Bioavtur J2.4, Seribu Langkah Kurangi Emisi Langit
Rabu, 27 Oktober 2021 - 23:01 WIB
loading...
A
A
A
Kemandirian Energi
Pemanfaatan minyak nabati sawit memberi harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Banyak warga menggantungkan hidupnya di perkebunan kelapa sawit. Sementara melimpahnya potensi sumber alam Indonesia ini, belum memberi kesejahteraan maksimal akibat fluktuatif harga sawit.
Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencatat, luas lahan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,6 juta hektare. Dari jumlah itu, sekitar 40,6 persen atau 5,8 juta hektare dikelola rakyat. Sementara 55 persen atau 7,9 juta hektare dikelola perusahaan besar swasta, dan sisanya korporasi pemerintah. Jutaan tenaga kerja menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan ini.
Melimpahnya produksi sawit nusantara telah mencatat kapasitas produksi hingga 40,5 juta ton per tahun (2018) dan terus meningkat hingga saat ini. Misalnya produksi sawit pada Januari 2021 tercatat mencapai 3,76 juta ton dengan jenis crude palm oil (CPO) 3,42 juta ton, crude palm kernel oil (CPKO) 334.000 ton, dan lainnya. Dari produksi sawit Indonesia pada Januari 2021, dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri hanya 1,52 juta ton. 763.000 ton untuk pangan, 178.000 ton untuk oleokimia, dan biodiesel sebanyak 580.000 ton.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keberhasilan uji terbang bioavtur telah memberi kepercayaan tinggi terhadap kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya domestik, khususnya minyak sawit. "Ini sebagai upaya membangun kemandirian energi nasional. Keberhasilan ini akan berdampak pada pengurangan ketergantungan terhadap impor energi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Airlangga.
Dengan perkiraan konsumsi avtur harian sekitar 14.000 kiloliter, potensi pasar bioavtur J2.4 diperkirakan akan mencapai Rp1,1 triliun per tahun. Potensi ini akan menjadi prospek besar bagi pengembangan industri sawit nasional.
Komitmen Bersama
Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pengembangan bioavtur menggunakan bahan minyak nabati kelapa sawit relatif baru. Apalagi jika temuan ini bisa dikembangkan dalam skala komersial. Dari aspek energi, adalah upaya Indonesia menuju ketahanan energi bahan bakar minyak.
"Temuan bioavtur J2.4 ini sangat bagus. Karena kita punya bahan baku minyak sawit cukup banyak. Sehingga kedepan, kita tidak hanya bergantung kepada minyak fosil saja," kata Komaidi.
Menurut dia, dalam konsep pengembangan energi baru terbarukan (EBT) memang mesti diselaraskan dengan potensi lokal. Bioavtur dinilai langkah tepat menuju pemanfaatan potensi sawit Indonesia yang jumlahnya cukup melimpah. Potensi ini menjadi daya ungkit Indonesia dalam konteks ketahanan energi nasional di mata internasional.
Apalagi, saat ini, kata dia, porsi pemanfaatan EBT baru sekitar 14 persen dari total konsumsi BBM di Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. "Tapi bagaimanapun upaya ini harus kita dukung dan kembangkan. Seribu langkah perjalanan, harus dimulai dari satu langkah perjalanan," katanya.
Walaupun, lanjut dia, nantinya pemerintah akan dihadapkan pada dua pilihan dilematis dalam penggunaan bioavtur ini. Dalam konteks ketahanan energi, temuan ini sangat bagus. Tetapi tidak demikian jika dilihat dari perspektif ekonomi. Sehingga pengembangan bioavtur ini, kata dia, harus lihat lebih utuh lagi.
"Apakah ini hanya dilihat dalam konteks ekonomi murni. Kalau konteksnya ekonomi, bisa jadi ini bukan pilihan untuk dikembangkan. Bisa saja kemudian akan lebih efisien mengolah avtur dari minyak mentah (fosil)," ujar dia.
