Cassandra Angelie Terjerat Prostitusi Online, Polisi: Tak Tepat Pakai UU TPPO
Senin, 03 Januari 2022 - 18:23 WIB
loading...
Pemain sinetron Cassandra Angelie terjerat prostitusi online. Foto: IG @cassangeliee
A
A
A
JAKARTA - Pemain sinetron Cassandra Angelie terjerat prostitusi online . Polisi menilai kasus Cassandara masuk ranah privasi dan tidak tepat menggunakan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Komnas Perempuan mendesak pihak kepolisian menggunakan UU TPPO terkait prostitusi online Cassandra Angelie agar dapat menangkap pelaku hidung belang.
Baca juga: Polisi Bakal Periksa Artis Open BO di List Mucikari Cassandra Angelie
"Saya rasa terlalu berlebihan apabila Komnas Perempuan mengacu ke UU Human Trafficking atau perdagangan orang karena apa yang dilakukan artis CA dalam kasus ini adalah suatu hal yang bersifat personal di mana dalam hukum hal ini tidak bisa kita masuki karena sifatnya private," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Senin (3/1/2022).
Dia memahami maksud pernyataan dari Komnas Perempuan untuk melindungi perempuan yang meskipun melakukan tindakan prostitusi sebagai pelaku, tapi dia juga menjadi korban tindakan eksploitasi seksual.
"Terkait pendapat Komnas Perempuan memang ada maksud dan tujuan yang baik, ini harus disikapi secara proporsional merujuk kepada KUHP, UU Pornoaksi, maupun UU ITE," kata Zulpan.
Komnas Perempuan mendesak pihak kepolisian menggunakan UU TPPO terkait prostitusi online Cassandra Angelie agar dapat menangkap pelaku hidung belang.
Baca juga: Polisi Bakal Periksa Artis Open BO di List Mucikari Cassandra Angelie
"Saya rasa terlalu berlebihan apabila Komnas Perempuan mengacu ke UU Human Trafficking atau perdagangan orang karena apa yang dilakukan artis CA dalam kasus ini adalah suatu hal yang bersifat personal di mana dalam hukum hal ini tidak bisa kita masuki karena sifatnya private," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Senin (3/1/2022).
Dia memahami maksud pernyataan dari Komnas Perempuan untuk melindungi perempuan yang meskipun melakukan tindakan prostitusi sebagai pelaku, tapi dia juga menjadi korban tindakan eksploitasi seksual.
"Terkait pendapat Komnas Perempuan memang ada maksud dan tujuan yang baik, ini harus disikapi secara proporsional merujuk kepada KUHP, UU Pornoaksi, maupun UU ITE," kata Zulpan.
Lihat Juga :
