42.000 Warga Miskin Ekstrem di Kota Bandung, Pemkot Bakal Lakukan Ini
Kamis, 18 November 2021 - 16:48 WIB
loading...
Kemiskinan ekstrem di Kota Bandung mencapai 43.000 jiwa saat ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024. Foto ilustrasi SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Kemiskinan ekstrem di Kota Bandung mencapai 43.000 jiwa saat ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung.
Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Hal itu bisa dicapai melalui kolaborasi intervensi sehingga kemiskinan ekstrem dapat ditekan ke tingkat nol persen pada tahun 2024. Baca juga: Orang Terkaya Didesak Membayar untuk Bantu Orang Termiskin di Dunia
Saat ini, angka kemiskinan Kota Bandung sebesar 3,99 persen atau 100.200 jiwa. Sedangkan kemiskinan ekstrem mencapai 1,7 persennya atau 43.000 jiwa. "Penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple intervention. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama," katanya.
Hal pertama yang dilakukan adalah mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatannya.
Yana menungkapkan hal itu saat Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung Tahun 2021 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis (18/11/2021). Menurut Yana, Rakor TKPK tersebut juga sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kinerja TKPK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.
"Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan program ini diantaranya, pemutakhiran data, perlunya keterpaduan juga dalam perencanaan dan penganggaran, konvergensi program dan kegiatan antar OPD provinsi dan kabupaten/kota, monitoring evaluasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan," ungkapnya.
Yana berharap, beberapa perangkat daerah terkait mampu membuat program-program pemberdayaan yang terpadu dan harus tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat miskin. Baca juga: Pengamat: Aksi Bakar Diri Putra Pahlawan Perang Ungkap Parahnya Tingkat Kemiskinan di Iran
"Terutama saat ini sangat banyak masyarakat yang terdampak sosial pun ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sehingga harapannya kita semua mampu meningkatkan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo menyampaikan, maksud tujuan kegiatan tersebut yaitu melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian antar pelaksana program penanggulangan kemiskinan.
"Dalam menyinergikan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung untuk menghasilkan kesamaan dan pemahaman persepsi seluruh pemangku terkait di pusat dan di daerah mengenai kegiatan penanggulangan kemiskinan beserta substansinya," katanya.
Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Hal itu bisa dicapai melalui kolaborasi intervensi sehingga kemiskinan ekstrem dapat ditekan ke tingkat nol persen pada tahun 2024. Baca juga: Orang Terkaya Didesak Membayar untuk Bantu Orang Termiskin di Dunia
Saat ini, angka kemiskinan Kota Bandung sebesar 3,99 persen atau 100.200 jiwa. Sedangkan kemiskinan ekstrem mencapai 1,7 persennya atau 43.000 jiwa. "Penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple intervention. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama," katanya.
Hal pertama yang dilakukan adalah mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatannya.
Yana menungkapkan hal itu saat Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung Tahun 2021 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis (18/11/2021). Menurut Yana, Rakor TKPK tersebut juga sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kinerja TKPK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.
"Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan program ini diantaranya, pemutakhiran data, perlunya keterpaduan juga dalam perencanaan dan penganggaran, konvergensi program dan kegiatan antar OPD provinsi dan kabupaten/kota, monitoring evaluasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan," ungkapnya.
Yana berharap, beberapa perangkat daerah terkait mampu membuat program-program pemberdayaan yang terpadu dan harus tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat miskin. Baca juga: Pengamat: Aksi Bakar Diri Putra Pahlawan Perang Ungkap Parahnya Tingkat Kemiskinan di Iran
"Terutama saat ini sangat banyak masyarakat yang terdampak sosial pun ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sehingga harapannya kita semua mampu meningkatkan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo menyampaikan, maksud tujuan kegiatan tersebut yaitu melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian antar pelaksana program penanggulangan kemiskinan.
"Dalam menyinergikan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung untuk menghasilkan kesamaan dan pemahaman persepsi seluruh pemangku terkait di pusat dan di daerah mengenai kegiatan penanggulangan kemiskinan beserta substansinya," katanya.
(don)
Lihat Juga :