Tapi jika dilihat dari aspek ketahanan energi dan upaya mengurangi neraca dagang, pengembangan bioavtur berbahan minyak sawit menjadi logis untuk bisa dikembangkan. Oleh karenanya, pemerintah harus melihat konteks ini secara utuh, tergantung pada tujuan pengembangannya.
Bagaimanapun, harga BBM yang dihasilkan dari sumber yang bisa diperbaharui (nabati) akan lebih mahal ketimbang minyak fosil. Begitupun harga bioavtur yang diprediksi bakal lebih mahal dari avtur jet A1. Ini karena energi yang diperbaharui mesti diolah atau dibuat dari nol. Berbeda dengan minyak fosil yang sudah disediakan alam dan tinggal mengolahnya.
Namun begitu, Komaidi menyebut, salah satu solusi untuk mendapatkan skala keekonomian adalah menaikkan komposisi bahan nabati minyak sawit lebih dari 2,4 persen serta memproduksi dalam skala massal. Biasanya, produk yang diproduksi massal akan diraih harga jual jauh lebih murah. "Jadi kalau memang ingin mendapat skala ekonomi, volumenya harus ditambah. Silahkan dihitung pemerintah, kira-kira titik optimalnya di mana," ujar dia.
Kendati begitu, pengembangan minyak sawit menjadi bioavtur, perlu mendapat dorongan regulator dalam rangka memberi kepastian market (pasar). Tanpa ada kepastian market, pengembangan energi ramah lingkungan ini akan sulit berkembang, apalagi jika bersaing dengan sumber energi fosil.
"Market harus ada jaminan, supaya produknya bisa terserap pasar. Misalnya pemerintah menerbitkan aturan bahwa penerbangan domestik harus menggunakan bioavtur, seperti mandatory B30 untuk kendaraan di darat," ujar Komaidi Notonegoro yang juga menjabat Direktur Eksekutif Reforminer Institute.
Pemanfaatan energi ramah lingkungan ini, juga bisa didorong pemerintah melalui pemberian insentif fiskal kepada produsen atau konsumen. Keringanan pajak, akan meringankan beban konsumen, jika harga BBM nabati lebih mahal ketimbang minyak fosil.
Pemanfaatan minyak nabati sawit memberi harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Banyak warga menggantungkan hidupnya di perkebunan kelapa sawit. Sementara melimpahnya potensi sumber alam Indonesia ini, belum memberi kesejahteraan maksimal akibat fluktuatif harga sawit.
Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencatat, luas lahan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,6 juta hektare. Dari jumlah itu, sekitar 40,6 persen atau 5,8 juta hektare dikelola rakyat. Sementara 55 persen atau 7,9 juta hektare dikelola perusahaan besar swasta, dan sisanya korporasi pemerintah. Jutaan tenaga kerja menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan ini.
Melimpahnya produksi sawit nusantara telah mencatat kapasitas produksi hingga 40,5 juta ton per tahun (2018) dan terus meningkat hingga saat ini. Misalnya produksi sawit pada Januari 2021 tercatat mencapai 3,76 juta ton dengan jenis crude palm oil (CPO) 3,42 juta ton, crude palm kernel oil (CPKO) 334.000 ton, dan lainnya. Dari produksi sawit Indonesia pada Januari 2021, dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri hanya 1,52 juta ton. 763.000 ton untuk pangan, 178.000 ton untuk oleokimia, dan biodiesel sebanyak 580.000 ton.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keberhasilan uji terbang bioavtur telah memberi kepercayaan tinggi terhadap kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya domestik, khususnya minyak sawit. "Ini sebagai upaya membangun kemandirian energi nasional. Keberhasilan ini akan berdampak pada pengurangan ketergantungan terhadap impor energi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Airlangga.
Dengan perkiraan konsumsi avtur harian sekitar 14.000 kiloliter, potensi pasar bioavtur J2.4 diperkirakan akan mencapai Rp1,1 triliun per tahun. Potensi ini akan menjadi prospek besar bagi pengembangan industri sawit nasional.
