Wagub Uu Ruzhanul Minta Pusat Tambah Dana Infrastruktur untuk Jabar
Sabtu, 18 Desember 2021 - 11:26 WIB
loading...
Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. Foto/Dok
A
A
A
BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat menambah alokasi dana infrastruktur untuk Provinsi Jabar. Banyak proyek infrastruktur di Jabar yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat.
Oleh karenanya, Uu berharap, pembangunan infrastruktur yang dibiayai pemerintah pusat bisa lebih banyak disalurkan ke Jabar.Keluh kesah tersebut disampaikan langsung Uu di hadapan Menteri Keuangan , Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (17/12/2021).
Uu menyatakan, Provinsi Jabar adalah wilayah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta dan memberikan efek domino karena jaraknya yang berdekatan. Namun, kata Uu, hal itu tidak menjamin pembiayaan infrastruktur untuk Jabar berlimpah. Baca juga: Berduka, Wagub Jabar: Mang Oded Meninggal di Hari Baik saat Ibadah
"Kita dekat dengan ibu kota, tapi tidak menjamin kue pembangunan berlimpah ke wilayah Jawa Barat. Kadang terlewati, lewat terus. (Tol) Cigatas belum selesai, (Tol) Cisumdawu belum selesai, (Bendungan) Leuwikeris juga dan banyak program pembangunan skala nasional tidak ada di Jawa Barat," paparnya.
"Padahal, Jawa Barat penduduknya ada 50 juta, penyumbang ekonomi terbesar, industri 21 persen, ekpor juga paling banyak. Inilah nasib Jabar, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya menteri keuangan didampingi anggota dewan, di masa yang akan datang Jabar akan berlimpah kue pembangunan dari tingkat nasional," kata Uu melanjutkan.
Di sisi lain, Uu mengapresiasi UU HPP yang terus disosialisasikan. Terlebih, di dalamnya ada keberpihakan kepada pelaku UMKM. Bahkan, Uu menegaskan bahwa UU HPP sangat bermanfaat dan siap disambut oleh jutaan pelaku UMKM di Jabar.
"UMKM di Jabar penyangga ekonomi yang tangguh, kuat, bagaikan karang di lautan, terhempas badai tetap kokoh berdiri karena akarnya kuat. Krisis kita lalui, sekarang UMKM sudah menggeliat mengalahkan pengusaha yang lain. Tujuh juta UMKM di Jabar siap menerima dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah tentang kebijakan pajak ini," kata Uu.
Oleh karenanya, Uu berharap, pembangunan infrastruktur yang dibiayai pemerintah pusat bisa lebih banyak disalurkan ke Jabar.Keluh kesah tersebut disampaikan langsung Uu di hadapan Menteri Keuangan , Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (17/12/2021).
Uu menyatakan, Provinsi Jabar adalah wilayah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta dan memberikan efek domino karena jaraknya yang berdekatan. Namun, kata Uu, hal itu tidak menjamin pembiayaan infrastruktur untuk Jabar berlimpah. Baca juga: Berduka, Wagub Jabar: Mang Oded Meninggal di Hari Baik saat Ibadah
"Kita dekat dengan ibu kota, tapi tidak menjamin kue pembangunan berlimpah ke wilayah Jawa Barat. Kadang terlewati, lewat terus. (Tol) Cigatas belum selesai, (Tol) Cisumdawu belum selesai, (Bendungan) Leuwikeris juga dan banyak program pembangunan skala nasional tidak ada di Jawa Barat," paparnya.
"Padahal, Jawa Barat penduduknya ada 50 juta, penyumbang ekonomi terbesar, industri 21 persen, ekpor juga paling banyak. Inilah nasib Jabar, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya menteri keuangan didampingi anggota dewan, di masa yang akan datang Jabar akan berlimpah kue pembangunan dari tingkat nasional," kata Uu melanjutkan.
Di sisi lain, Uu mengapresiasi UU HPP yang terus disosialisasikan. Terlebih, di dalamnya ada keberpihakan kepada pelaku UMKM. Bahkan, Uu menegaskan bahwa UU HPP sangat bermanfaat dan siap disambut oleh jutaan pelaku UMKM di Jabar.
"UMKM di Jabar penyangga ekonomi yang tangguh, kuat, bagaikan karang di lautan, terhempas badai tetap kokoh berdiri karena akarnya kuat. Krisis kita lalui, sekarang UMKM sudah menggeliat mengalahkan pengusaha yang lain. Tujuh juta UMKM di Jabar siap menerima dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah tentang kebijakan pajak ini," kata Uu.
Lihat Juga :
