Bangun SDM Mumpuni, Unpar Bakal Dirikan Pusat Studi Diaspora
Rabu, 13 Oktober 2021 - 04:52 WIB
loading...
Dialog Multipihak yang melibatkan para pegiat diaspora yang digelar Unpar. Foto istimewa
A
A
A
BANDUNG - Universitas Katolik Parahyangan ( Unpar ) akan mendirikan Pusat Studi Diaspora dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni sekaligus mendukung target pembangunan nasional.Pendirian Pusat Studi Diaspora menjadi salah satu poin kerja sama yang dibangun antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpar dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) Indonesia.
Rencana tersebut diawali Dialog Multipihak yang digelar secara hybrid pada 7-8 Oktober 2021 lalu. Dialog diikuti para pegiat diaspora Indonesia seperti perwakilan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, dan GIZ Indonesia. Baca juga: Unpar Tak Ingin Buru-buru Gelar Kuliah Tatap Muka, Ini Alasannya
Wakil Ketua Pelaksana Dialog Multipihak sekaligus dosen Hubungan Internasional (HI) Unpar, Anggia Valerisha mengatakan, diaspora Indonesia sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karenanya, peran dan kontribusi diaspora diperlukan dalam berbagai bentuk demi tercapainya target pembangunan nasional.
"Peringatan 100 tahun Indonesia Emas di tahun 2045 menjadi momentum penting bagi Indonesia, apalagi dengan bonus demografis yang akan terjadi nanti. Maka, kami berpikir tahun 2030 menjadi tahun penting untuk menata dan mengelola Diaspora Indonesia. Apalagi, di tahun tersebut juga terdapat target-target SDGs yang perlu dicapai," tutur Anggia dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).
Melalui Pusat Studi Diaspora, lanjut Anggia, pihaknya berupaya menyelaraskan peran dan kontribusi diaspora dengan pencapaian target-target yang ada, baik secara spesifik melalui pencapaian target SDGs maupun dalam aspek-aspek pembangunan secara luas lainnya yang meliputi ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. "Atas dasar ini, maka dalam kurun waktu 2021 hingga 2030 menjadi waktu krusial bagi Indonesia," tegasnya.
Pihaknya pun berharap, Pusat Studi Diaspora bisa membuahkan berbagai bentuk publikasi ilmiah dan non ilmiah, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, pelaksanaan berbagai program kerja atau kegiatan seperti seminar, konferensi, pelatihan, workshop, pertukaran staf fakultas, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan isu diaspora.
Lebih lanjut Anggia mengatakan, Unpar juga menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam peluncuran Platform Multi Stakeholder Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI) yang memfasilitasi keterlibatan diaspora dalam visi Indonesia 2030. Terbentuknya platform tersebut juga merupakan langkah konkret dari bertemunya para pegiat isu diaspora Indonesia. Baca juga: Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Doni Monardo: Stunting Harus Ditumpas
"Sejak awal digagasnya kegiatan ini, Unpar berinisiatif untuk berperan sebagai host kegiatan dengan didukung oleh Program Migration and Diaspora (PMD), lembaga pembangunan Pemerintah Jerman untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional atau GIZ Indonesia," tutur
Dia menjelaskan, platform ini merupakan hasil dari pelatihan kepemimpinan selama enam bulan yang didukung oleh Program Migrasi dan Diaspora GIZ Indonesia mengenai tata kelola migrasi serta isu-isu diaspora oleh Collective Leadership Institute (CLI) yang berbasis di Jerman.
Pelatihan ini terdiri dari tiga modul yang disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan sistem pemangku kepentingan Indonesia yang relevan dan akan menggabungkan pembelajaran dari pekerjaan yang sedang berlangsung dalam isu diaspora.
"Ketiga modul kepemimpinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas dialog dan aksi seputar kebijakan migrasi dan diaspora. Para peserta pelatihan dilengkapi dengan seperangkat alat kepemimpinan profesional, kapasitas keterlibatan pemangku kepentingan, dan keterampilan fasilitasi dialog untuk pengaturan multipemangku kepentingan," jelasnya.
Dari Unpar, dia bersama Ketua Jurusan HI Unpar, Elisabeth A Satya Dewi mengikuti pelatihan berskala global tersebut. Keduanya pun telah lulus menjalankan tiga modul pelatihan yang dimulai Februari dan berakhir September 2021 dan tersertifikasi menjadi Collective Leadership Specialists.
Platform CLSI sendiri secara resmi akan diluncurkan pada November 2021 mendatang. Launching event CLSI menjadi bentuk pengakuan yang dirasa penting bagi kelanjutan kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam isu diaspora, baik di antara sektor publik (kementerian/lembaga) ataupun dengan sektor swasta, akademia, dan masyarakat sipil.
