Kanwil BPN Sulsel Dorong Palopo Jadi Kota Lengkap Pertama di Indonesia
Kamis, 18 November 2021 - 20:55 WIB
loading...
Wali Kota Palopo, HM Judas Amir menyerahkan sertifikat lahan kepada salah satu masyarakat, Kamis (18/11). Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono, mendorong Kota Palopo menjadi kota lengkap pertama di Indonesia.
Menurut Bambang Priono, Kota Palopo sangat berpeluang menjadi kota lengkap pertama di Indonesia saat ini, di mana dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo, hanya tersisa tiga kelurahan untuk dilengkapi data bidang tanahnya.
Baca juga:30 Pelaku UKM di Kota Palopo Diberi Pelatihan Peningkatan Kapasitas
"Saya mendapat laporan dari Kepala KPN Palopo, bahwa dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo ini sebanyak 45 semua bidang tanahnya sudah terpetakan," ujar Bambang Priono.
"Tinggal 3 kelurahan lagi Pak Wali, oleh sebab itu saya mohon dukungan kepada Pak Wali, untuk memerintahkan kepada para camat dan lurah untuk membantu Kantor Pertanahan. Dan mudah-mudahan nanti di tahun 2022 saya akan mendorong Kota Palopo menjadi yang pertama di Indonesia menjadi kota lengkap," tambahnya.
Menurut Kakanwil BPN Sulsel, jika semua bidang tanah yang ada di Kota Palopo ini sudah terpetakan maka sengketa lahan di Kota Palopo nantinya sudah dipastikan tidak ada lagi.
Hal ini diungkapkan, Kakanwil BPN Sulsel, dalam acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diikuti 3 kabupaten kota, yakni Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Luwu Utara, yang dipusatkan di Kota Palopo, Kamis (18/11).
Dirinya menyampaikan, transformasi digitalisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya di Luwu Raya sudah berjalan baik.
Baca juga:Farid Kasim Judas Kukuhkan 986 Sekretaris RT/RW di 9 Kecamatan
Layanan di BPN sudah transparan melalui aplikasi saksi yang bisa diakses melalui smartphone. Cukup dari kantor kerja atau dari rumah bisa dilakukan interaksi dengan urusan di BPN.
"Sehingga peluang pungli dan korupsi sudah tidak ada lagi karena tidak perlu lagi masyarakat bertemu langsung dengan BPN," ujarnya.
Target BPN, tahun 2022 semua layanan pertanahan sudah elektronik sehingga pengurusan di BPN cukup melalui layanan elektronik, sisa Kantor Pertanahan yang harus aktif.
"Sehingga peluang untuk melakukan kecurangan segara ditutup dan dilupakan. Itu baru ada manfaatnya deklarasi ini. Saya ingatkan Palopo, Luwu dan Lutra deklarasi ini disaksikan oleh Allah SWT disaksikan oleh alam dan kita yang hadir sehingga wajib berjalan sesuai hasil deklarasi kita hari ini," tekannya
"Saya mohon Pak Wali, anak saya BPN di Palopo, jangan ragu jewer jika ada nakal, beri pembinaan terlebih dahulu, jika sudah dibina masih nakal, dibinasakan saja ga papa," katanya.
Baca juga:Pemerintah Palopo-Luwu Beri Perhatian Serius Penanganan Pascabencana
Diinformasikan Kanwil BPN Sulsel, pihaknya saat ini tengah menangani sertifikat bodong yang ditawari ke pengusaha. "Kemarin ada 10 ditangani oleh Bareskrim, dan proses pidananya sudah diproses mudah mudahan mafia tanah di Sulsel hilang," kuncinya.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Palopo , HM Judas Amir menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada keluarga besar BPN, khususnya Kota Palopo, yang selama ini ikut membantu pembangunan di Kota Palopo.
"BPN Palopo sudah berkali-kali atau setiap tahun membantu masyarakat Kota Palopo atas kepastian hak atas tanah mereka dengan memberikan sertifikat tanah secara gratis," ujarnya.
Sebagai Pemerintah Kota Palopo, HM Judas Amir, berharap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL yang dulunya disebut Sertifikat Prona bisa berjalan terus hingga seluruh bidang tanah di Kota Palopo jelas kepemilikannya secara hukum.
Untuk diketahui, Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menujuWilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), juga diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota di tiga wilayah di Sulsel, para pejabat Polres dan Komandan Kodim 1403 Palopo.
Baca juga:Dinsos Palopo Buka Dapur Umum Bantu Korban Bencana di Walmas
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah sebanyak 50 Persil dari BPN Palopo, 23 persik dari BPN Luwu dan 1 persil dari BPN Luwu Utara.
Selain itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat aset Rumah Ibadah Islamic Centre untuk Kota Palopo, Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Desa Tulung Sari, Kabupaten Luwu Utara dan Sertifikat Aset Pemerintah Kabupaten Luwu berupa 16 Bidang Sekolah Dasar, 3 Bidang Sekolah Menengah Pertama dan 2 Bidang Tugu Tapal Batas.
