Tangani Bencana Banjir dan Longsor, Bupati Tetapkan Nias Utara Status Tanggap Darurat

NIAS UTARA - Bupati Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, Amizaro Waruwu menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana banjir dan tanah longsor di daerah yang dipimpinnya. Masa tanggap darurat berlangsung dari 17-30 Desember 2021.

Penetapan status tanggap darurat ini merupakan respons pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penanganan terhadap warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops BNPB) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Utara hingga Senin (20/12/2021), jumlah warga yang terdampak banjir dan tanah longsor sebanyak 4.654 kepala keluarga.

Bencana terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu (15/12/2021) dan naiknya debit air di beberapa sungai besar seperti Sungai Sowu dan Sungai Muzoi yang menyebabkan banjir dan tanah longsor pada Jumat (18/12/2021) pukul 02.00 WIB.

"Hingga saat ini, terdapat sepuluh kecamatan yang sebagian desanya tergenang banjir. Di antaranya Kecamatan Sitolu Ori, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lotu, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Lahewa, Kecamatan Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kecamatan Afulu, Kecamatan Sawo dan Kecamatan Namohalu Esiwa," tulis Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan pada Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Abdul Muhari dalam keterangannya, Senin (20/12/2021).

Di sisi lain, kata Abdul, BPBD Kabupaten Nias Utara mencatat ada dua unit fasilitas pendidikan yang mengalami rusak berat dan rusak ringan. Untuk sektor komunikasi, dikabarkan jaringan PLN mati dan sinyal komunikasi terganggu.

"Tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI-Polri, BPBD Nias Utara, dan perangkat pemerintah setempat berkoordinasi untuk menuju lokasi dengan membawa perlatan untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak," pungkasnya.

Kejadian banjir ini merupakan fenomena berulang. Oleh sebab itu BNPB mengimbau pemerintah setempat untuk menyiapkan program jangka menengah dan jangka panjang seperti revitalisasi kawasan sempadan sungai dan restorasi kawasan hulu.

"Selain itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana dengan memantau informasi prakiraaan cuaca melalui BMKG serta memeriksa potensi bencana di sekitar wilayah melalui InaRisk," tukasnya.