Ridwan Kamil Minta Publik Empati pada Psikologis Korban Oknum Guru Bejat Herry Wirawan

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan, Pemprov Jabar terus mengawal proses pemulihan korban pemerkosaan oknum guru sekaligus pimpinan pesantren di Kota Bandung, Herry Wirawan.

Ridwan Kamil pun mengajak masyarakat untuk sama-sama berempati terhadap para korban dan keluarga korban yang kini tengah menuntut keadilan di pengadilan, di antaranya dengan menyebarkan narasi positif di media sosial dan cermat menyaring informasi berkenaan dengan kasus yang sudah ditangani sejak Mei 2021 itu.

Baca juga: Ketua DPD RI Kecam Pelecehan Seksual di Pesantren Manarul Huda Antapani

Melalui akun akun Instagram pribadinya @ridwan kamil, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyayangkan narasi-narasi masyarakat, khususnya di jagat maya yang hanya menyoroti kasus hukum yang saat ini tengah diproses. Sementara, sumbangsih upaya pemulihan terhadap korban tidak begitu ditonjolkan.

Kang Emil membenarkan kasus tersebut telah diungkap sejak akhir Mei 2021 lalu dan penegak hukum telah melakukan tindakan dan memprosesnya hingga saat ini.

"Langsung saat itu juga pelakunya dilaporkan dan ditangkap Polda. Makanya, sekarang pelaku sudah di level diadili di pengadilan," tulis Kang Emil.

Saat itu juga, sambung Kang Emil, pesantren yang dikelola Herry Wirawan langsung ditutup, meskipun kewenangan membuka, mengawasi, dan menutup sekolah agama/pesantren merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

"Saat bulan Mei itu juga, anak-anak yang menjadi korban langsung diamankan oleh tim perlindungan anak dari @dp3akbjabar dan Tim UPTD PPA (P2TP2A) Kabupaten Garut dan Kota Bandung (di awal pengungkapan) melalui trauma healing dan perlindungan hak pendidikannya. Sampai sekarang," tutur Kang Emil.

Kang Emil menjelaskan, kasus tersebut diupayakan untuk ditutup rapat ke publik karena ada belasan anak di bawah umur yang harus diselamatkan sisi psikologisnya. Sementara, pihaknya dan tim penegak hukum terus memproses kasus tersebut. Pemprov Jabar sendiri fokus pada pemulihan korban dan keluarga korba

"Karena hukum acara pidana anak adalah kewenangan polisi, maka Polda (Jabar) akhirnya memutuskan tidak merilis berita di bulan Mei karena pertimbangan dampak psikis anak," jelasnya.

Kang Emil pun mengaku prihatin karena kasus serupa tak hanya satu atau dua kali terjadi. Ternyata, kata Kang Emil, kasus yang sama terjadi di belahan daerah lainnya.

"Masalah pelecehan ternyata saat ini terjadi di mana-mana. Sebuah fenomena yang merisaukan. Semoga semua pihak bisa sama-sama mencarikan solusi agar tidak terulang di masa depan sesuai kewenangannya," katan

Kang Emil pun mendorong Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR dapat segera terealisasi.

"Mari sama-sama kita dorong segera diluluskan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR agar hukumnya lebih tajam ketimbang pasal-pasal KUHP," tandas Kang Emil.

Libatkan LPSK

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, Anjar Yusdinar mengatakan, pihaknya telah malakukan perlindungan dan pendampingan awal yang dilaksanakan oleh UPTD PPA sejak Mei 2021.

Bahkan, UPTD PPA bersama dengan Polda Jabar dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melaksanakan berbagai upaya perlindungam, mulai dari pendampingan psikologis, pendampingan hukum, upaya pemenuhan hak-hak pendidikan, reunifikasi kepada keluarga berkoordinasi dengan P2TP2A kota/labupaten masing-masing hingga upaya pelaksanaan reintegrasi sosial.

"DP3AKB dan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat bersama dengan LPSK RI dan Polda Jabar dalam hal ini berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan penanganan kasus dengan mengedepankan asas perlindungan anak," ujarnya.

Dengan demikian, kasus tersebut tidak terpublikasikan di media massa sejak awal penanganan karena asas perlindungan anak yang dikedepankan, termasuk tindakan Bunda Forum Anak Daerah Atalia Praratya Ridwan Kamil yang juga tidak mengungkap kasus itu sejak awal karena memegang komitmen asas perlindungan anak dalam mengawal kasus tersebut.

"Mari sama-sama kita perjuangkan dan doakan pemenuhan hak-hak mereka baik secara hukum, psikologis, sosial dan pendidikannya. Semoga dengan ramainya pemberitaan, anak-anak korban dan keluarganya juga tidak menjadi terganggu," tuturnya.

Anjar menegaskan, pihaknya terus memantau dan menjaga proses pemulihan korban dan keluarga korban, terlebih dengan ramainya pemberitaan media massa saat ini. Pihaknya tidak mengharapkan dampak negatif masifnya pemberitaan di media massa maupun opini publik di dunia maya.

"Kami juga mengharapkan kerja sama dari media untuk sama-sama melindungi korban dari dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari pemberitaan di media," tuturnya.

Pihaknya juga mengajak semua pihak untuk mengawasi dan melaporkan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak maupun perempuan yang terjadi dengan mengubungi hotline UPTD PPA yaitu 085 2222 06777, Instagram @uptdppajabar, surel ke [email protected] atau datang langsung ke Jalan LLRE Martadinata Nomor 2 Kota Bandung.

"Kami sangat terbuka untuk menerima laporan untuk selanjutnya menangani korban terutama pemulihan psikis, sehingga dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan normal di tengah masyarakat," kata Anjar.