Menurut Bambang Priono, Kota Palopo sangat berpeluang menjadi kota lengkap pertama di Indonesia saat ini, di mana dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo, hanya tersisa tiga kelurahan untuk dilengkapi data bidang tanahnya.
Baca juga:30 Pelaku UKM di Kota Palopo Diberi Pelatihan Peningkatan Kapasitas
"Saya mendapat laporan dari Kepala KPN Palopo, bahwa dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo ini sebanyak 45 semua bidang tanahnya sudah terpetakan," ujar Bambang Priono.
"Tinggal 3 kelurahan lagi Pak Wali, oleh sebab itu saya mohon dukungan kepada Pak Wali, untuk memerintahkan kepada para camat dan lurah untuk membantu Kantor Pertanahan. Dan mudah-mudahan nanti di tahun 2022 saya akan mendorong Kota Palopo menjadi yang pertama di Indonesia menjadi kota lengkap," tambahnya.
Menurut Kakanwil BPN Sulsel, jika semua bidang tanah yang ada di Kota Palopo ini sudah terpetakan maka sengketa lahan di Kota Palopo nantinya sudah dipastikan tidak ada lagi.
Hal ini diungkapkan, Kakanwil BPN Sulsel, dalam acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diikuti 3 kabupaten kota, yakni Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Luwu Utara, yang dipusatkan di Kota Palopo, Kamis (18/11).
Dirinya menyampaikan, transformasi digitalisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya di Luwu Raya sudah berjalan baik.
Baca juga:Farid Kasim Judas Kukuhkan 986 Sekretaris RT/RW di 9 Kecamatan
Layanan di BPN sudah transparan melalui aplikasi saksi yang bisa diakses melalui smartphone. Cukup dari kantor kerja atau dari rumah bisa dilakukan interaksi dengan urusan di BPN.
"Sehingga peluang pungli dan korupsi sudah tidak ada lagi karena tidak perlu lagi masyarakat bertemu langsung dengan BPN," ujarnya.
Target BPN, tahun 2022 semua layanan pertanahan sudah elektronik sehingga pengurusan di BPN cukup melalui layanan elektronik, sisa Kantor Pertanahan yang harus aktif.
"Sehingga peluang untuk melakukan kecurangan segara ditutup dan dilupakan. Itu baru ada manfaatnya deklarasi ini. Saya ingatkan Palopo, Luwu dan Lutra deklarasi ini disaksikan oleh Allah SWT disaksikan oleh alam dan kita yang hadir sehingga wajib berjalan sesuai hasil deklarasi kita hari ini," tekannya
"Saya mohon Pak Wali, anak saya BPN di Palopo, jangan ragu jewer jika ada nakal, beri pembinaan terlebih dahulu, jika sudah dibina masih nakal, dibinasakan saja ga papa," katanya.
Baca juga:Pemerintah Palopo-Luwu Beri Perhatian Serius Penanganan Pascabencana
Diinformasikan Kanwil BPN Sulsel, pihaknya saat ini tengah menangani sertifikat bodong yang ditawari ke pengusaha. "Kemarin ada 10 ditangani oleh Bareskrim, dan proses pidananya sudah diproses mudah mudahan mafia tanah di Sulsel hilang," kuncinya.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Palopo , HM Judas Amir menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada keluarga besar BPN, khususnya Kota Palopo, yang selama ini ikut membantu pembangunan di Kota Palopo.
"BPN Palopo sudah berkali-kali atau setiap tahun membantu masyarakat Kota Palopo atas kepastian hak atas tanah mereka dengan memberikan sertifikat tanah secara gratis," ujarnya.
Sebagai Pemerintah Kota Palopo, HM Judas Amir, berharap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL yang dulunya disebut Sertifikat Prona bisa berjalan terus hingga seluruh bidang tanah di Kota Palopo jelas kepemilikannya secara hukum.
Untuk diketahui, Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menujuWilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), juga diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota di tiga wilayah di Sulsel, para pejabat Polres dan Komandan Kodim 1403 Palopo.
Baca juga:Dinsos Palopo Buka Dapur Umum Bantu Korban Bencana di Walmas
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah sebanyak 50 Persil dari BPN Palopo, 23 persik dari BPN Luwu dan 1 persil dari BPN Luwu Utara.
Selain itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat aset Rumah Ibadah Islamic Centre untuk Kota Palopo, Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Desa Tulung Sari, Kabupaten Luwu Utara dan Sertifikat Aset Pemerintah Kabupaten Luwu berupa 16 Bidang Sekolah Dasar, 3 Bidang Sekolah Menengah Pertama dan 2 Bidang Tugu Tapal Batas.
(luq)
Lihat Juga :
