai mampu menunjukkan kerja yang serius di masa pandemi melalui program-program dan kebijakan yang dibuatnya. Kemampuan para kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan di masa krisis, termasuk kesigapan mereka turun langsung ke lapangan, dinilai mampu mencuri perhatian dan simpati publik.

Meski sejatinya para kepala daerah melakukan kerja-kerja kemanusiaan, namun di saat yang sama mereka juga mendapatkan efek politik, yakni kenaikan tingkat elektabilitas. (Baca juga : Bupati Taput Harapkan Warga Menerima Kehadiran Pasien Covid-19 yang Sudah Sembuh )

Kepala daerah yang mampu mendulang elektabiltas di masa pandemi ini di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Empat daerah yang dipimpin para gubernur ini tercatat sebagai daerah dengan angka pasien positif Covid-19 terbesar di Tanah Air.

Dukungan publik kepada empat gubernur ini terlihat dalam survei Indikator Politik Indonesia. Survei yang dilakukan pada Mei 2020 ini menempatkan empat kepala daerah di Jawa ini ke dalam sepuluh besar figur yang layak memimpin Indonesia. Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 11,8%, Anies Baswedan 10,4%, Ridwan Kamil 7,7%, dan Khofifah Indar Parawansa 4,3%. Di survei ini Ganjar menempati posisi kedua di bawah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memuncaki survei dengan elektabilitas 14,1%. Anies di posisi ketiga, Ridwan Kamil di posisi keempat, dan Khofifah di posisi ketujuh.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, hal yang wajar jika para gubernur ini mendapatkan dukungan publik di masa pandemi. Sebab, dalam masa sulit seperti ini publik bisa melihat jelas siapa pemimpin yang serius dan total dalam bekerja untuk rakyat.

Publik akan menilai keberpihakan pemimpinnya melalui beberapa indikator kemanusiaan di antaranya besaran program bantuan sosial untuk masyarakat, besaran alokasi anggaran pembelian alat kesehatan di APBD, dan regulasi yang dibuat di masa pandemi.

Dari indikator-indikator tersebut, kata dia, tinggal dicek kepala daerah mana yang memiliki sense of humanity. Kepala daerah mana yang serius menangani Covid-19 melalui kebijakannya. Penilaian ini akan berpengaruh ketika publik ditanya soal siapa yang layak menjadi capres atau cawapres.

“Akhirnya harus diakui bahwa pandemi korona ini selain jadi panggung kemanusiaan juga adalah panggung politik,” ujar Adi saat dihubungi kemarin.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, sebenarnya tidak ada gestur tubuh dari para kepala daerah yang betul-betul ingin memanfaatkan isu Covid-19 untuk kepentingan politik, tapi tafsiran publik memang bisa mengarah ke sana.