Perindo Terapkan Konvensi Rakyat Hadapi Pemilu 2024, Pengamat Politik: Inovasi Luar Biasa Patut Dicontoh
Jum'at, 22 Oktober 2021 - 04:48 WIB
loading...
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama jajarannya pada Peringatan HUT Ke-7 Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/10/2021). FOTO/MPI/Faisal Rahman
A
A
A
MAKASSAR - Terobosan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang menerapkan konvensi rakyat berbasis digital menggunakan sistem e-demokrasi dan e-voting, terus mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan akademisi dan pengamat politik .
Salah satunya pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Firdaus Muhammad . Menurutnya, konvensi rakyat secara digital perlu disikapi positif demi memantau potensi kader untuk diajukan di jalur legislatif dan eksekutif.
Baca juga: Maulid Nabi, Partai Perindo: Teladani Rasulullah, Junjung Persatuan dan Angkat Derajat Kemanusiaan
Wacana konvensi rakyat secara digitalpun perlu disikapi untuk memantau potensi kader untuk diajukan di jalur legislatif dan eksekutif. “Konvensi rakyat yang akan diterapkan Perindo menghadapi Pemilu 2024, itu inovasi yang luar biasa, dan bisa jadi percontohan partai lain,” katanya kepada MNC Portal, Selasa (19/10/2021).
Menurut dosen UIN Makassar ini, partai sudah mengarah pada penguatan demokrasi digital. Partai sejatinya memaksimalkan konsolidasi dan penguatan kader. “Hal ini untuk memudahkan akses dan penyebaran informasi,” ungkapnya.
Baca juga: Pakar TI UII Apresiasi Konvensi Rakyat Berbasis Digital Partai Perindo
Namun demikian, digitalisasi partai juga masih penuh resiko, terutama kondisi infrastruktur internal partai yang belum siap. Kalau sekadar informasi digital secara terbatas belum tampak pengaruhnya.
“Sejauh ini wacana politik di medsos belum membaik sebab isinya masih sesak dengan kritik provokatif dibanding edukatif,” tandasnya.
Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur A Priyanto mengemukakan, penggunaan teknologi informasi menjadi keniscayaan dalam demokrasi modern. “Partai politik memang perlu beradaptasi dengan tata kelola yang berbasis digital,” katanya.
Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Sekjen Partai Perindo: Brilian, Jokowi Presiden Kelas Dunia
Meskipun demikian, TI ini katanya, hanyalah alat yang dapat digunakan untuk memudahkan mekanisme rekrutmen politik. Tidak akan banyak membantu, jika partai politik yang bersangkutan tidak melakukan kaderisasi dan memiliki persediaan kader yg memadai.
“Kuncinya di kaderisasi dan pendidikan politik yang konsisten dan berjenjang. Partai yang konsisten melakukan kaderisasi dan pendidikan politik akan memiliki stock kader yang siap ditampilkan pada perebutan jabatan-jabatan politik,” tandasnya.
Salah satunya pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Firdaus Muhammad . Menurutnya, konvensi rakyat secara digital perlu disikapi positif demi memantau potensi kader untuk diajukan di jalur legislatif dan eksekutif.
Baca juga: Maulid Nabi, Partai Perindo: Teladani Rasulullah, Junjung Persatuan dan Angkat Derajat Kemanusiaan
Wacana konvensi rakyat secara digitalpun perlu disikapi untuk memantau potensi kader untuk diajukan di jalur legislatif dan eksekutif. “Konvensi rakyat yang akan diterapkan Perindo menghadapi Pemilu 2024, itu inovasi yang luar biasa, dan bisa jadi percontohan partai lain,” katanya kepada MNC Portal, Selasa (19/10/2021).
Menurut dosen UIN Makassar ini, partai sudah mengarah pada penguatan demokrasi digital. Partai sejatinya memaksimalkan konsolidasi dan penguatan kader. “Hal ini untuk memudahkan akses dan penyebaran informasi,” ungkapnya.
Baca juga: Pakar TI UII Apresiasi Konvensi Rakyat Berbasis Digital Partai Perindo
Namun demikian, digitalisasi partai juga masih penuh resiko, terutama kondisi infrastruktur internal partai yang belum siap. Kalau sekadar informasi digital secara terbatas belum tampak pengaruhnya.
“Sejauh ini wacana politik di medsos belum membaik sebab isinya masih sesak dengan kritik provokatif dibanding edukatif,” tandasnya.
Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur A Priyanto mengemukakan, penggunaan teknologi informasi menjadi keniscayaan dalam demokrasi modern. “Partai politik memang perlu beradaptasi dengan tata kelola yang berbasis digital,” katanya.
Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Sekjen Partai Perindo: Brilian, Jokowi Presiden Kelas Dunia
Meskipun demikian, TI ini katanya, hanyalah alat yang dapat digunakan untuk memudahkan mekanisme rekrutmen politik. Tidak akan banyak membantu, jika partai politik yang bersangkutan tidak melakukan kaderisasi dan memiliki persediaan kader yg memadai.
“Kuncinya di kaderisasi dan pendidikan politik yang konsisten dan berjenjang. Partai yang konsisten melakukan kaderisasi dan pendidikan politik akan memiliki stock kader yang siap ditampilkan pada perebutan jabatan-jabatan politik,” tandasnya.
(nic)
Lihat Juga :
