Bupati Karawang Diminta Positif Sikapi Kritik Masyarakatnya
Minggu, 24 Oktober 2021 - 16:57 WIB
loading...
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. SINDOnews/Nila
A
A
A
KARAWANG - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana diminta menyikapi positif masyarakat yang mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.
Pasalnya, masyarakat Karawang sedang memulihkan kehidupan akibat dampak pandemi COVID-19. Sementara pemerintah membuat kebijakan yang tidak populer sehingga menimbulkan rekasi berupa kritik di media sosial.
"Pandemi COVID-19 sudah jelas berdampak kepada kita baik secara ekonomi maupun sosial. Karena pemerintah membatasi kegiatan masyarakat. Seharusnya pemerintah juga mengimbangi dengan membatasi setiap kegiatan yang dapat menimbulkan protes masyarakat," kata Ketua LSM Lodaya, Nace Permana, Minggu (24/10/21).
Menurut Nace, masyarakat Karawang saat ini masih dalam kesulitan karena pandemi covid-19. Reaksi berlebihan muncul saat melihat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang malah melukai hati masyarakat. Salah satu kebijakan yaitu pengadaan mobil dinas untuk para pejabat yang mencapai miliaran rupiah.
"Program pembangunan yang menyentuh kehidupan rakyat ditunda karena covid-19 dengan adanya refocusing anggaran. Namun disisi lain, pemerintah malah membeli mobil mewah untuk keperluan dinas. Harusnya ini bisa ditunda, tapi pemerintah tidak mau mendengar hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan," katanya.
Pasalnya, masyarakat Karawang sedang memulihkan kehidupan akibat dampak pandemi COVID-19. Sementara pemerintah membuat kebijakan yang tidak populer sehingga menimbulkan rekasi berupa kritik di media sosial.
"Pandemi COVID-19 sudah jelas berdampak kepada kita baik secara ekonomi maupun sosial. Karena pemerintah membatasi kegiatan masyarakat. Seharusnya pemerintah juga mengimbangi dengan membatasi setiap kegiatan yang dapat menimbulkan protes masyarakat," kata Ketua LSM Lodaya, Nace Permana, Minggu (24/10/21).
Menurut Nace, masyarakat Karawang saat ini masih dalam kesulitan karena pandemi covid-19. Reaksi berlebihan muncul saat melihat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang malah melukai hati masyarakat. Salah satu kebijakan yaitu pengadaan mobil dinas untuk para pejabat yang mencapai miliaran rupiah.
"Program pembangunan yang menyentuh kehidupan rakyat ditunda karena covid-19 dengan adanya refocusing anggaran. Namun disisi lain, pemerintah malah membeli mobil mewah untuk keperluan dinas. Harusnya ini bisa ditunda, tapi pemerintah tidak mau mendengar hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan," katanya.
Lihat Juga :
