Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan Serahkan 4 Dokumen ke DPR, DPD dan Kemendagri
Selasa, 14 Desember 2021 - 15:17 WIB
loading...
Tim pemekaran Papua Selatan (PPS) saat menyerahkan 4 dokumen kepada DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (13/12/2021). Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) terus bergerak agar pemerintah pusat dapat segera mempercepat pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Tim PPS yang diketuai Thomas Eppe Safanto bersama rombongan telah menyerahkan 4 dokumen kepada Komisi II DPR RI, DPD, dan Kemendagri, Senin (13/12/2021).
Ketua Tim PPS Thomas Eppe Safanpo mengatakan, di Komisi II DPR RI dokumen tersebut diterima bagian sekretariat Komisi II.
Baca juga: Serap Aspirasi Pemekaran Papua Selatan, Tim PPS Lakukan Dialog Berbagai Pihak
"Nanti akan dijadwalkan pertemuan dengan pimpinan dan anggota komisi II DPR RI di bulan Januari," kata Thomas di Jakarta, Senin (13/12/2021).
Dokumen juga diserahkan kepada DPD RI yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.
Selain itu, Tim PPS juga bertemu dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, untuk menyerahkan dokumen itu.
"Agenda pak Drjen padat tapi beliau sempatkan terima kami kurang lebih 1 jam," ungkap Thomas yang juga Wakil Bupati Asmat.
Baca juga: Peneliti Gugus Tugas UGM: Masyarakat Selatan Papua Rindukan Hadirnya PPS
Menurut Thomas, 4 dokumen yang diserahkan diantaranya, dokumen persyaratan administratif pembentukan provinsi Papua Selatan dari empat kabupaten yakni Mappi, Merauke, Boven Digoel dan Asmat.
Kemudian, dokumen naskah akademik yang dikerjakan oleh Tim PPS dan UGM.
Selanjutnya, dokumen penentuan kajian akademik tentang penentuan ibu kota Provinsi Papua Selatan.
Terakhir, dokumen draft rancangan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Baca juga: Breaking News: KKB Bakar SMPN Serambakon di Pegunungan Bintang Papua
"Andai RUU ini dibahas di DPR nanti, rancangan yang kami susun bisa jadi pembanding di DPR dan pemerintah nanti," tuturnya.
Thomas menambahkan, menurut rencana dokumen itu juga akan diserahkan kepada KSP, Kemenkumham dan Kemenkopolhukam.
Sebelumnya, kata Thomas, pada 24 November 2021, Tim PPS sudah menyampaikan dokumen yang sama kepada Gubernur Papua, DPR dan MRP Papua yang diterima langsung oleh para pimpinan.
"Ini aksi lanjutan yang diagendakan Januari kami akan kembali bertemu dengan komisi II. Kami langsung akan bertemu dengan Mendagri yang akan fasilitas pertemuan dengan 4 kabupaten Papua Selatan," pungkasnya.
Tim PPS yang diketuai Thomas Eppe Safanto bersama rombongan telah menyerahkan 4 dokumen kepada Komisi II DPR RI, DPD, dan Kemendagri, Senin (13/12/2021).
Ketua Tim PPS Thomas Eppe Safanpo mengatakan, di Komisi II DPR RI dokumen tersebut diterima bagian sekretariat Komisi II.
Baca juga: Serap Aspirasi Pemekaran Papua Selatan, Tim PPS Lakukan Dialog Berbagai Pihak
"Nanti akan dijadwalkan pertemuan dengan pimpinan dan anggota komisi II DPR RI di bulan Januari," kata Thomas di Jakarta, Senin (13/12/2021).
Dokumen juga diserahkan kepada DPD RI yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.
Selain itu, Tim PPS juga bertemu dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, untuk menyerahkan dokumen itu.
"Agenda pak Drjen padat tapi beliau sempatkan terima kami kurang lebih 1 jam," ungkap Thomas yang juga Wakil Bupati Asmat.
Baca juga: Peneliti Gugus Tugas UGM: Masyarakat Selatan Papua Rindukan Hadirnya PPS
Menurut Thomas, 4 dokumen yang diserahkan diantaranya, dokumen persyaratan administratif pembentukan provinsi Papua Selatan dari empat kabupaten yakni Mappi, Merauke, Boven Digoel dan Asmat.
Kemudian, dokumen naskah akademik yang dikerjakan oleh Tim PPS dan UGM.
Selanjutnya, dokumen penentuan kajian akademik tentang penentuan ibu kota Provinsi Papua Selatan.
Terakhir, dokumen draft rancangan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Baca juga: Breaking News: KKB Bakar SMPN Serambakon di Pegunungan Bintang Papua
"Andai RUU ini dibahas di DPR nanti, rancangan yang kami susun bisa jadi pembanding di DPR dan pemerintah nanti," tuturnya.
Thomas menambahkan, menurut rencana dokumen itu juga akan diserahkan kepada KSP, Kemenkumham dan Kemenkopolhukam.
Sebelumnya, kata Thomas, pada 24 November 2021, Tim PPS sudah menyampaikan dokumen yang sama kepada Gubernur Papua, DPR dan MRP Papua yang diterima langsung oleh para pimpinan.
"Ini aksi lanjutan yang diagendakan Januari kami akan kembali bertemu dengan komisi II. Kami langsung akan bertemu dengan Mendagri yang akan fasilitas pertemuan dengan 4 kabupaten Papua Selatan," pungkasnya.
(nic)
Lihat Juga :