Komitmen Bersama
Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pengembangan bioavtur menggunakan bahan minyak nabati kelapa sawit relatif baru. Apalagi jika temuan ini bisa dikembangkan dalam skala komersial. Dari aspek energi, adalah upaya Indonesia menuju ketahanan energi bahan bakar minyak.
"Temuan bioavtur J2.4 ini sangat bagus. Karena kita punya bahan baku minyak sawit cukup banyak. Sehingga kedepan, kita tidak hanya bergantung kepada minyak fosil saja," kata Komaidi.
Menurut dia, dalam konsep pengembangan energi baru terbarukan (EBT) memang mesti diselaraskan dengan potensi lokal. Bioavtur dinilai langkah tepat menuju pemanfaatan potensi sawit Indonesia yang jumlahnya cukup melimpah. Potensi ini menjadi daya ungkit Indonesia dalam konteks ketahanan energi nasional di mata internasional.
Apalagi, saat ini, kata dia, porsi pemanfaatan EBT baru sekitar 14 persen dari total konsumsi BBM di Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. "Tapi bagaimanapun upaya ini harus kita dukung dan kembangkan. Seribu langkah perjalanan, harus dimulai dari satu langkah perjalanan," katanya.
Walaupun, lanjut dia, nantinya pemerintah akan dihadapkan pada dua pilihan dilematis dalam penggunaan bioavtur ini. Dalam konteks ketahanan energi, temuan ini sangat bagus. Tetapi tidak demikian jika dilihat dari perspektif ekonomi. Sehingga pengembangan bioavtur ini, kata dia, harus lihat lebih utuh lagi.
"Apakah ini hanya dilihat dalam konteks ekonomi murni. Kalau konteksnya ekonomi, bisa jadi ini bukan pilihan untuk dikembangkan. Bisa saja kemudian akan lebih efisien mengolah avtur dari minyak mentah (fosil)," ujar dia.
Tapi jika dilihat dari aspek ketahanan energi dan upaya mengurangi neraca dagang, pengembangan bioavtur berbahan minyak sawit menjadi logis untuk bisa dikembangkan. Oleh karenanya, pemerintah harus melihat konteks ini secara utuh, tergantung pada tujuan pengembangannya.
Bagaimanapun, harga BBM yang dihasilkan dari sumber yang bisa diperbaharui (nabati) akan lebih mahal ketimbang minyak fosil. Begitupun harga bioavtur yang diprediksi bakal lebih mahal dari avtur jet A1. Ini karena energi yang diperbaharui mesti diolah atau dibuat dari nol. Berbeda dengan minyak fosil yang sudah disediakan alam dan tinggal mengolahnya.
Namun begitu, Komaidi menyebut, salah satu solusi untuk mendapatkan skala keekonomian adalah menaikkan komposisi bahan nabati minyak sawit lebih dari 2,4 persen serta memproduksi dalam skala massal. Biasanya, produk yang diproduksi massal akan diraih harga jual jauh lebih murah. "Jadi kalau memang ingin mendapat skala ekonomi, volumenya harus ditambah. Silahkan dihitung pemerintah, kira-kira titik optimalnya di mana," ujar dia.
Kendati begitu, pengembangan minyak sawit menjadi bioavtur, perlu mendapat dorongan regulator dalam rangka memberi kepastian market (pasar). Tanpa ada kepastian market, pengembangan energi ramah lingkungan ini akan sulit berkembang, apalagi jika bersaing dengan sumber energi fosil.
"Market harus ada jaminan, supaya produknya bisa terserap pasar. Misalnya pemerintah menerbitkan aturan bahwa penerbangan domestik harus menggunakan bioavtur, seperti mandatory B30 untuk kendaraan di darat," ujar Komaidi Notonegoro yang juga menjabat Direktur Eksekutif Reforminer Institute.
Pemanfaatan energi ramah lingkungan ini, juga bisa didorong pemerintah melalui pemberian insentif fiskal kepada produsen atau konsumen. Keringanan pajak, akan meringankan beban konsumen, jika harga BBM nabati lebih mahal ketimbang minyak fosil.
(msd)
Lihat Juga :
