3 Ormas Tandatangani Komitmen Jaga Bandung Tetap Kondusif, Ada Apa?
Rabu, 17 November 2021 - 05:46 WIB
loading...
Tiga ormas tandatangani komitmen jaga Bandung tetap kondusif.Foto/Arif Budianto
A
A
A
BANDUNG - Tiga organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bandung yaitu FKPPI, Laskar Marah Putih, dan Agotax, menandatangani komitmen bersama menjaga Bandung tetap kondusif. Komitmen ini dalam rangka mendukung pembangunan recovery pandemi COVID-19.
Kesepakatan itu ditandatangani di Oasis Siliwangi Hotel, Kota Bandung, Selasa (16/11/2021). Penandatangan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, dan Dandim 0618/BS Kol. Inf. Sapta Budhi Purnama.
Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Risiko Bencana Intai Kawasan Bandung Utara
Beberapa kesepakatan itu diantaranya tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; tidak melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; tidak melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan lainnya.
Kegiatan tersebut dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif terutama di wilayah Kota Bandung, serta untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah.
Sehingga perlu langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mau pun TNI-Polri, serta pihak lainnya.
Baca juga: Pemkot Cimahi Kaji Hasil Uji Emisi Kendaraan Jadi Syarat Bayar Pajak
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, Kota Bandung sebagai Kota Metropolitan, penduduknya terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kondisi ini rentan oleh berbagai konflik, namun hal itu relatif tidak pernah terjadi di Kota Bandung.
Menurutnya, di Kota Bandung kalau pun terjadi konflik, bukan karena perbedaan identitas tetapi lebih disebabkan faktor kepentingan. Ia pun bersyukur potensi konflik di Kota Bandung selalu bisa diredam.
"Hal itu karena kedewasaan sikap para pemimpin kelompok, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta kerja sama yang baik di Jajaran pemerintahan yang diwadahi oleh Forkopimda," katanya.
Oleh karena itu, sinergisitas Forkopimda dengan ormas yang ada di Kota Bandung harus tetap dipelihara dan bahkan ditingkatkan menjadi lebih kondusif agar dapat meraih misi Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.
"Pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan, harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk Ormas yang tetap diharapkan menjadi mitra pemerintah yang kritis objektif dan berorientasi kepada perubahan menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol), Bambang Sukardi menyampaikan kegiatan tersebut dalam efektivitas penanganan konflik sosial, harus sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
"Berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat, tepat semua permasalahan di dalam maayarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan," katanya.
Menurut Bambang, kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan menjalin komunikasi di antara dinas Instansi terkait, serta komponen masyarakat lainnya, sehingga kerjasama ini perlu dijalin dengan baik
Kesepakatan itu ditandatangani di Oasis Siliwangi Hotel, Kota Bandung, Selasa (16/11/2021). Penandatangan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, dan Dandim 0618/BS Kol. Inf. Sapta Budhi Purnama.
Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Risiko Bencana Intai Kawasan Bandung Utara
Beberapa kesepakatan itu diantaranya tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; tidak melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; tidak melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan lainnya.
Kegiatan tersebut dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif terutama di wilayah Kota Bandung, serta untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah.
Sehingga perlu langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mau pun TNI-Polri, serta pihak lainnya.
Baca juga: Pemkot Cimahi Kaji Hasil Uji Emisi Kendaraan Jadi Syarat Bayar Pajak
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, Kota Bandung sebagai Kota Metropolitan, penduduknya terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kondisi ini rentan oleh berbagai konflik, namun hal itu relatif tidak pernah terjadi di Kota Bandung.
Menurutnya, di Kota Bandung kalau pun terjadi konflik, bukan karena perbedaan identitas tetapi lebih disebabkan faktor kepentingan. Ia pun bersyukur potensi konflik di Kota Bandung selalu bisa diredam.
"Hal itu karena kedewasaan sikap para pemimpin kelompok, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta kerja sama yang baik di Jajaran pemerintahan yang diwadahi oleh Forkopimda," katanya.
Oleh karena itu, sinergisitas Forkopimda dengan ormas yang ada di Kota Bandung harus tetap dipelihara dan bahkan ditingkatkan menjadi lebih kondusif agar dapat meraih misi Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.
"Pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan, harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk Ormas yang tetap diharapkan menjadi mitra pemerintah yang kritis objektif dan berorientasi kepada perubahan menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol), Bambang Sukardi menyampaikan kegiatan tersebut dalam efektivitas penanganan konflik sosial, harus sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
"Berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat, tepat semua permasalahan di dalam maayarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan," katanya.
Menurut Bambang, kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan menjalin komunikasi di antara dinas Instansi terkait, serta komponen masyarakat lainnya, sehingga kerjasama ini perlu dijalin dengan baik
(msd)
Lihat Juga :
