Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Berantas Mafia Penempatan Pekerja Migran Ilegal, BP2MI Bentuk Satgas Khusus
loading...
Ketua Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat, Komjen Pol Suhardi Alius dan Ketua BP2MI, Benny Ramdhani saat memberikan keterangan terkait pemberantasan mafia penempatan PMI ilegal, Kamis (7/10/2021). Foto: SINDONews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNNG - Demi memberantas mafia penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) , Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) akan segera membentuk satgas khusus .
Apalagi, sebagai salah satu penghasil devisa terbesar kedua, maka PMI harusmendapat perlakuan layak dan rasa hormat dari negara.
Oleh karenanya, negara harus hadir dalam setiap permasalahan PMI, terutama dalam mengatasi sekaligus memberantas mafia penempatan PMI ilegal.“PMI kerap dibayang-bayangi ancaman yang membahayakan keselamatannya,” kata Ketua BP2MI, Benny Ramdhani.
Selama ini, kata Benny, mereka para mafia, leluasa mengeruk keuntungan besar dari bisnis kotor yang mereka jalani. Tak heran, PMI kerap diperlakukan tidak manusiawi, mulai dari tidak mendapatkan upah yang layak, menjadi korban pemerkosaan, penyiksaan, bahkan tak sedikit yang pulang tinggal nama atau meninggal dunia.
"Mereka yang selama ini berpesta pora mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor ini. Ini harus menjadi komitmen serius negara," tegas Benny seusai Rakornas BP2MI Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan PMI Ilegal di Hotel Intercontinental Bandung, Kamis (7/10/2021).
Oleh karenanya, lanjut Benny, BP2MI menghendaki adanya satgas khusus yang nantinya dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) dan bertugas melakukan pencegahan sekaligus pemberantasan sindikat penempatan PMI ilegal. Pasalnya, kata Benny, kewenangan yang dimiliki satgas internal BP2MI saat ini, yakni Satgas Sikat Sindikat sangat terbatas.
"Kementerian maupun lembaga yang terlibat bersifat instruktif, tidak lagi koordinatif, ini harapan kita. Tapi, kita tidak boleh juga tidak melakukan apapun hanya karena kewenangan terbatas karena para sindikat dan mafia terus bekerja. Kita tidak boleh kalah langkah dibandingkan mereka," katanya.
Dalam kesempatan itu, Benny menekankan bahwa negara tidak boleh bertekuk lutut dan kalah melawan mafia penempatan PMI illegal, karena negara mempunyai kewenangan besar berdasarkan undang-undang dan memiliki pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.
Apalagi, sebagai salah satu penghasil devisa terbesar kedua, maka PMI harusmendapat perlakuan layak dan rasa hormat dari negara.
Oleh karenanya, negara harus hadir dalam setiap permasalahan PMI, terutama dalam mengatasi sekaligus memberantas mafia penempatan PMI ilegal.“PMI kerap dibayang-bayangi ancaman yang membahayakan keselamatannya,” kata Ketua BP2MI, Benny Ramdhani.
Selama ini, kata Benny, mereka para mafia, leluasa mengeruk keuntungan besar dari bisnis kotor yang mereka jalani. Tak heran, PMI kerap diperlakukan tidak manusiawi, mulai dari tidak mendapatkan upah yang layak, menjadi korban pemerkosaan, penyiksaan, bahkan tak sedikit yang pulang tinggal nama atau meninggal dunia.
"Mereka yang selama ini berpesta pora mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor ini. Ini harus menjadi komitmen serius negara," tegas Benny seusai Rakornas BP2MI Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan PMI Ilegal di Hotel Intercontinental Bandung, Kamis (7/10/2021).
Oleh karenanya, lanjut Benny, BP2MI menghendaki adanya satgas khusus yang nantinya dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) dan bertugas melakukan pencegahan sekaligus pemberantasan sindikat penempatan PMI ilegal. Pasalnya, kata Benny, kewenangan yang dimiliki satgas internal BP2MI saat ini, yakni Satgas Sikat Sindikat sangat terbatas.
"Kementerian maupun lembaga yang terlibat bersifat instruktif, tidak lagi koordinatif, ini harapan kita. Tapi, kita tidak boleh juga tidak melakukan apapun hanya karena kewenangan terbatas karena para sindikat dan mafia terus bekerja. Kita tidak boleh kalah langkah dibandingkan mereka," katanya.
Dalam kesempatan itu, Benny menekankan bahwa negara tidak boleh bertekuk lutut dan kalah melawan mafia penempatan PMI illegal, karena negara mempunyai kewenangan besar berdasarkan undang-undang dan memiliki pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.
Explore More