Pandemi COVID-19 Terkendali Jelang Nataru, Pemerintah Tetap Ketatkan Pengawasan
Jum'at, 10 Desember 2021 - 16:29 WIB
loading...
Penyebaran pandemi COVID-19 menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai masih dinamis dan terkendali. Meski demikian pemerintah tetetap melakukan pengawasan terhadap mobilitas warga. Foto ist
A
A
A
JAKARTA - Penyebaran pandemi COVID-19 menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai masih dinamis dan terkendali. Meski demikian pemerintah tetetap melakukan pengawasan terhadap mobilitas warga. Untuk Jawa Barat, situasi pandemi cukup terkendali. Iniditandai dengan angka bed occupancy ratio (BOR) di bawah 3 persen dan tingkat kepatuhan prokes yang tinggi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika pada kesempatan dialog Media Center Forum Merdeka Barat (FMB9) -KPCPEN, Rabu (8/12/2021). Dia menyampaikan bahwa situasi pandemi di wilayahnya cukup terkendali. Baca juga: Sleman Berstatus PPKM Level 2, Masyarakat Diminta Tidak Abai Prokes
Untuk Nataru, pihaknya akan menerapkan PPKM sesuai asesmen yang berlaku, disertai pembatasan kegiatan untuk Nataru sesuai regulasi yang ada. Dewi juga menjelaskan bahwa saat ini tingkat vaksinasi Jawa Barat adalah 66,74 persen untuk dosis pertama dan 47 persen untuk dosis kedua.
"Upaya percepatan dan melengkapi vaksinasi akan tetap didorong, termasuk untuk populasi lansia yang saat ini tingkat vaksinasi dosis pertama di atas angka 50 persen," ungkapnya.
Dia menyampaikan bahwa meski pada Nataru tidak ada larangan untuk bepergian atau ke luar kota, pihaknya melakukan persiapan berjenjang agar situasi tetap terkendali. Ia mengingatkan para kepala daerah untuk mengaktifkan kembali fungsi satgas hingga tingkat RT dan RW, termasuk untuk menyampaikan informasi kepada warga.
"Prokes diterapkan ketat di tempat ibadah, pusat kegiatan ekonomi, dan pariwisata. Selain itu, akselerasi vaksinasi dan penguatan 3T juga terus diupayakan, berdampingan dengan penyiapan kesiagaan fasilitas kesehatan. “Intinya tidak ada larangan, asalkan semua disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting menjelaskan bahwa meski persiapan kebijakan guna mengatur mobilitas selama Nataru telah dimulai, namun pemerintah menerapkan kebijakan sesuai situasi terakhir.
Dalam hal ini, evaluasi pada awal Desember menunjukkan situasi pandemi terkendali didukung capaian vaksinasi yang cukup tinggi di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan gas dan rem, ujarnya, diterapkan juga pada Nataru, agar pemulihan berbagai sektor berjalan bersama.
“Pemerintah lakukan penyesuaian (kebijakan) agar pemulihan kesehatan, ekonomi, sosial budaya bisa tetap berimbang, sehingga tata kelola pengendalian pandemi dapat berjalan baik,” ujarnyatuturnya. Baca juga: Kabar Baik! Angka BOR Ruang Isolasi COVID-19 RSUD Bangka Tengah Menurun
Ia mengatakan, pengamatan situasi akan terus berlangsung. Kondisi pandemi dinamis tergantung bagaimana mengelolanya. Karena itu, dokumen terkait pengendalian COVID-19 juga selalu berubahdan dinamis, sesuai perkembangan di dalam maupun luar negeri.
Pada Nataru kali ini, ujar Alex, pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan, bukan penyekatan. Diharapkan, masyarakat dapat membangun kewaspadaan dan mengukur prioritas dalam rangka melindungi diri sendiri dan mencegah penularan.
Ia menegaskan bahwa pada Nataru pemerintah tidak melarang mudik dan liburan, asalkan terkendali. Di semua ruang publik termasuk tempat wisata akan ada Satgas untuk memperkuat pengawasan.
