Usul ke LaNyalla, PMPN Minta Kapal Hibah Pemerintah Sesuai Kearifan Lokal
Rabu, 22 Desember 2021 - 17:51 WIB
loading...
Perkumpulan Masyarakat Peduli Nelayan (PMPN) meminta bantuan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, agar kapal hibah dari pemerintah sesuai kebutuhan nelayan. Foto Ist
A
A
A
SURABAYA - Perkumpulan Masyarakat Peduli Nelayan (PMPN) meminta bantuan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti , agar kapal hibah dari pemerintah sesuai kebutuhan nelayan . Sejauh ini, bantuan kapal bagi nelayan, khususnya di Jawa Timur, tidak sesuai keinginan para nelayan. Sehingga, kapal-kapal itu tidak bermanfaat alias mangkrak.
Aspirasi itu disampaikan Ketua PMPN Oki Lukito dan Sekretaris PMPN Kamil Annajib saat bertemu dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Jawa Timur, Rabu (21/12/2021).
Baca : Temui Ketua DPD RI, Forum Honorer PGRI Jatim Minta Formasi Pengangkatan ASN PPPK Sesuai Kondisi Real Daerah
"Selama ini bantuan kapal dari pemerintah itu bersifat top down. Nah keinginan kami adalah bottom up. Bantuan kapal itu disesuaikan dengan usulan dari nelayan. Sesuai kearifan lokal masing-masing daerah," kata Kamil.
Menurut dia, bantuan kapal nelayan untuk saat ini berupa kapal fiberglass dengan mesin besar. Padahal masih banyak nelayan yang ingin kapal bantuan berupa kapal kayu dengan mesin antara 10 hingga 50 PK.
"Antara wilayah yang satu dengan yang lain itu berbeda. Makanya hibah kapal ini agar tepat sasaran perlu memahami kemauan nelayan. Kapal seperti apa yang sangat tepat dengan mereka yang akan memakainya," ungkap Kamil.
Ia mencontohkan, untuk wilayah Bangkalan nelayan mengusulkan kapal kayu jati ukuran 7 GT dengan mesin 30 PK. Sementara kalau Banyuwangi bisa memakai kapal fiberglass dan kapal kayu.
"Poinnya adalah agar hibah kapal bermanfaat dan berdaya guna untuk masyarakat. Kalau akhirnya tidak dipakai kan sia-sia, artinya yang rugi bukan saja penerima bantuan tetapi juga pemerintah," ujar dia lagi.
Aspirasi itu disampaikan Ketua PMPN Oki Lukito dan Sekretaris PMPN Kamil Annajib saat bertemu dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Jawa Timur, Rabu (21/12/2021).
Baca : Temui Ketua DPD RI, Forum Honorer PGRI Jatim Minta Formasi Pengangkatan ASN PPPK Sesuai Kondisi Real Daerah
"Selama ini bantuan kapal dari pemerintah itu bersifat top down. Nah keinginan kami adalah bottom up. Bantuan kapal itu disesuaikan dengan usulan dari nelayan. Sesuai kearifan lokal masing-masing daerah," kata Kamil.
Menurut dia, bantuan kapal nelayan untuk saat ini berupa kapal fiberglass dengan mesin besar. Padahal masih banyak nelayan yang ingin kapal bantuan berupa kapal kayu dengan mesin antara 10 hingga 50 PK.
"Antara wilayah yang satu dengan yang lain itu berbeda. Makanya hibah kapal ini agar tepat sasaran perlu memahami kemauan nelayan. Kapal seperti apa yang sangat tepat dengan mereka yang akan memakainya," ungkap Kamil.
Ia mencontohkan, untuk wilayah Bangkalan nelayan mengusulkan kapal kayu jati ukuran 7 GT dengan mesin 30 PK. Sementara kalau Banyuwangi bisa memakai kapal fiberglass dan kapal kayu.
"Poinnya adalah agar hibah kapal bermanfaat dan berdaya guna untuk masyarakat. Kalau akhirnya tidak dipakai kan sia-sia, artinya yang rugi bukan saja penerima bantuan tetapi juga pemerintah," ujar dia lagi.
Lihat Juga :
