Kapolri Tawarkan Novel dkk Jadi ASN di Bareskrim, Begini Tanggapan Koordinator TPDI

BOGOR - Tawaran Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowopo agar Novel Baswedan (Novel) dkk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bareskrim Polri mendapat sorotan dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Koordinator TPDI Petrus Salestinus mengatakan, sikap murah hati Kapolri harus dibaca sebagai bagian dari upaya menjadikan Bareskrim sebagai transit agar kelak bisa kembali menjadi ASN pada KPK bahkan menguasai KPK.

Menurut Petrus, merekrut Novel dkk menjadi ASN bisa saja tidak memberi solusi bagi penciptaan ASN yang berwawasan kebangsaan di Bareskrim Polri. Sebab, selain Novel dkk sudah tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), juga sudah terbentuk karakter "pembangkang" yang selama ini sudah melawan Pimpinan KPK secara terbuka.

"Jika Novel dkk menerima tawaran Kapolri, maka ini harus diwaspadai, karena manajemen di kepolisian bersifat hirarki sehingga Bareskrim sesungguhnya bukanlah habitat yang cocok bagi Novel dkk. Namun ini adalah strategi politik jangka panjang, karena bagi Novel lebih baik mundur selangkah untuk gapai sukses yang lebih besar," kata Petrus di Jakarta, Senin (8/11/2021).

Selain itu, kata Petrus, jika Novel dkk menjadi ASN di Bareskrim Polri, hal ini bisa melahirkan kecemburuan sosial dari ribuan tenaga honorer di Institusi Polri yang belum pasti diangkat menjadi ASN . Bahayanya, kata Petrus, Novel dkk bisa saja mengkoordinir para honorer menjadi sebuah "kekuatan perlawanan" dengan membentuk "wadah pegawai" sebagai alat perjuangan untuk mengoreksi segala kebijakan Pimpinan Polri, seperti halnya perlawanan yang dilakukan Novel dkk di KPK hingga hari ini.

"Menjadikan Novel dkk sebagai ASN pada Bareskrim Polri, bisa jadi ini hanya sekedar batu loncatan dan ada hidden agenda Novel dkk untuk kembali menguasai KPK dan ancaman bagi Ketua KPK Firli Bahuri melalui kasus penyewaan helikopter yang pernah dilaporkan ke Bareskrim," katanya.

Bagi Novel dkk, lanjut dia, menjadi ASN di Bareskrim Polri saat ini tidaklah penting. "Karena yang penting adalah status ASN sebagai SIM dan SIM itu bisa diperpanjang bahkan bisa dimutasi untuk kembali menguasai KPK dalam masa 3 atau 5 tahun ke depan melalui kekuatan politik presure group yang selama ini backup Novel dkk," tuturnya.