Anies Sudah Kirim Surat ke Kemenaker soal UMP 2022, Buruh Harap Bersabar
Kamis, 09 Desember 2021 - 09:38 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengirim surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait revisi UMP 2022. Buruh diminta bersabar. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengirim surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait revisi UMP 2022 . Buruh diminta bersabar.
Baca juga: Ratusan Buruh Tagih Janji Anies soal Revisi UMP Jakarta 2022
"Pemprov DKI sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian (Kemnaker). Kami berharap formula diperbaiki, direvisi. Itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di pusat, bukan di kami (DKI)," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza), Kamis (9/12/2021).
Ariza menyebut surat permintaan revisi UMP 2022 itu sudah dikirimkan Gubernur Anies Baswedan dua pekan lalu. Untuk itu, Ariza meminta buruh bersabar menunggu balasan dari Kemnaker itu. "Kami menunggu, mudah-mudahan ada respons yang baik," katanya.
Namun, lanjut Ariza, pemerintah pusat tentu juga punya banyak pertimbangan yang harus didengarkan bersama. "Prinsipnya, kami mengerti, memahami apa yang menjadi keinginan buruh, juga para pengusaha, pemerintah dan kepentingan masyarakat Jakarta. Kami pahami itu, namun sekali lagi, kita ini kan ada regulasi, masing-masing dibatasi ketentuan dan regulasi masing-masing," bebernya.
Baca juga: Upah Minimum 2022, Refleksi Awal atas PP 36/2021
Dari sisi Pemprov DKI, ada juga aturan tertentu dalam menerapkan UMP. Tetapi Pemprov DKI tidak bisa berbuat banyakm karena keputusan ada di pemerintah pusat.
"Ada regulasinya, ada batasan. Kami harus patuh dan taat pada regulasi yang ada, di antaranya PP Nomor 36 Tahun 2021 yang kami patuhi. Selama PP-nya belum diubah kami tidak boleh melanggar. Kita kan harus patuh dan taat terhadap aturan. Regulasinya begitu dan memang kita harus menunggu perbaiki dari regulasi itu," pungkasnya.
Baca juga: Ratusan Buruh Tagih Janji Anies soal Revisi UMP Jakarta 2022
"Pemprov DKI sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian (Kemnaker). Kami berharap formula diperbaiki, direvisi. Itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di pusat, bukan di kami (DKI)," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza), Kamis (9/12/2021).
Ariza menyebut surat permintaan revisi UMP 2022 itu sudah dikirimkan Gubernur Anies Baswedan dua pekan lalu. Untuk itu, Ariza meminta buruh bersabar menunggu balasan dari Kemnaker itu. "Kami menunggu, mudah-mudahan ada respons yang baik," katanya.
Namun, lanjut Ariza, pemerintah pusat tentu juga punya banyak pertimbangan yang harus didengarkan bersama. "Prinsipnya, kami mengerti, memahami apa yang menjadi keinginan buruh, juga para pengusaha, pemerintah dan kepentingan masyarakat Jakarta. Kami pahami itu, namun sekali lagi, kita ini kan ada regulasi, masing-masing dibatasi ketentuan dan regulasi masing-masing," bebernya.
Baca juga: Upah Minimum 2022, Refleksi Awal atas PP 36/2021
Dari sisi Pemprov DKI, ada juga aturan tertentu dalam menerapkan UMP. Tetapi Pemprov DKI tidak bisa berbuat banyakm karena keputusan ada di pemerintah pusat.
"Ada regulasinya, ada batasan. Kami harus patuh dan taat pada regulasi yang ada, di antaranya PP Nomor 36 Tahun 2021 yang kami patuhi. Selama PP-nya belum diubah kami tidak boleh melanggar. Kita kan harus patuh dan taat terhadap aturan. Regulasinya begitu dan memang kita harus menunggu perbaiki dari regulasi itu," pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