"Selain itu, diharapkan penggunaan Pedulilindungi juga dapat direspon dengan baik. Seperti, persiapan isolasi bagi yang berstatus hitam, vaksinasi bagi yang merah atau kuning, dan diperbolehkan masuk hanya bagi yang hijau," tutupnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika pada kesempatan dialog Media Center Forum Merdeka Barat (FMB9) -KPCPEN, Rabu (8/12/2021). Dia menyampaikan bahwa situasi pandemi di wilayahnya cukup terkendali. Baca juga: Sleman Berstatus PPKM Level 2, Masyarakat Diminta Tidak Abai Prokes
Untuk Nataru, pihaknya akan menerapkan PPKM sesuai asesmen yang berlaku, disertai pembatasan kegiatan untuk Nataru sesuai regulasi yang ada. Dewi juga menjelaskan bahwa saat ini tingkat vaksinasi Jawa Barat adalah 66,74 persen untuk dosis pertama dan 47 persen untuk dosis kedua.
"Upaya percepatan dan melengkapi vaksinasi akan tetap didorong, termasuk untuk populasi lansia yang saat ini tingkat vaksinasi dosis pertama di atas angka 50 persen," ungkapnya.
Dia menyampaikan bahwa meski pada Nataru tidak ada larangan untuk bepergian atau ke luar kota, pihaknya melakukan persiapan berjenjang agar situasi tetap terkendali. Ia mengingatkan para kepala daerah untuk mengaktifkan kembali fungsi satgas hingga tingkat RT dan RW, termasuk untuk menyampaikan informasi kepada warga.
"Prokes diterapkan ketat di tempat ibadah, pusat kegiatan ekonomi, dan pariwisata. Selain itu, akselerasi vaksinasi dan penguatan 3T juga terus diupayakan, berdampingan dengan penyiapan kesiagaan fasilitas kesehatan. “Intinya tidak ada larangan, asalkan semua disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting menjelaskan bahwa meski persiapan kebijakan guna mengatur mobilitas selama Nataru telah dimulai, namun pemerintah menerapkan kebijakan sesuai situasi terakhir.
Dalam hal ini, evaluasi pada awal Desember menunjukkan situasi pandemi terkendali didukung capaian vaksinasi yang cukup tinggi di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan gas dan rem, ujarnya, diterapkan juga pada Nataru, agar pemulihan berbagai sektor berjalan bersama.
“Pemerintah lakukan penyesuaian (kebijakan) agar pemulihan kesehatan, ekonomi, sosial budaya bisa tetap berimbang, sehingga tata kelola pengendalian pandemi dapat berjalan baik,” ujarnyatuturnya. Baca juga: Kabar Baik! Angka BOR Ruang Isolasi COVID-19 RSUD Bangka Tengah Menurun
Ia mengatakan, pengamatan situasi akan terus berlangsung. Kondisi pandemi dinamis tergantung bagaimana mengelolanya. Karena itu, dokumen terkait pengendalian COVID-19 juga selalu berubahdan dinamis, sesuai perkembangan di dalam maupun luar negeri.
Pada Nataru kali ini, ujar Alex, pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan, bukan penyekatan. Diharapkan, masyarakat dapat membangun kewaspadaan dan mengukur prioritas dalam rangka melindungi diri sendiri dan mencegah penularan.
Ia menegaskan bahwa pada Nataru pemerintah tidak melarang mudik dan liburan, asalkan terkendali. Di semua ruang publik termasuk tempat wisata akan ada Satgas untuk memperkuat pengawasan.
"Selain itu, diharapkan penggunaan Pedulilindungi juga dapat direspon dengan baik. Seperti, persiapan isolasi bagi yang berstatus hitam, vaksinasi bagi yang merah atau kuning, dan diperbolehkan masuk hanya bagi yang hijau," tutupnya.
(don)
Lihat Juga :
