PKS Wajo Ajak Kalangan Milenial Terjun ke Dunia Politik
Selasa, 28 Desember 2021 - 19:23 WIB
loading...
DPD PKS Wajo menggelar workshop pendidikan politik bagi kalangan milenial, Selasa (28/12). Foto: SINDOnews/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Wajo menggelar workshop pendidikan politik di Cafe dan Resto Kilometer 10, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Selasa (28/12/2021).
"Peran Kaum Milenial Dalam Politik Wajo"diangkat sebagai tema workshop pendidikan politik tersebut.
Baca juga:PKS Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Evakuasi WNI dari Afghanistan
Ketua DPD PKS Kabupaten Wajo, Agustan Ranreng mengatakan, workshop pendidikan politik bagi milenial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mengedukasi masyarakat terkait peran politik kaum milenial di Kabupaten Wajo.
"Selama ini banyak kaum milenial menganggap politik itu kotor, olehnya itu dalam workshop ini kami akan berupaya melakukan pendekatan serta memberi edukasi agar peran perpolitikan kaum milenial dapat memberikan kontribusi positif dalam merubah stigma negatif dunia perpolitikan," ujarnya kepada SINDOnews.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Wajo itu, anggapan tentang politik itu kotor harus dihilangkan, sebab politik itu mulia. Melalui jalur politik, banyak hal yang dapat dilakukan seseorang untuk membantu masyarakat.
"Selama ini yang mengotori politik hanyalah oknum. Politik itu mulia. Banyak sesuatu yang dapat kita berikan ke masyarakat melalui politik. Saya sepakat kalau politik uang itu kotor dan tidak boleh dilakukan, tetapi harus digaris bawahi politik juga butuh cost untuk membiayai operasional tim pemenang," terangnya.
Baca juga:Stok Capres Berlimpah, Presiden PKS Dorong Presidential Threshold Diturunkan
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wajo, Alamsyah menjelaskan, peran kaum milenial dalam mengubah sistem perpolitikan di sejumlah daerah memang sangat sentral.
Berdasarkan data yang diperoleh Kesbangpol Kabupaten Wajo, jumlah pemilih dari kalangan milenial di Kabupaten Wajo mencapai 50%. Sehingga peran aktif milenial dalam mengubah sistem perpolitikan sangat dibutuhkan.
"Melalui peran kaum milenial , politik uang dan segala macam sistem politik yang dianggap kotor dapat diubah. Jika kaum milenial tidak terpengaruh dengan politik uang, maka saya yakin sistem perpolitikan dapat berjalan sesuai yang kita harapkan," katanya.
Olehnya itu melalui workshop pendidikan politik ini, ia mengajak kaum milenial tidak canggung untuk terjun ke dunia politik.
Baca juga:Presiden PKS Sebut Demokrasi Bukan Hanya Sekadar Tukar Tambah Kekuasaan
Tidak hanya itu, besarnya jumlah pemilih milenial di sejumlah daerah memberikan harapan mengubah stigma politik negatif menjadi positif melalui kontribusi mereka.
"Saya mengajak kepada untuk kaum milenial untuk menentang dan tidak terpengaruh dengan politik uang. Sebab dengan cara itu, sedikit demi sedikit kita dapat memperbaiki sistem perpolitikan di Indonesia," pungkasnya.
"Peran Kaum Milenial Dalam Politik Wajo"diangkat sebagai tema workshop pendidikan politik tersebut.
Baca juga:PKS Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Evakuasi WNI dari Afghanistan
Ketua DPD PKS Kabupaten Wajo, Agustan Ranreng mengatakan, workshop pendidikan politik bagi milenial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mengedukasi masyarakat terkait peran politik kaum milenial di Kabupaten Wajo.
"Selama ini banyak kaum milenial menganggap politik itu kotor, olehnya itu dalam workshop ini kami akan berupaya melakukan pendekatan serta memberi edukasi agar peran perpolitikan kaum milenial dapat memberikan kontribusi positif dalam merubah stigma negatif dunia perpolitikan," ujarnya kepada SINDOnews.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Wajo itu, anggapan tentang politik itu kotor harus dihilangkan, sebab politik itu mulia. Melalui jalur politik, banyak hal yang dapat dilakukan seseorang untuk membantu masyarakat.
"Selama ini yang mengotori politik hanyalah oknum. Politik itu mulia. Banyak sesuatu yang dapat kita berikan ke masyarakat melalui politik. Saya sepakat kalau politik uang itu kotor dan tidak boleh dilakukan, tetapi harus digaris bawahi politik juga butuh cost untuk membiayai operasional tim pemenang," terangnya.
Baca juga:Stok Capres Berlimpah, Presiden PKS Dorong Presidential Threshold Diturunkan
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wajo, Alamsyah menjelaskan, peran kaum milenial dalam mengubah sistem perpolitikan di sejumlah daerah memang sangat sentral.
Berdasarkan data yang diperoleh Kesbangpol Kabupaten Wajo, jumlah pemilih dari kalangan milenial di Kabupaten Wajo mencapai 50%. Sehingga peran aktif milenial dalam mengubah sistem perpolitikan sangat dibutuhkan.
"Melalui peran kaum milenial , politik uang dan segala macam sistem politik yang dianggap kotor dapat diubah. Jika kaum milenial tidak terpengaruh dengan politik uang, maka saya yakin sistem perpolitikan dapat berjalan sesuai yang kita harapkan," katanya.
Olehnya itu melalui workshop pendidikan politik ini, ia mengajak kaum milenial tidak canggung untuk terjun ke dunia politik.
Baca juga:Presiden PKS Sebut Demokrasi Bukan Hanya Sekadar Tukar Tambah Kekuasaan
Tidak hanya itu, besarnya jumlah pemilih milenial di sejumlah daerah memberikan harapan mengubah stigma politik negatif menjadi positif melalui kontribusi mereka.
"Saya mengajak kepada untuk kaum milenial untuk menentang dan tidak terpengaruh dengan politik uang. Sebab dengan cara itu, sedikit demi sedikit kita dapat memperbaiki sistem perpolitikan di Indonesia," pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
