Pilkada Tetap Digelar saat Pandemi, Gubernur Jateng Usul Mekanisme e-Voting

SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mulai 15 Juni. Artinya, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu akan tetap digelar di tengah kondisi pandemi.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi mengatakan siap untuk menggelar Pilkada serentak itu. Meskipun, harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut.

"Intinya kami siap semuanya. Hanya mungkin yang perlu disiapkan dengan lebih matang adalah SOP yang mesti dilakukan, mulai tahapan awal sampai tata cara pencoblosan," kata Ganjar, Selasa (9/6/2020).

Ia mengatakan, proses Pilkada saat ini memang harus berbeda. Ada banyak rutinitas yang diubah, misalnya cara kampanye yang tidak lagi terbuka dengan mengumpulkan massa besar, melainkan menggunakan medsos dan platform digital lainnya.

"Syukur-syukur sebenarnya, kalau hari ini kita percaya dengan sistem, proses pemilihannya menggunakan e-voting. Hari ini sebenarnya saatnya kita pakai e-voting, meskipun saya tahu perdebatan pasti akan sangat panjang. Namun, harus ada pola baru yang disiapkan agar tidak ada kerumunan massa saat proses pencoblosan berlangsung," terangnya.

Dirinya ingin ada diskusi dan pembahasan serius tentang kemungkinan e-voting digunakan saat Pilkada berlangsung. Dengan mekanisme itu, sebenarnya orang tidak perlu berkerumun datang ke tempat pemungutan suara, karena dimanapun dia berada bisa menentukan pilihannya masing-masing.

"Dengan e-voting, orang bisa ngevote dimanapun dia berada. Sebenarnya, ini cara yang bisa dipakai di tengah kondisi saat ini. Saya pengen ada diskusi dan pembahasan serius soal ini," terangnya.

Disinggung terkait penganggaran termasuk kesiapan anggaran untuk protokol kesehatan saat Pilkada berlangsung nanti, Ganjar menegaskan semuanya sudah disiapkan. Namun dirinya justru mengkhawatirkan kesiapan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak itu.

Pasalnya, pandemi covid-19 ini memaksa semua daerah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan wabah. Perlu dievaluasi bersama, apakah daerah-daerah itu masih ada anggaran untuk pilkada atau tidak.

"Kalau tidak ada, maka urutannya bagaimana, apakah dibantu dari provinsi, pusat atau bagaimana. Soal ini sedang dibahas oleh KPU, Kemendagri dan Bawaslu. Namun intinya kami siap, kami akan bantu dan dorong Kabupaten/Kota untuk hal ini," tutupnya.(Baca juga : Cegah Corona, Operasional Pasar Suruh Dikurangi 4 Jam )

Sekadar diketahui, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 rencananya akan tetap digelar tahun ini. Di Jawa Tengah, ada 21 Kabupaten/Kota yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Diantaranya adalah Kabupaten Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kendal, Klaten, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri dan Kabupaten Wonosobo. Sementara untuk Kota, diantaranya Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang dan Kota Surakarta (Solo).