1,3 Juta Warga Pesisir Jadi Target Pengentasan Kemiskinan di Tahun 2022
Rabu, 22 Desember 2021 - 09:15 WIB
loading...
Ada 1,3 juta masyarakat miskin ekstrem di wilayah pesisir yang akan menjadi target pengentasan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Penanganan kemiskinan ekstrem di Tanah Air akan terus diperluas menjadi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Di mana 147 kabupaten/kota di antaranya merupakan wilayah pesisir.
Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin mengatakan, di 147 kabupaten/kota tersebut ada 1,3 juta masyarakat miskin ekstrem yang akan menjadi target pengentasan.
“Jadi penduduknya yang berada di wilayah pesisir untuk yang 110,4 juta jiwa. Itu sekitar 12,5% atau 1,3 juta jiwa berada di wilayah pesisir,” katanya, Selasa (21/12/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Bahaya Korupsi, Kemiskinan Merajalela hingga Investasi Seret
Kiai Maruf mengatakan, ada beberapa karakteristik kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir. Di antaranya demografi anggota rumah tangga lebih besar dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif. Kemudian pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
“Perumahannya atau sanitasi air bersih. Penerangan yang kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemudian ketenagakerjaannya sebagian besar memiliki pekerjaan namun terkonsentasi pada kelompok yang berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu, buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Infrastrukturnya juga akses sistem komunikasi, jasa pengiriman dan penanganan perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu, kerentanan masyarakat relatif lebih rawan. Terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan permukiman kumuh atau di bantaran sungai. “Akses layanan dasar, akses senitasi kesehatan relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik,” tuturnya.
Baca Juga: Memilukan! Dihimpit Kemiskinan, Bocah 9 Tahun Harus Banting Tulang Jadi Pemulung
Untuk pengentasan ini, Maruf mengatakan persiapannya akan dilakukan lebih awal sehingga pada kuartal pertama 2022 bisa langsung dieksekusi.
"Kita sudah lebih awal untuk melakukan persiapan di 2022 sehingga pada kuartal pertama kita sudah bisa melakukan upaya rencana aksi untuk melakukan penangan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.
"Jadi kita lebih awal melakukan penangan dengan harapan bahwa 2022 ini 212 kabupaten/kota sudah dientaskan. Sehingga sisanya nanti itu kita bisa selesaikan 2023, dan di 2024 kemiskinan ekstrem 0%. Ini target kita," sambungnya.
Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin mengatakan, di 147 kabupaten/kota tersebut ada 1,3 juta masyarakat miskin ekstrem yang akan menjadi target pengentasan.
“Jadi penduduknya yang berada di wilayah pesisir untuk yang 110,4 juta jiwa. Itu sekitar 12,5% atau 1,3 juta jiwa berada di wilayah pesisir,” katanya, Selasa (21/12/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Bahaya Korupsi, Kemiskinan Merajalela hingga Investasi Seret
Kiai Maruf mengatakan, ada beberapa karakteristik kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir. Di antaranya demografi anggota rumah tangga lebih besar dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif. Kemudian pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
“Perumahannya atau sanitasi air bersih. Penerangan yang kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemudian ketenagakerjaannya sebagian besar memiliki pekerjaan namun terkonsentasi pada kelompok yang berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu, buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Infrastrukturnya juga akses sistem komunikasi, jasa pengiriman dan penanganan perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu, kerentanan masyarakat relatif lebih rawan. Terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan permukiman kumuh atau di bantaran sungai. “Akses layanan dasar, akses senitasi kesehatan relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik,” tuturnya.
Baca Juga: Memilukan! Dihimpit Kemiskinan, Bocah 9 Tahun Harus Banting Tulang Jadi Pemulung
Untuk pengentasan ini, Maruf mengatakan persiapannya akan dilakukan lebih awal sehingga pada kuartal pertama 2022 bisa langsung dieksekusi.
"Kita sudah lebih awal untuk melakukan persiapan di 2022 sehingga pada kuartal pertama kita sudah bisa melakukan upaya rencana aksi untuk melakukan penangan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.
"Jadi kita lebih awal melakukan penangan dengan harapan bahwa 2022 ini 212 kabupaten/kota sudah dientaskan. Sehingga sisanya nanti itu kita bisa selesaikan 2023, dan di 2024 kemiskinan ekstrem 0%. Ini target kita," sambungnya.
(agn)
Lihat Juga :