"Unpar akan terus menjadi bagian dalam platform dialog multi-pihak ini dan mendukung proses pembangunan ekosistem kolaborasi khususnya untuk saat ini adalah pada isu diaspora," kata Anggia.
Rencana tersebut diawali Dialog Multipihak yang digelar secara hybrid pada 7-8 Oktober 2021 lalu. Dialog diikuti para pegiat diaspora Indonesia seperti perwakilan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, dan GIZ Indonesia. Baca juga: Unpar Tak Ingin Buru-buru Gelar Kuliah Tatap Muka, Ini Alasannya
Wakil Ketua Pelaksana Dialog Multipihak sekaligus dosen Hubungan Internasional (HI) Unpar, Anggia Valerisha mengatakan, diaspora Indonesia sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karenanya, peran dan kontribusi diaspora diperlukan dalam berbagai bentuk demi tercapainya target pembangunan nasional.
"Peringatan 100 tahun Indonesia Emas di tahun 2045 menjadi momentum penting bagi Indonesia, apalagi dengan bonus demografis yang akan terjadi nanti. Maka, kami berpikir tahun 2030 menjadi tahun penting untuk menata dan mengelola Diaspora Indonesia. Apalagi, di tahun tersebut juga terdapat target-target SDGs yang perlu dicapai," tutur Anggia dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).
Melalui Pusat Studi Diaspora, lanjut Anggia, pihaknya berupaya menyelaraskan peran dan kontribusi diaspora dengan pencapaian target-target yang ada, baik secara spesifik melalui pencapaian target SDGs maupun dalam aspek-aspek pembangunan secara luas lainnya yang meliputi ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. "Atas dasar ini, maka dalam kurun waktu 2021 hingga 2030 menjadi waktu krusial bagi Indonesia," tegasnya.
Pihaknya pun berharap, Pusat Studi Diaspora bisa membuahkan berbagai bentuk publikasi ilmiah dan non ilmiah, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, pelaksanaan berbagai program kerja atau kegiatan seperti seminar, konferensi, pelatihan, workshop, pertukaran staf fakultas, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan isu diaspora.
Lebih lanjut Anggia mengatakan, Unpar juga menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam peluncuran Platform Multi Stakeholder Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI) yang memfasilitasi keterlibatan diaspora dalam visi Indonesia 2030. Terbentuknya platform tersebut juga merupakan langkah konkret dari bertemunya para pegiat isu diaspora Indonesia. Baca juga: Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Doni Monardo: Stunting Harus Ditumpas
"Sejak awal digagasnya kegiatan ini, Unpar berinisiatif untuk berperan sebagai host kegiatan dengan didukung oleh Program Migration and Diaspora (PMD), lembaga pembangunan Pemerintah Jerman untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional atau GIZ Indonesia," tutur
Dia menjelaskan, platform ini merupakan hasil dari pelatihan kepemimpinan selama enam bulan yang didukung oleh Program Migrasi dan Diaspora GIZ Indonesia mengenai tata kelola migrasi serta isu-isu diaspora oleh Collective Leadership Institute (CLI) yang berbasis di Jerman.
Pelatihan ini terdiri dari tiga modul yang disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan sistem pemangku kepentingan Indonesia yang relevan dan akan menggabungkan pembelajaran dari pekerjaan yang sedang berlangsung dalam isu diaspora.
"Ketiga modul kepemimpinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas dialog dan aksi seputar kebijakan migrasi dan diaspora. Para peserta pelatihan dilengkapi dengan seperangkat alat kepemimpinan profesional, kapasitas keterlibatan pemangku kepentingan, dan keterampilan fasilitasi dialog untuk pengaturan multipemangku kepentingan," jelasnya.
Dari Unpar, dia bersama Ketua Jurusan HI Unpar, Elisabeth A Satya Dewi mengikuti pelatihan berskala global tersebut. Keduanya pun telah lulus menjalankan tiga modul pelatihan yang dimulai Februari dan berakhir September 2021 dan tersertifikasi menjadi Collective Leadership Specialists.
Platform CLSI sendiri secara resmi akan diluncurkan pada November 2021 mendatang. Launching event CLSI menjadi bentuk pengakuan yang dirasa penting bagi kelanjutan kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam isu diaspora, baik di antara sektor publik (kementerian/lembaga) ataupun dengan sektor swasta, akademia, dan masyarakat sipil.
"Unpar akan terus menjadi bagian dalam platform dialog multi-pihak ini dan mendukung proses pembangunan ekosistem kolaborasi khususnya untuk saat ini adalah pada isu diaspora," kata Anggia.
(don)
Lihat Juga :
