Napi Kabur, Oknum Petugas Lapas Tangerang Diduga Melanggar Prosedur
Selasa, 14 Desember 2021 - 09:43 WIB
loading...
Kabag Humas Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti.Foto/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kaburnya narapidana (napi) kasus narkoba, Adam Bin Musa dari Lapas Kelas IA Tangerang, Banten, diduga ada kesalahan prosedur yang dilakukan oknum petugas. Pasalnya Adam tidak memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan tugas kerja luar lapas.
Diketahui pada Rabu, 8 Desember 2021 lalu Adam kabur saat mendapatkan tugas kerja luar lapas di tempat pencucian mobil yang dikelola oleh Lapas Tangerang . "Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mentolerir adanya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh petugas dalam mengeluarkan WBP tersebut atau yang bersangkutan dalam kelompok kerja luar lapas. Karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administratif dan substantif," ungkap Kabag Humas Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti melalui pesan singkatnya, Selasa (14/12/2021).
Rika menuturkan, permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak juga telah dilakukan sejak 8 Desember 2021 oleh tim dari Kanwil Kemenkumham Banten. Salah satu yang telah dikantongi keterangannya yakni, Plh Kalapas Tangerang, Nirhono Jatmokoadi.
"Dan saat ini tim gabungan Kanwil Kemenkumham Banten, Ditjenpas dan Itjen Kemenkumham masih melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan kepada semua pihat terkait pelarian tersebut," tuturnya.
Apabila dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersebut terbukti adanya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), lanjut Rika, maka sanksi tegas akan diberikan kepada semua pihak yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pelanggaran tersebut.
Diketahui pada Rabu, 8 Desember 2021 lalu Adam kabur saat mendapatkan tugas kerja luar lapas di tempat pencucian mobil yang dikelola oleh Lapas Tangerang . "Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mentolerir adanya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh petugas dalam mengeluarkan WBP tersebut atau yang bersangkutan dalam kelompok kerja luar lapas. Karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administratif dan substantif," ungkap Kabag Humas Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti melalui pesan singkatnya, Selasa (14/12/2021).
Rika menuturkan, permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak juga telah dilakukan sejak 8 Desember 2021 oleh tim dari Kanwil Kemenkumham Banten. Salah satu yang telah dikantongi keterangannya yakni, Plh Kalapas Tangerang, Nirhono Jatmokoadi.
"Dan saat ini tim gabungan Kanwil Kemenkumham Banten, Ditjenpas dan Itjen Kemenkumham masih melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan kepada semua pihat terkait pelarian tersebut," tuturnya.
Apabila dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersebut terbukti adanya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), lanjut Rika, maka sanksi tegas akan diberikan kepada semua pihak yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pelanggaran tersebut.
Lihat Juga :
