UMK 2022 Tidak Naik, Buruh di Bandung Barat Ancam Mogok Nasional

BANDUNG - Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tidak menaikan UMK tahun 2022 di sembilan daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat (KBB), membuat kecewa kalangan buruh.

Padahal, awalnya buruh melalui Pemda KBB telah merekomendasikan UMK 2022 sebesar Rp3.475.663,11 atau naik 7% dari upah minimum tahun 2021.

Namun faktanya, pada saat ditetapkan UMK KBB tahun depan sebesar Rp3.248.283,28 atau tidak mengalami kenaikan.



"Buruh di KBB kecewa, karena usulan kenaikan UMK 7% ditolak Pemprov Jabar, karena tak sesuai dengan seksama perhitungan upah dalam PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Koordinator Koalisi 9 Serikat Buruh, KBB, Dede Rahmat, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya, buruh merasa kecewa kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang memakai skema perhitungan UMK 2022 berdasarkan PP 36 tahun 2021. Padahal aturan itu merupakan turunan UU Cipta Kerja yang divonis MK melanggar konstitusi.



"Ini bukti gubernur tak pro terhadap nasib buruh. Padahal sejak awal aturan itu ditolak buruh karena merugikan kita," tegasnya.

Dijelaskannya, saat ini sejumlah serikat buruh di KBB bakal melakukan konsolidasi untuk melakukan langkah selanjutnya. Secara organisasi buruh juga telah memutuskan melakukan mogok nasional pada 6-9 Desember 2021.



"Merespons keputusan tidak adanya kenaikan UMK, organisasi buruh sudah sepakat untuk mogok nasional pada tanggal 6-9 Desember 2021, tapi kita akan konsolidasikan lagi bersama serikat buruh lain," tukasnya.

UMK KBB tahun 2022 diputuskan Rp3.248.283,28 atau tidak mengalami kenaikan. Tidak hanya di KBB, mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang UMK di Jawa Barat Tahun 2022, total ada sembilan daerah di KBB yang UMK-nya tidak naik.