Covid-19 Terkendali, DPRD DKI Minta Alokasi BTT Rp2,2 Triliun Dipangkas Jdi Rp200 Miliar
Rabu, 10 November 2021 - 12:42 WIB
loading...
A
A
A
“Bahkan seluruh dinas mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta,” ujar Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Sedangkan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat Penyertaan Modal Dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.
“Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19,” ungkap Yusuf, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp16,3 triliun ini merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan rusunawa dan rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.
Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader dasawisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta.
Sedangkan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat Penyertaan Modal Dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.
“Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19,” ungkap Yusuf, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp16,3 triliun ini merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan rusunawa dan rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.
Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader dasawisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta.
(hab)
Lihat Juga :
